Recursos

Konflik atau Mufakat? Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan

Silakan klik di sini untuk membaca press release terkait.

Baca laporan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 

Meningkatnya permintaan global untuk minyak sawit tengah memacu ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Kekhawatiran timbul atas dampak lingkungan dan sosial dari konversi lahan yang sangat luas untuk perkebunan monokultur menyebabkan pembentukan forum minyak sawit berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil / RSPO) pada tahun 2004 yang mendorong ekspansi kelapa sawit dengan cara yang tidak merusak nilai-nilai konservasi yang tinggi atau menyebabkan konflik sosial. Berbagai lembaga internasional juga menyerukan reformasi kerangka kerja nasional untuk mengamankan hak-hak masyarakat dan tata kelola lahan yang baik.

Minyak Sawit Berkelanjutan: Permainan Pasar atau Komitmen Nyata? Kajian Baru Mempertanyakan Keberhasilan Standar RSPO

INFORMASI UNTUK PERS - NOVEMBER 7, 2013

CATATAN EDITOR: Untuk semua publikasi, “Konflik atau Mufakat,” dan bahan-bahan pendukung, silakan kunjungi: http://www.forestpeoples.org/press-room

16 Studi Kasus Menyimpulkan Beberapa diantara Perusahaan Minyak Sawit Terbesar Dunia Meremehkan Mandat PBB Keputusan Persetujuan Masyarakat Adat & Masyarakat Lokal Sebelum Membabat Hutan, Lahan Gambut

Lembar Berita Elektronik FPP Juli 2013 (versi PDF)

Teman-teman terhormat,

Saling mengakui, saling menghormati dan saling menguntungkan adalah atribut-atribut yang diinginkan dari semua hubungan manusia. Masyarakat adat dan masyarakat-masyarakat hutan lainnya juga mengharapkan hal-hal ini dalam hubungan mereka dengan orang lain – apakah dengan pemerintah, perusahaan swasta, NGO atau organisasi masyarakat adat dan komunitas lainnya. Edisi Lembar Berita Elektronik Forest Peoples Programme kali ini melaporkan keadaan hubungan-hubungan antara masyarakat hutan dengan berbagai lembaga – seraya hubungan-hubungan ini dibina, diuji atau pecah – dalam perjalanan penegasan untuk menegakkan hak asasi manusia, keadilan sosial dan solidaritas.

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan harus menaruh perhatian khusus pada situasi perempuan adat yang rentan di Republik Demokratik Kongo

Lima belas organisasi yang bekerja bersama perempuan adat, termasuk Forest Peoples Programme, bergabung untuk menegaskan ketidakadilan dan berbagai bentuk diskriminasi yang diderita perempuan adat di Republik Demokratik Kongo (RDK) kepada Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite). Negara-negara diminta untuk menyampaikan laporan empat tahunan kepada Komite untuk menjelaskan langkah-langkah legislatif, judikatif dan administratif serta langkah-langkah lainnya yang telah mereka adopsi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi),.Komite akan mempelajari laporan RDK tanggal 11 Juli 2013 di hadapan delegasi perwakilan pemerintah Kongo.

Fokus Mitra: Réseau CREF - ‘ekosistem hutan untuk kepentingan umat manusia’

Merayakan 10 tahun pembelaan hak-hak masyarakat hutan dan konservasi hutan di RDK

Le Réseau pour la Konservasi et la rehabilitasi des Ecosystèmes Forestiers (Réseau CREF) adalah sebuah organisasi nirlaba yang didirikan pada tanggal 20 Mei 2003 di Kanyabayonga, Wilayah Lubero, di Provinsi Kivu Utara di Republik Demokratik Kongo (RDK). Organisasi ini adalah sebuah jaringan organisasi non-pemerintah yang meliputi enam wilayah (Walikale, Masisi, Nyiragongo, Rutshuru, Lubero dan Beni) dan tiga kota (Beni, Butembo dan Coma) di Provinsi Kivu Utara, RDK. Forest Peoples Programme (FPP) mulai bekerja sama dengan Réseau CREF hampir dua tahun yang lalu ketika, pada tahun 2011, Réseau CREF menjadi salah satu organisasi mitra yang terlibat dalam proyek FPP ‘Pembiayaan REDD, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Ekonomi untuk Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Hutan Berkelanjutan di Republik Demokratik Kongo’.

Pada peringatan ulang tahun ke-10 bulan Mei 2013, Direktur Réseau CREF, Alphonse Muhindo Valivambene, diwawancarai oleh FPP tentang misi, tujuan dan rencana masa depan Réseau CREF.

Poster ‘Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan”

Sebagai bagian dari proyek ‘Pembiayaan REDD, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Ekonomi untuk Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Hutan Berkelanjutan di Republik Demokratik Kongo (RDK)’, Forest Peoples Programme (FPP) dan para mitra di RDK, yaitu Actions pour les Droits, l ‘Environnement et la Vie (ADEV), le Centre d’Accompagnement des Autochtones pygmées et Minoritaires Vulnérables (CAMV), le Cercle pour la Défense de l’Environnement (CEDEN) dan le Réseau pour la Konservasi et la rehabilitasi des Écosystèmes Forestiers (Réseau CREF) telah mengembangkan satu set poster tentang hak atas keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC). Dengan menggabungkan gambar-gambar dan potongan-potongan pendek teks, poster-poster tersebut menggambarkan tahapan proses yang menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan berkaitan dengan proyek-proyek yang mungkin mempengaruhi tanah, wilayah dan sumber daya alam mereka.

Status proses REDD+ di Republik Demokratik Kongo

Ancaman besar yang dihadapi oleh hutan Republik Demokratik Kongo terus menarik perhatian global karena peran penting hutan yang luas dalam mengatur iklim global. Perkiraan menunjukkan bahwa hutan-hutan di Daerah Aliran Sungai Kongo secara keseluruhan menyerap dan menyimpan sekitar 10 sampai 30 miliar ton karbon, sebuah jasa ekosistem yang semakin penting mengingat kekhawatiran tentang perubahan iklim. Dalam beberapa tahun terakhir, proyek yang bertujuan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) telah dikembangkan untuk memberikan insentif keuangan berdasarkan kinerja kepada pemilik kawasan hutan yang luas, untuk mengurangi hilangnya hutan dan mempromosikan peningkatan stok karbon melalui konservasi dan penanaman pohon.

Perlindungan hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam dalam hukum regional dan internasional di Afrika: Serangkaian Alat (toolkit) bagi LSM di Republik Demokratik Kongo

Serangkaian alat (toolkit) ini menyediakan informasi tentang perlindungan hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam dalam hukum regional dan internasional di Afrika. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang ringkas dan dapat diakses kepada LSM tentang kerangka hukum yang ada bagi hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal di RDK terkait tanah, wilayah dan sumber daya alam mereka. Toolkit ini juga menyediakan informasi berguna tentang mekanisme regional dan internasional yang dapat digunakan LSM, serta masyarakat adat dan komunitas lokal yang bekerja bersama mereka, untuk mengklaim hak-hak mereka dan mendorong pemerintah RDK untuk menghormati kewajiban hukumnya di tingkat regional dan internasional.   

Kebijakan Minyak Sawit Bank Dunia

Tahun 2011, Kelompok Bank Dunia [World Bank Group] mengesahkan satu Kerangka Kerja dan Strategi untuk investasi dalam sektor minyak sawit. Pendekatan baru ini disyahkan atas instruksi mantan Presiden Bank Dunia Robert Zoellick, setelah audit yang memalukan oleh badan semi independen Compliance Advisory Ombudsman (CAO) International Finance Corporation (IFC) yang menunjukan bahwa staf IFC mendanai raksasa minyak sawit, Wilmar, tanpa uji tuntas dan bertentangan Standar Kinerja IFC.

Pengalaman masyarakat adat di Afrika dengan kebijakan perlindungan: Teladan dari Kamerun dan Pesisir Kongo

Samuel Nnah Ndobe

Gagasan masyarakat adat sangat kontroversial di Afrika. Ada beberapa pendapat yang menganggap semua orang Afrika sebagai masyarakat adat yang dibebaskan dari kekuasaan kolonial, sementara pendapat lain hanya menekankan bahwa sangat sulit menentukan siapa masyarakat adat di Afrika.  Pembentukan Kelompok Kerja tentang Penduduk/Masyarakat Adat/Pribumi pada tahun 2001 oleh Komisi Afrika Hak Manusia dan Masyarakat (ACHPR) dan laporan mereka yang disampaikan dan dipakai oleh ACHPR tahun 2003 telah membawa perspektif baru terhadap masalah ini. Dalam laporan ini untuk pertama kalinya adalah keberadaan masyarakat adat di Afrika diterima dengan suara bulat dan hal ini memulai banyak diskusi tentang bagaimana negara dapat mulai memasukan hak-hak masyarakat adat ke adalam arus utama HAM. Masyarakat adat di Afrika Tengah sebagian besar adalah masyarakat berburu dan meramu yang disebut “Pygmies” dan sejumlah masyarakat penggembala. Masyarakat tersebut masih menderita diskriminasi dan pelecehan melalui perampasan tanah dan perusakan sumber nafkah, budaya dan jati diri mereka, kemiskinan, terbatasnya ruang dan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik serta terbatasnya ruang pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Standar-standar sukarela sektor swasta

Kemarahan publik mengenai berbagai penghancuran dari bisnis yang buruk telah mengarah pada suatu peningkatan pengakuan atas berbagai tanggung jawab kalangan dunia bisnis utnuk melindungi HAM, dan kebutuhan akan kebijakan yang lebih kuat untuk memperbaiki cara produk-produk dibuat dan memastikan bahwa lingkungan dan hak masyarakat dihormati dan dilindungi. Saat ini muncul kesadaran yang lebih besar  akan perbaikan pengelolaan lingkungan dan governansi lahan, reformasi kepemilikan tanah, dan meningkatnya penegakan hukum yang diperbaiki dan adil. Perubahan semacam ini perlahan mulai bergulir, jadi kosumen dan pembeli ditekan untuk perubahan yang lebih cepat. Hal ini telah menyebabkan meningkatnya penyusunan-standar oleh sektor swasta untuk pengaturan produksi dan pengolahan komoditas untuk mengormati hak, menjamin sumber mata pencarian yang menguntungkan dan berkelanjutan serta mengalihkan tekanan dari kawasan-kawasan penting bagi sumber pengidupan lokal dan nilai konservasi tinggi. Banyak standar yang telah dikembangkan mengakui pentingnya perlindungan hak-hak adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya serta hak atas keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC) antara lain untuk kehutanan, hutan tanaman, minyak sawit, kedelai, tebu, tambak, biofuel/bahan bakar nabati dan penyerapan karbon.

Bank Pembangunan Afrika memperkenalkan standar Masyarakat Adat untuk pertama kalinya

Bank Pembangunan Afrika (AfDB) hampir menyelesaikan serangkaian kebijakan baru perlindungan sosial dan lingkungan. AfDB merupakan satu-satunya bank pembangunan multilateral yang tidak memiliki kebijakan perlindungan tentang masyarakat adat, dan perlindungan lingkungan dan sosial yang baru tidak diharapkan merubah hal ini. Hal ini tetap terjadi walaupun ada tekanan advokasi yang begitu besar dari banyak organisasi masyarakat adat di Afrika, dan walaupunada jurisprudensi dan standar tentang hak-hak masyarakat adat dalam sistem Afrika.

Hutan Ngoyla-Mintom di Kamerun: Perspektif Masyarakat Adat Baka

Ngoyla-Mintom adalah sebuah kawasan berhutan yang terletak di pegunungan, yang namanya diambil dari nama dua distrik di dua daerah di Kamerun, yaitu Ngoyla di daerah timur dan Mintom di daerah selatan. Hutan hujan ini terkenal karena menjadi target kepentingan berbagai aktor, termasuk pemerintah Kamerun, perusahaan swasta dan komunitas internasional. Di bulan-bulan terakhir ini Ngoyla-Mintom mendapatkan reputasi sebagai blok hutan yang sebelumnya tidak tersentuh eksploitasi, yang dengan cepat telah membangkitkan minat Kementerian Kehutanan Kamerun yang tertarik untuk melelang bagian-bagian hutan tersebut kepada perusahaan penebangan swasta. 

Dari konsesi penebangan ke konsesi karbon: Apa bedanya bagi masyarakat di Republik Demokratik Kongo?

Tahun 2011, perusahaan swasta Kanada Ecosystem Restorations Associates (ERA) menandatangani sebuah kontrak dengan pemerintah Republik Demokratik Kongo untuk pengelolaan bekas konsesi penebangan seluas hampir 300.000 hektar yang berbatasan dengan kawasan Lac Mai Ndombe bagian barat di Provinsi Bandundu[1]. Tujuan kesepakatan ini adalah mempersiapkan konsesi tersebut untuk penjualan karbon di pasar internasional. Hingga 50% dari wilayah konsesi ini tumpang tindih dengan kawasan adat masyarakat adat dan komunitas lokal. Kini ERA bermitra dengan Wildlife Works, sebuah perusahaan besar untuk pengelolaan dan pengembangan proyek REDD+.

Lembar Berita Elektronik FPP Februari 2013 (versi PDF)

Sahabat-sahabat tercinta,

Saat seseorang mengatakan bahwa suatu solusi gagal karena ‘kurangnya kemauan politik’, saya secara otomatis langsung bertanya pada diri sendiri: kemauan politik siapa dan kepentingan-kepentingan apa yang mendorong hal sebaliknya?