Recursos

Securing Forests, Securing rights: Report of the International Workshop on Deforestation and the Rights of Forest Peoples

The global forest crisis is worsening and infringements of the rights of indigenous peoples and forest-dependent communities are rising, according to a detailed assessment of nine country cases. Climate change mitigation and conservation policies must place community land rights and human rights centre-stage if they are to achieve the goal of sustainably reducing deforestation says the report.

Mengamankan Hutan, Mengamankan Hak: Laporan Lokakarya Internasional tentang Deforestasi dan Hak-Hak Masyarakat Hutan Diselenggarakan di Palangka Raya, Indonesia, Maret 2014

Pada tahun 2012 dunia kehilangan lebih dari 20 juta hektar hutan. Kehilangan luasan hutan ini menambah ancaman yang dihadapi oleh ratusan juta masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan tropis, termasuk setidaknya 350 juta masyarakat adat yang menghuni, memanfaatkan, memiliki hak adat atas hutan, dan mengandalkan hutan untuk identitas dan kelangsungan hidup mereka sebagai kelompok komunitas yang unik.

Safeguards and the Private Sector: Emerging lessons from voluntary standards and commodity roundtables

Public indignation about the depredations of ill-regulated business has led to a growing recognition of the responsibilities of businesses to respect human rights, as well as the need for stronger regulations to improve the way products are made and ensure that environments and peoples’ rights are respected and protected. There is now greater awareness that what is urgently needed is strengthened environmental stewardship and land governance, reforms of land tenure, and improved enforcement of revised and just laws.

Standar-standar sukarela sektor swasta

Kemarahan publik mengenai berbagai penghancuran dari bisnis yang buruk telah mengarah pada suatu peningkatan pengakuan atas berbagai tanggung jawab kalangan dunia bisnis utnuk melindungi HAM, dan kebutuhan akan kebijakan yang lebih kuat untuk memperbaiki cara produk-produk dibuat dan memastikan bahwa lingkungan dan hak masyarakat dihormati dan dilindungi. Saat ini muncul kesadaran yang lebih besar  akan perbaikan pengelolaan lingkungan dan governansi lahan, reformasi kepemilikan tanah, dan meningkatnya penegakan hukum yang diperbaiki dan adil. Perubahan semacam ini perlahan mulai bergulir, jadi kosumen dan pembeli ditekan untuk perubahan yang lebih cepat. Hal ini telah menyebabkan meningkatnya penyusunan-standar oleh sektor swasta untuk pengaturan produksi dan pengolahan komoditas untuk mengormati hak, menjamin sumber mata pencarian yang menguntungkan dan berkelanjutan serta mengalihkan tekanan dari kawasan-kawasan penting bagi sumber pengidupan lokal dan nilai konservasi tinggi. Banyak standar yang telah dikembangkan mengakui pentingnya perlindungan hak-hak adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya serta hak atas keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC) antara lain untuk kehutanan, hutan tanaman, minyak sawit, kedelai, tebu, tambak, biofuel/bahan bakar nabati dan penyerapan karbon.

Free, Prior and Informed Consent - Making FPIC work for Forests and Peoples

The right of indigenous peoples to give or withhold their free prior and informed consent to projects, laws and policies that may affect their rights is affirmed in international law. Making this right effective is more challenging: and what should private sector companies do to ensure they respect this right? This 'scoping paper'has been prepared by FPP for The Forests Dialogue to stimulate an interactive discussion about how to respect FPIC in practice among all those concerned about forests and rights.

Scoping paper prepared for The Forest Dialogue's (TFD) FPIC Initiative.