Ressources

Masyarakat Wapichan dan organisasi-organisasi HAM Guyana menyerukan penghentian rencana pembangunan jalan di kawasan selatan Guyana

Asosiasi HAM Guyana (GHRA) dan masyarakat Wapichan di Rupununi menyampaikan kekhawatiran yang besar atas rencana pembangunan jalan yang akan berdampak pada hutan alam di bagian selatan negara tersebut,yaitu yang berada di dalam wilayah masyarakat Wapichan. Jalan yang akan dibangun dari Brasil tersebut akan melintasi Desa Parabara di daerah Rupununi Selatan dan akan membabat hutan hujan alam tua di sepanjang rute ke arah Sungai Essequibo dan terus sampai Suriname.

PBB Menetapkan Dewan Penasehat Ilmiah untuk memperkuat hubungan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, telah mengumumkan pembentukan sebuah Dewan Penasehat Ilmiah baru yang akan memberikan nasihat tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi bagi pembangunan berkelanjutan, kepada dirinya dan kepada Kepala-Kepala Eksekutif organisasi-organisasi di bawah PBB.

Dewan ini terdiri dari 26 ilmuwan terkemuka di bidang ilmu pengetahuan alam, sosial dan manusia, dan termasuk Joji Cariño, Direktur Forest Peoples Programme.

Pengembangan minyak sawit, konservasi 'Karbon Hutan' dan hak-hak masyarakat

Produksi minyak sawit terus menerus mendapat kecaman karena menyebabkan kehancuran hutan, keanekaragaman hayati dan nilai-nilai lingkungan dalam arti yang lebih luas. Belakangan ini, industri ini juga menjadi target kecaman untuk mencegah emisi besar-besaran gas rumah kaca akibat aktivitas pembukaan hutannya dan akibat pengeringan dan penanaman di lahan gambut.

"COP Hutan"? – Sorotan mengenai hutan dan masyarakat adat dari Konferensi Para Pihak UNFCCC Ke-19

Keputusan-keputusan penting tentang REDD+ yang diadopsi pada Konferensi Para Pihak  Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) ke-19 (COP19) di Warsawa, dan perundingan-perundingan iklim UNFCCC mendatang dan komitmen pembiayaan oleh donor, seperti Inggris, akan membawa tantangan-tantangan yang lebih signifikan bagi hak-hak masyarakat adat dan para penganjurnya.

Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) Update: Hasil Pertemuan Baru-Baru Ini

Menindaklanjuti artikel berita elektronik kami sebelumnya yang akan melihat pertemuan ke-8 Kelompok Kerja CBD Pasal 8 (j) dan ketentuan-ketentuan terkait (WG8 (j)-8) serta pertemuan ke-17 Badan Pendukung CBD tentang Nasehat Teknologi, Teknis dan Ilmu Pengetahuan (Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice/SBSTTA-17) yang diselenggarakan di bulan Oktober 2013 di Montreal, Kanada, di sini kami memberikan ringkasan informasi terkini tentang

CAO IFC menarik diri dari proses mediasi di konsesi perkebunan kelapa sawit PT Asiatic Persada

Ombudsman/Penasihat Kepatuhan Korporasi Keuangan Internasional [Compliance Advisor/Ombudsman of International Finance Corporation ( IFC CAO )] secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari kasus PT Asiatic Persada, menyusul penjualan konsesi tersebut oleh Wilmar pada bulan April 2013, dan keputusan manajemen baru untuk sebaliknya melanjutkan mediasi melalui tim pemerintah. Hal ini terlepas dari fakta bahwa masyarakat Batin Sembilan yang terkena dampak dan NGO penandatangan pengaduan telah berulang kali menyerukan kepada CAO IFC untuk melanjutkan perannya sebagai mediator dan mendorong perusahaan untuk mengambil jalan ini untuk menyelesaikan konflik. Serangkaian pertemuan penutupan pertama berlangsung di Jambi pada tanggal 26 Oktober 2013 dan ditandai dengan aksi walk-out bersama dari NGO penandatangan pengaduan, yaitu FPP, Sawit Watch, CAPPA dan SETARA Jambi, setelah penyerahan Pernyataan Bersama untuk CAO IFC yang merangkum berbagai keluhan dan menyoroti kelemahan-kelemahan sistemik dan prosedural yang serius dalam keterlibatan CAO IFC itu sendiri, yang sedikit banyak telah berkontribusi pada kegagalan proses mediasi di PT Asiatic Persada.

Perempuan Adat menyerukan Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan untuk mengakui hak-hak kolektif masyarakat adat

"Untuk menangani situasi-situasi khusus yang dihadapi oleh perempuan adat, hak-hak kolektif masyarakat adat harus diakui sebagai bagian dari tindakan untuk melindungi hak-hak individu masyarakat adat. Interpretasi dan penerapan perjanjian-perjanjian hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak-hak individu, termasuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), harus dilakukan dengan mengacu pada Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat "

Rekomendasi yang dibuat untuk Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW) oleh AIPP, FPP dan NIWF

Organisasi masyarakat adat mengajukan petisi kepada pemerintah Peru untuk melindungi hak-hak masyarakat terpencil di depan Komisi Inter Amerika Bidang HAM

Pada tanggal 1 November 2013 organisasi-organisasi masyarakat adat dan masyarakat sipil dari Peru termasuk FENAMAD, AIDESEP, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), dan Koordinator Nasional Bidang HAM mengajukan bukti-bukti dalam sebuah acara dengar pendapat di depan Komisi Inter-Amerika.Para pemohon mendokumentasikan kegagalan pemerintah Peru untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat adat terpencil di Peru.

Konflik atau Mufakat? Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan

Silakan klik di sini untuk membaca press release terkait.

Baca laporan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 

Meningkatnya permintaan global untuk minyak sawit tengah memacu ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Kekhawatiran timbul atas dampak lingkungan dan sosial dari konversi lahan yang sangat luas untuk perkebunan monokultur menyebabkan pembentukan forum minyak sawit berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil / RSPO) pada tahun 2004 yang mendorong ekspansi kelapa sawit dengan cara yang tidak merusak nilai-nilai konservasi yang tinggi atau menyebabkan konflik sosial. Berbagai lembaga internasional juga menyerukan reformasi kerangka kerja nasional untuk mengamankan hak-hak masyarakat dan tata kelola lahan yang baik.

Minyak Sawit Berkelanjutan: Permainan Pasar atau Komitmen Nyata? Kajian Baru Mempertanyakan Keberhasilan Standar RSPO

INFORMASI UNTUK PERS - NOVEMBER 7, 2013

CATATAN EDITOR: Untuk semua publikasi, “Konflik atau Mufakat,” dan bahan-bahan pendukung, silakan kunjungi: http://www.forestpeoples.org/press-room

16 Studi Kasus Menyimpulkan Beberapa diantara Perusahaan Minyak Sawit Terbesar Dunia Meremehkan Mandat PBB Keputusan Persetujuan Masyarakat Adat & Masyarakat Lokal Sebelum Membabat Hutan, Lahan Gambut

Deklarasi Lima tentang Konferensi Dunia Perempuan Adat, 30 Oktober 2013

¡Perempuan Adat Menuju Inklusi dan Visibilitas!

Kami, perempuan adat dari tujuh wilayah sosial budaya dunia, bertemu di Konferensi Dunia Perempuan Adat, 'Kemajuan dan Tantangan-Tantangan Mengenai Masa Depan yang Kami Inginkan' di Lima, Peru, dari tanggal 28 Oktober sampai tanggal 30 Oktober 2013. Pertemuan kami meliputi para orang tua dan pemuda, dari daerah pedesaan dan perkotaan, pemegang pengetahuan dan dukun (penyembuh), aktivis dan seniman.