Recursos

Masyarakat Wapichan dan organisasi-organisasi HAM Guyana menyerukan penghentian rencana pembangunan jalan di kawasan selatan Guyana

Asosiasi HAM Guyana (GHRA) dan masyarakat Wapichan di Rupununi menyampaikan kekhawatiran yang besar atas rencana pembangunan jalan yang akan berdampak pada hutan alam di bagian selatan negara tersebut,yaitu yang berada di dalam wilayah masyarakat Wapichan. Jalan yang akan dibangun dari Brasil tersebut akan melintasi Desa Parabara di daerah Rupununi Selatan dan akan membabat hutan hujan alam tua di sepanjang rute ke arah Sungai Essequibo dan terus sampai Suriname.

PBB Menetapkan Dewan Penasehat Ilmiah untuk memperkuat hubungan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, telah mengumumkan pembentukan sebuah Dewan Penasehat Ilmiah baru yang akan memberikan nasihat tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi bagi pembangunan berkelanjutan, kepada dirinya dan kepada Kepala-Kepala Eksekutif organisasi-organisasi di bawah PBB.

Dewan ini terdiri dari 26 ilmuwan terkemuka di bidang ilmu pengetahuan alam, sosial dan manusia, dan termasuk Joji Cariño, Direktur Forest Peoples Programme.

Perempuan Adat menyerukan Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan untuk mengakui hak-hak kolektif masyarakat adat

"Untuk menangani situasi-situasi khusus yang dihadapi oleh perempuan adat, hak-hak kolektif masyarakat adat harus diakui sebagai bagian dari tindakan untuk melindungi hak-hak individu masyarakat adat. Interpretasi dan penerapan perjanjian-perjanjian hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak-hak individu, termasuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), harus dilakukan dengan mengacu pada Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat "

Rekomendasi yang dibuat untuk Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW) oleh AIPP, FPP dan NIWF

Organisasi masyarakat adat mengajukan petisi kepada pemerintah Peru untuk melindungi hak-hak masyarakat terpencil di depan Komisi Inter Amerika Bidang HAM

Pada tanggal 1 November 2013 organisasi-organisasi masyarakat adat dan masyarakat sipil dari Peru termasuk FENAMAD, AIDESEP, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), dan Koordinator Nasional Bidang HAM mengajukan bukti-bukti dalam sebuah acara dengar pendapat di depan Komisi Inter-Amerika.Para pemohon mendokumentasikan kegagalan pemerintah Peru untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat adat terpencil di Peru.

Deklarasi Lima tentang Konferensi Dunia Perempuan Adat, 30 Oktober 2013

¡Perempuan Adat Menuju Inklusi dan Visibilitas!

Kami, perempuan adat dari tujuh wilayah sosial budaya dunia, bertemu di Konferensi Dunia Perempuan Adat, 'Kemajuan dan Tantangan-Tantangan Mengenai Masa Depan yang Kami Inginkan' di Lima, Peru, dari tanggal 28 Oktober sampai tanggal 30 Oktober 2013. Pertemuan kami meliputi para orang tua dan pemuda, dari daerah pedesaan dan perkotaan, pemegang pengetahuan dan dukun (penyembuh), aktivis dan seniman.

Laporan terbaru mendorong Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional Asia Tenggara dan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk mengadopsi Resolusi baru mengenai hak asasi manusia dan agribisnis

Pada tanggal 7 - 9 Agustus 2013 perwakilan dari Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, Timor Leste dan Myanmar serta organisasi-organisasi masyarakat sipil pendukung, mengadakan pertemuan di Bangkok untuk menilai perkembangan di sektor agribisnis dan HAM sesudah Deklarasi Bali tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara pada tahun 2011 dan Lokakarya Phnom Penh tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis pada tahun 2012, dan juga untuk mengembangkan rencana aksi pelaksanaan penegakan hak asasi manusia yang efektif oleh pihak Negara di sektor agribisnis. Pertemuan itu diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Thailand, dengan dukungan dari Forest Peoples Programme dan Rights and Resources Initiative.

Indonesia: Permohonan baru kepada UN-CERD untuk penangguhan proyek MIFEE di Papua menunggu penyelesaian ganti rugi dan terwujudnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat Malind

Pada tanggal 25 Juli 2013, dua puluh enam (26) organisasi di Indonesia dan internasional serta Forest Peoples Programme menyampaikan laporan kepada Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (UN-CERD) yang meminta agar Komite tersebut mempertimbangkan situasi masyarakat adat Malind dan masyarakat adat lainnya di Merauke, provinsi Papua, Indonesia, di bawah prosedur aksi mendesak dan peringatan dini milik Komite (EW/UA procedures-Early Warning/Urgent Action). Laporan ini menyoroti kerugian-kerugian besar yang menimpa masyarakat asli Papua yang ditimbulkan oleh Merauke Integrated Food and Energy Estate (proyek MIFEE) yang merupakan mega-proyek agro-industri yang diinisiasi negara yang saat ini mencakup sekitar 2,5 juta hektar tanah adat di Merauke. Kerugian-kerugian ini meliputi: pelanggaran hak masyarakat Malind atas pangan, pembatasan kebebasan berekspresi, kurangnya penghormatan terhadap Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD/FPIC), pemiskinan karena janji-janji manfaat ekonomi yang tak terpenuhi, perampasan tanah adat semena-mena tanpa kompensasi yang layak, dan pengabaian atau kooptasi perwakilan dan lembaga adat. Penyampaian surat yang pertama kepada UN-CERD dua tahun lalu telah menyebabkan Komite mengadopsi sebuah langkah komunikasi di bawah prosedur EW/UA dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 2 September 2011.  

Konferensi Global tentang Hak Atas Tanah dan Sumberdaya Masyarakat: “Tanah yang dimiliki atau dikelola oleh masyarakat adat dan komunitas lokal harus meningkat dua kali lipat menjelang 2018”

Dari tanggal 19 - 20 September 2013, perwakilan dari Forest Peoples Programme (FPP) dan dari organisasi mitra FPP menghadiri sebuah konferensi internasional di Interlaken, Swiss, tentang hak atas tanah dan sumberdaya masyarakat, yang diselenggarakan oleh Rights and Resources Initiative, International Land Coalition (Koalisi Tanah Internasional), Oxfam, IUCN dan Helvetas Swiss Intercooperation.

Spotlight Mitra: Wawancara dengan Louis Biswane dari Organisasi Masyarakat Kalin’a dan Lokono di Marowijne (Klim), Suriname

Dalam edisi Spotlight Mitra ini kami mewawancarai Louis Biswane dari Organisasi Masyarakat Kalin’a dan Lokono di Marowijne (Klim) di Suriname. Louis baru-baru ini ikut serta dalam Program Fellowship  Adat (Indigenous Fellowship Programme/IFP) dari Kantor KomisarisTinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) di Jenewa mulai 17 Juni hingga 12 Juli, mewakili Klim. Dalam wawancara ini, Louis berbicara tentang pengalamannya di Jenewa: apa yang dia pelajari, dan bagaimana keahlian dan pengetahuan yang dia peroleh akan mendukung kerja Klim. 

Lembar Berita Elektronik FPP Oktober 2013 (versi PDF)

Teman-teman yang baik, 

Prinsip bahwa pemenuhan hak asasi manusia adalah sarana sekaligus tujuan pembangunan membawa perhatian pada pentingnya pemantauan hak asasi manusia sebagai sarana untuk memberdayakan para pemegang hak untuk menegakkan hak-hak mereka, seraya tetap menuntut tanggungjawab negara dan aktor-aktor lainnya untuk melaksanakan kewajiban hak asasi mereka.

Kelaparan dan kemiskinan di Indonesia: organisasi masyarakat sipil menyerukan penghentian proyek MIFEE di Papua sebelum ada perbaikan bagi masyarakat setempat

Informasi untuk Pers – tidak untuk disiarkan hingga pukul 07:00 WIB 2 September 2013

Kampung Zanegi di Kabupaten Merauke Provinsi Papua suram dan sunyi, berkebalikan dengan gemuruhnya suara bulldozer dan chainsaw yang terdengar dari kejauhan. Di ujung sebuah deretan rumah sederhana, Yosefa, 31 tahun, seorang ibu asli Orang Malind beranak tiga, membungkuk di samping tungku untuk mengorek-ngorek bara yang hampir mati. Ia menimang anaknya berumur tiga tahun untuk menidurkannya. Mata anak itu kurus dan cekung. Yosefa sendiri kurus kering  dan lesu akibat kurang gizi, ia mengusap bulir keringat di dahinya yang panas karena demam. Ia menceritakan kisah sebuah kampung di ambang kematian. 

Permohonan untuk Mempertimbangkan Lebih Lanjut mengenai Situasi Masyarakat Adat Merauke, Provinsi Papua, Indonesia, dalam Prosedur Aksi Mendesak dan Peringatan Dini dari Komisi Pemberantasan Diskriminasi Rasial. 25 Juli 2013

Subyek permohonan ini adalah kerusakan ekstrim yang ditimbulkan terhadap masyarakat adat Papua oleh proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (selanjutnya disebut “proyek MIFEE”), sebuah proyek agroindustri raksasa inisiatif Negara yang dijalankan oleh berbagai perusahaan, yang hingga saat ini mencakup tanah masyarakat adat Merauke seluas 2,5 juta hektare. Masyarakat adat yang terkena dampak proyek telah mengalami kehilangan tanah yang luas akibat pengambilalihan oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dan dikonversi menjadi perkebunan. Kerusakan permanen yang mereka alami terus meluas dan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang mulai beroperasi.

Lembar Berita Elektronik FPP Juli 2013 (versi PDF)

Teman-teman terhormat,

Saling mengakui, saling menghormati dan saling menguntungkan adalah atribut-atribut yang diinginkan dari semua hubungan manusia. Masyarakat adat dan masyarakat-masyarakat hutan lainnya juga mengharapkan hal-hal ini dalam hubungan mereka dengan orang lain – apakah dengan pemerintah, perusahaan swasta, NGO atau organisasi masyarakat adat dan komunitas lainnya. Edisi Lembar Berita Elektronik Forest Peoples Programme kali ini melaporkan keadaan hubungan-hubungan antara masyarakat hutan dengan berbagai lembaga – seraya hubungan-hubungan ini dibina, diuji atau pecah – dalam perjalanan penegasan untuk menegakkan hak asasi manusia, keadilan sosial dan solidaritas.

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan harus menaruh perhatian khusus pada situasi perempuan adat yang rentan di Republik Demokratik Kongo

Lima belas organisasi yang bekerja bersama perempuan adat, termasuk Forest Peoples Programme, bergabung untuk menegaskan ketidakadilan dan berbagai bentuk diskriminasi yang diderita perempuan adat di Republik Demokratik Kongo (RDK) kepada Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite). Negara-negara diminta untuk menyampaikan laporan empat tahunan kepada Komite untuk menjelaskan langkah-langkah legislatif, judikatif dan administratif serta langkah-langkah lainnya yang telah mereka adopsi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi),.Komite akan mempelajari laporan RDK tanggal 11 Juli 2013 di hadapan delegasi perwakilan pemerintah Kongo.

Kekerasan Terhadap Perempuan Adat, Baik Tua dan Muda: Sebuah fenomena yang kompleks

Paparan teknis (briefing note) ini, diterbitkan oleh Pakta Masyarakat Adat Asia [Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)] dan Forest Peoples Programme dimaksudkan untuk membangun diskusi dan pemikiran tentang kompleksitas tantangan-tantangan kekerasan terhadap perempuan adat tua dan muda.  Kerja-kerja yang tengah dilakukan oleh organisasi-organisasi perempuan adat di Asia dan di seluruh dunia telah semakin menarik perhatian pada kebutuhan akan adanya analisis spesifik dan pemahaman tentang sifat dan bentuk kekerasan tersebut. Catatan ini juga bermaksud untuk menjelaskan kebutuhan untuk menghormati hak-hak secara totalitas, untuk menghormati sekaligus melindungi hak-hak individu dan kolektif perempuan adat.

Poster ‘Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan”

Sebagai bagian dari proyek ‘Pembiayaan REDD, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Ekonomi untuk Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Hutan Berkelanjutan di Republik Demokratik Kongo (RDK)’, Forest Peoples Programme (FPP) dan para mitra di RDK, yaitu Actions pour les Droits, l ‘Environnement et la Vie (ADEV), le Centre d’Accompagnement des Autochtones pygmées et Minoritaires Vulnérables (CAMV), le Cercle pour la Défense de l’Environnement (CEDEN) dan le Réseau pour la Konservasi et la rehabilitasi des Écosystèmes Forestiers (Réseau CREF) telah mengembangkan satu set poster tentang hak atas keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC). Dengan menggabungkan gambar-gambar dan potongan-potongan pendek teks, poster-poster tersebut menggambarkan tahapan proses yang menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan berkaitan dengan proyek-proyek yang mungkin mempengaruhi tanah, wilayah dan sumber daya alam mereka.

Presiden Indonesia berkomitmen untuk mengakui hak-hak kolektif masyarakat adat atas wilayah mereka

Dalam sebuah pernyataan penting kepada sebuah pertemuan internasional yang dihadiri sebagian pembeli terbesar minyak sawit dan kertas-bubur kertas Indonesia, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan langkah-langkah baru untuk menahan laju deforestasi. Seraya menerima tanggung jawab atas kabut asap yang lebih buruk dari biasanya akibat pembakaran hutan di perkebunan di Sumatra, yang telah mengganggu kehidupan masyarakat Singapura dan Malaysia (termasuk masyarakat Sumatra sendiri), Presiden mengaitkan perlunya pengawasan yang lebih kuat terhadap hutan dengan perlunya menjamin hak-hak masyarakat yang tergantung pada hutan dan hak-hak masyarakat adat. 

Perlindungan hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam dalam hukum regional dan internasional di Afrika: Serangkaian Alat (toolkit) bagi LSM di Republik Demokratik Kongo

Serangkaian alat (toolkit) ini menyediakan informasi tentang perlindungan hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam dalam hukum regional dan internasional di Afrika. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang ringkas dan dapat diakses kepada LSM tentang kerangka hukum yang ada bagi hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal di RDK terkait tanah, wilayah dan sumber daya alam mereka. Toolkit ini juga menyediakan informasi berguna tentang mekanisme regional dan internasional yang dapat digunakan LSM, serta masyarakat adat dan komunitas lokal yang bekerja bersama mereka, untuk mengklaim hak-hak mereka dan mendorong pemerintah RDK untuk menghormati kewajiban hukumnya di tingkat regional dan internasional.