Recursos

FPP E-Newsletter October 2013 (PDF Version)

Dear Friends,

The principle that the enjoyment of human rights is both the means and the goal of development, highlights the importance of human rights monitoring as a means for empowering rights-holders to exercise their rights, whilst holding States and other actors accountable for their human rights obligations.   

E-Boletín FPP Octubre 2013 (PDF Version)

Queridos amigos: 

El principio de que el disfrute de los derechos humanos es a la vez el medio y el objetivo del desarrollo resalta la importancia de la supervisión de los derechos humanos como medio para empoderar a sus titulares  para que los ejerzan, al tiempo que exigen a los Estados y otros agentes que rindan cuentas de sus obligaciones relacionadas con los derechos humanos.  

Bulletin d'information FPP Octobre 2013 (PDF Version)

Chers amis, 

Le principe selon lequel la jouissance des droits humains constitue à la fois le moyen et l’objectif du développement souligne l’importance du suivi des droits humains comme un moyen de permettre aux détenteurs de droits d’exercer leurs droits, tout en rendant les États et les autres acteurs responsables de leurs obligations en matière de droits humains. 

Lembar Berita Elektronik FPP Oktober 2013 (versi PDF)

Teman-teman yang baik, 

Prinsip bahwa pemenuhan hak asasi manusia adalah sarana sekaligus tujuan pembangunan membawa perhatian pada pentingnya pemantauan hak asasi manusia sebagai sarana untuk memberdayakan para pemegang hak untuk menegakkan hak-hak mereka, seraya tetap menuntut tanggungjawab negara dan aktor-aktor lainnya untuk melaksanakan kewajiban hak asasi mereka.

Press Release - Starvation and poverty in Indonesia: civil society organisations appeal for suspension of MIFEE project in Papua pending redress for local communities

The Indonesian government has issued an industrial timber plantation licence for use on the Zanegi community’s customary lands to timber company PT Selaras Inti Semesta, a subsidiary of the Medco Group, whose concession extends over 169,400 ha, and which is one of over 80 companies operating as part of the government-sponsored Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) agro-industrial mega-project.

Kelaparan dan kemiskinan di Indonesia: organisasi masyarakat sipil menyerukan penghentian proyek MIFEE di Papua sebelum ada perbaikan bagi masyarakat setempat

Informasi untuk Pers – tidak untuk disiarkan hingga pukul 07:00 WIB 2 September 2013

Kampung Zanegi di Kabupaten Merauke Provinsi Papua suram dan sunyi, berkebalikan dengan gemuruhnya suara bulldozer dan chainsaw yang terdengar dari kejauhan. Di ujung sebuah deretan rumah sederhana, Yosefa, 31 tahun, seorang ibu asli Orang Malind beranak tiga, membungkuk di samping tungku untuk mengorek-ngorek bara yang hampir mati. Ia menimang anaknya berumur tiga tahun untuk menidurkannya. Mata anak itu kurus dan cekung. Yosefa sendiri kurus kering  dan lesu akibat kurang gizi, ia mengusap bulir keringat di dahinya yang panas karena demam. Ia menceritakan kisah sebuah kampung di ambang kematian. 

Request for Further Consideration of the Situation of the Indigenous Peoples of Merauke, Papua Province, Indonesia, under the UN CERD's Urgent Action and Early Warning Procedures. 25 July 2013

The subject of this request is the extreme harm caused to indigenous Papuans by the Merauke Integrated Food and Energy Estate project (the MIFEE project), a State-initiated, agro-industrial mega-project implemented by a variety of corporate entities that, to-date, encompasses around 2.5 million hectares of traditional indigenous lands in Merauke. The affected indigenous peoples have already lost a considerable area of their lands due to acquisition by these companies and conversion to plantations of one kind or another. The irreparable harm they have already experienced continues to expand and intensify as more companies commence operations. 

Permohonan untuk Mempertimbangkan Lebih Lanjut mengenai Situasi Masyarakat Adat Merauke, Provinsi Papua, Indonesia, dalam Prosedur Aksi Mendesak dan Peringatan Dini dari Komisi Pemberantasan Diskriminasi Rasial. 25 Juli 2013

Subyek permohonan ini adalah kerusakan ekstrim yang ditimbulkan terhadap masyarakat adat Papua oleh proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (selanjutnya disebut “proyek MIFEE”), sebuah proyek agroindustri raksasa inisiatif Negara yang dijalankan oleh berbagai perusahaan, yang hingga saat ini mencakup tanah masyarakat adat Merauke seluas 2,5 juta hektare. Masyarakat adat yang terkena dampak proyek telah mengalami kehilangan tanah yang luas akibat pengambilalihan oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dan dikonversi menjadi perkebunan. Kerusakan permanen yang mereka alami terus meluas dan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang mulai beroperasi.