Ressources

Mengamankan hak tenurial bagi masyarakat adat dan komunitas lokal di Republik Demokratik Kongo (RDK): Prospek dan tantangan dari surat keputusan hutan kemasyarakatan yang baru-baru ini diterbitkan

Ada beberapa hasil yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir dalam perjalanan mengamankan hak masyarakat atas hutan di Republik Demokratik Kongo (RDK). Pada tanggal 2 Agustus 2014, surat keputusan hutan kemasyarakatan (Community Forestry Decree) yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya ditandatangani oleh Perdana Menteri Kongo. Hal ini dipandang sebagai peningkatan yang sangat penting bagi penguasaan lahan dan rezim tata kelola kehutanan di RDK. Organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat adat dan komunitas lokal telah menanti-nanti keputusan ini dengan harapan besar sejak Hukum Kehutanan diadopsi pada tahun 2002, yang membuka jalan bagi kerangka tata kelola hutan yang baru.*

Lembar Berita Elektronik FPP Juli 2013 (versi PDF)

Teman-teman terhormat,

Saling mengakui, saling menghormati dan saling menguntungkan adalah atribut-atribut yang diinginkan dari semua hubungan manusia. Masyarakat adat dan masyarakat-masyarakat hutan lainnya juga mengharapkan hal-hal ini dalam hubungan mereka dengan orang lain – apakah dengan pemerintah, perusahaan swasta, NGO atau organisasi masyarakat adat dan komunitas lainnya. Edisi Lembar Berita Elektronik Forest Peoples Programme kali ini melaporkan keadaan hubungan-hubungan antara masyarakat hutan dengan berbagai lembaga – seraya hubungan-hubungan ini dibina, diuji atau pecah – dalam perjalanan penegasan untuk menegakkan hak asasi manusia, keadilan sosial dan solidaritas.

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan harus menaruh perhatian khusus pada situasi perempuan adat yang rentan di Republik Demokratik Kongo

Lima belas organisasi yang bekerja bersama perempuan adat, termasuk Forest Peoples Programme, bergabung untuk menegaskan ketidakadilan dan berbagai bentuk diskriminasi yang diderita perempuan adat di Republik Demokratik Kongo (RDK) kepada Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite). Negara-negara diminta untuk menyampaikan laporan empat tahunan kepada Komite untuk menjelaskan langkah-langkah legislatif, judikatif dan administratif serta langkah-langkah lainnya yang telah mereka adopsi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi),.Komite akan mempelajari laporan RDK tanggal 11 Juli 2013 di hadapan delegasi perwakilan pemerintah Kongo.

Poster ‘Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan”

Sebagai bagian dari proyek ‘Pembiayaan REDD, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Ekonomi untuk Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Hutan Berkelanjutan di Republik Demokratik Kongo (RDK)’, Forest Peoples Programme (FPP) dan para mitra di RDK, yaitu Actions pour les Droits, l ‘Environnement et la Vie (ADEV), le Centre d’Accompagnement des Autochtones pygmées et Minoritaires Vulnérables (CAMV), le Cercle pour la Défense de l’Environnement (CEDEN) dan le Réseau pour la Konservasi et la rehabilitasi des Écosystèmes Forestiers (Réseau CREF) telah mengembangkan satu set poster tentang hak atas keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC). Dengan menggabungkan gambar-gambar dan potongan-potongan pendek teks, poster-poster tersebut menggambarkan tahapan proses yang menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan berkaitan dengan proyek-proyek yang mungkin mempengaruhi tanah, wilayah dan sumber daya alam mereka.

Status proses REDD+ di Republik Demokratik Kongo

Ancaman besar yang dihadapi oleh hutan Republik Demokratik Kongo terus menarik perhatian global karena peran penting hutan yang luas dalam mengatur iklim global. Perkiraan menunjukkan bahwa hutan-hutan di Daerah Aliran Sungai Kongo secara keseluruhan menyerap dan menyimpan sekitar 10 sampai 30 miliar ton karbon, sebuah jasa ekosistem yang semakin penting mengingat kekhawatiran tentang perubahan iklim. Dalam beberapa tahun terakhir, proyek yang bertujuan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) telah dikembangkan untuk memberikan insentif keuangan berdasarkan kinerja kepada pemilik kawasan hutan yang luas, untuk mengurangi hilangnya hutan dan mempromosikan peningkatan stok karbon melalui konservasi dan penanaman pohon.

Perlindungan hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam dalam hukum regional dan internasional di Afrika: Serangkaian Alat (toolkit) bagi LSM di Republik Demokratik Kongo

Serangkaian alat (toolkit) ini menyediakan informasi tentang perlindungan hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam dalam hukum regional dan internasional di Afrika. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang ringkas dan dapat diakses kepada LSM tentang kerangka hukum yang ada bagi hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal di RDK terkait tanah, wilayah dan sumber daya alam mereka. Toolkit ini juga menyediakan informasi berguna tentang mekanisme regional dan internasional yang dapat digunakan LSM, serta masyarakat adat dan komunitas lokal yang bekerja bersama mereka, untuk mengklaim hak-hak mereka dan mendorong pemerintah RDK untuk menghormati kewajiban hukumnya di tingkat regional dan internasional.   

Republik Demokratik Kongo: Lokakarya-lokakarya hukum di Bukavu, Boma, dan Kinshasa, tentang perlindungan hak-hak masyarakat hutan yang lebih baik

Di bulan Juli dan Agustus 2012, tiga organisasi masyarakat sipil di Republik Demokratik Kongo (DRC) - Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie (ADEV), the Centre d’Accompagnement des Autochtones Pygmées et Minoritaires Vulnérables (CAMV), dan Cercle pour la défense de l’environnement (CEDEN) –  menyelenggarakan serangkaian lokakarya hukum bekerja sama dengan Forest Peoples Programme dengan dukungan dana dari Badan Pembangunan Internasional Swedia (Swedish International Development Agency/SIDA). Lokakarya-lokakarya tersebut berupaya menguatkan kapasitas hukum organisasi-organisasi tersebut dan mempromosikan sebuah pemahaman yang lebih baik akan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas tanah dan sumber-sumber daya alam. Lokakarya tersebut juga untuk menguatkan pengertian mereka akan mekanisme untuk membela dan mempertahankan hak-hak masyarakat  dalam proses REDD+ di Republik Demoraktik Kongo (RDK).