Ressources

The Maninjau Resolution

The Maninjau Resolution

28th January 2016

Wilmar’s broken promises: we want action not just pledges

The world’s largest palm oil trading company, Wilmar International Ltd. (F34.SI / WLIL.SI), promised ‘Zero Exploitation’ throughout its supply chain alongside its commitment to ‘Zero Deforestation’. As human rights workers and NGOs that support the rights of the indigenous peoples and local communities in Indonesia and internationally, we NGOs who assembled here near Lake Maninjau in West Sumatra on 26-28 January 2016, declare the following.

Resolusi Maninjau

Resolusi Maninjau28 Januari 2016

Wilmar, “Kami butuh tindakan bukan ikrar”

Perusahaan perdagangan minyak sawit terbesar dunia, Wilmar International Ltd. (F34.SI / WLIL.SI), berikrar untuk menjalankan kebijakan ‘Nol Eksploitasi’ atau ‘Zero Exploitation’ di seluruh rantai pasoknya seiring dengan komitmennya untuk ‘Nol Deforestasi’. Sebagai NGO dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendukung hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal -baik di Indonesia maupun di dunia, kami, sejumlah NGO dan masyarakat yang berkumpul di lereng bukit tepi Danau Maninjau, Sumatra Barat, 26-28 Januari 2016, menyampaikan pernyataan-pernyataan berikut:

Request for Further Consideration of the Situation of the Indigenous Peoples of Merauke, Papua Province, Indonesia, under the UN CERD's Urgent Action and Early Warning Procedures. 25 July 2013

The subject of this request is the extreme harm caused to indigenous Papuans by the Merauke Integrated Food and Energy Estate project (the MIFEE project), a State-initiated, agro-industrial mega-project implemented by a variety of corporate entities that, to-date, encompasses around 2.5 million hectares of traditional indigenous lands in Merauke. The affected indigenous peoples have already lost a considerable area of their lands due to acquisition by these companies and conversion to plantations of one kind or another. The irreparable harm they have already experienced continues to expand and intensify as more companies commence operations. 

Permohonan untuk Mempertimbangkan Lebih Lanjut mengenai Situasi Masyarakat Adat Merauke, Provinsi Papua, Indonesia, dalam Prosedur Aksi Mendesak dan Peringatan Dini dari Komisi Pemberantasan Diskriminasi Rasial. 25 Juli 2013

Subyek permohonan ini adalah kerusakan ekstrim yang ditimbulkan terhadap masyarakat adat Papua oleh proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (selanjutnya disebut “proyek MIFEE”), sebuah proyek agroindustri raksasa inisiatif Negara yang dijalankan oleh berbagai perusahaan, yang hingga saat ini mencakup tanah masyarakat adat Merauke seluas 2,5 juta hektare. Masyarakat adat yang terkena dampak proyek telah mengalami kehilangan tanah yang luas akibat pengambilalihan oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dan dikonversi menjadi perkebunan. Kerusakan permanen yang mereka alami terus meluas dan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang mulai beroperasi.