Ressources

Bank Dunia akan melemahkan standar hak-hak masyarakat adat regional dan global

Bank Dunia telah meninjau kembali perangkat kebijakan pengamannya sejak akhir tahun 2010 (lihat lembar berita FPP terdahulu dari bulan April 2014, Oktober 2013, April 2013, Oktober 2012 dan Oktober 2011). Bank Dunia telah menghabiskan 4 tahun terakhir ini dengan 'sikap mendengarkan' karena ribuan tanggapan datang dari konstituennya di seluruh dunia dengan hanya sedikit atau tidak ada sama sekali umpan balik konkret yang diberikan oleh Bank Dunia. Banyak yang dipertaruhkan dengan proses penininjauan ini, karena Bank Dunia berusaha mengintegrasikan perlindungan-perlindungan tingkat proyek penting untuk tujuan-tujuan sosial dan lingkungan ke dalam proses reformasi yang lebih luas di kalangan internal Bank Dunia yang diawasi oleh Presiden Kim.

Bagaimana Bank Dunia akan merancang kerja-kerjanya di masa depan

Sebagai bagian dari perubahan dan reformasi yang tengah berlangsung di Bank Dunia di bawah kepemimpinan Dr Jim Kim, Bank Dunia baru-baru ini mempublikasikan, dan memulai konsultasi tentang sebuah proses kebijakan baru dan penting yang mereka sebut "pendekatan baru terhadap Keterlibatan Negara". Proses ini merupakan sebuah metode dua langkah di mana Bank Dunia akan merancang semua intervensi dan aktivitasnya di suatu negara.

Masyarakat adat dan NGO (organisasi non-pemerintah) mendesak PBB untuk fokus pada dampak lembaga keuangan multilateral terhadap hak asasi manusia

Dewan Hak Asasi Manusia PBB (badan tertinggi di dalam PBB yang diserahi tugas mengawasi penegakan hukum hak asasi manusia) baru saja mengadakan pertemuan di Jenewa. Dalam sebuah pernyataan, sekelompok organisasi masyarakat adat dan organisasi non-pemerintah mendesak Dewan tersebut untuk segera mempertimbangkan, dan menyediakan panduan tentang kewajiban hak asasi manusia dari lembaga-lembaga keuangan multilateral, yang merupakan sebuah isu dari kepentingan kunci di saat lembaga-lembaga tersebut melakukan peninjauan dan memperbarui sistem-sistem pengaman mereka. 

Pendahuluan: Mengapa perlindungan jadi persoalan

Apa yang disebut sebagai “standar perlindungan” bagi lembaga-lembaga keuangan internasional muncul sebagai satu konsekuensi dari proyek-proyek raksasa kolonialisasi pertanian dan proyek-proyek kehutanan berbahaya yang didanai oleh Bank Dunia di Amazon, Indonesia dan India pada era 1970an dan 1980an.[i] Sejak itu bank-bank pembangunan multilateral dan badan-badan pembangunan lainnya membuat kebijakan perlindungan mereka sendiri dan mekanisme pengaduan terkait. Selain  kebutuhan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari investasi pembangunan yang merusak, semakin diakui bahwa proyek-proyek konservasi dan 'pembangunan komunitas' yang diniatkan dengan baik dapat menyebabkan kerugian dan melanggar hak jika dirancang dengan buruk dan gagal melindungi HAM dan habitat-habitat rentan punah.[ii] 

Maju atau Mundur? Peninjauan dan perkembangan standar perlindungan Bank Dunia (2012-14)

Bank Dunia saat ini sedang melakukan “peninjauan ulang dan pembaruan” delapan dari sepuluh kebijakan perlindungan sosial dan lingkungannya. NGO telah mengemukakan bagaimana Bank Dunia harus menjadikan peninjauan ini sebagai peluang untuk memperbaharui standarnya sendiri dan mendukung implementasi dan sistem kepatuhan untuk meningkatkan tanggung gugat Bank Dunia dan menyampaikan capaian-capaian pembangunan berkelanjutan. Bersamaan dengan itu, NGO juga mengangkat keprihatinan terhadap rencana Bank Dunia untuk “menggabungkan” kebijakan-kebijakannya, dengan penekanan lebih besar pada upaya menggunakan sistem-sistem negara untuk menangani berbagai persoalan, dapat berakhir pada pelemahan standar dan kurangnya akuntabilitas  Bank Dunia dan pemerintah peminjam terhadap masyarakat dan publik yang terkena dampak.

Kebijakan Hutan Bank Dunia

Bersamaan Bank Dunia meninjau standar lingkungan dan sosial, satu kesempatan besar untuk memeriksa dengan seksama pendekatan Bank Dunia terhadap hutan jangan sampai terlewati

Berbagai dampak buruk proyek-proyek yang didanai Bank Dunia pada hutan tropis telah menjadi satu persoalan keprihatinan bagi masyarakat sipil dan masyarakat hutan selama beberapa dekade. Pada tahun 1980 proyek raksasa Bank Dunia di Amazon dan di Indonesia dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur, kolonisasi pertanian dan transmigrasi menghasilkan kritik penting dari publik. Hal ini kemudian memunculkan tekanan politik yang menjadi penyebab utama Kelompok Bank Dunia mengambil standar sosial dan lingkungan wajib, yang dikenal sebagai upaya perlindungan, untuk menunjukan komitmennya mencegah bahaya bagi masyarakat dan lingkungan [Lihat Artikel#1]

Informasi Terbaru tentang Kebijakan Pengaman Bank Dunia

Peninjauan dan pembaruan kebijakan pengaman Bank Dunia yang saat ini tengah dilakukan adalah kesempatan yang pertama dan utama untuk memodernisasi kebijakan Bank dan menguatkannya untuk memenuhi standar hak asasi manusia dan lingkungan internasional. Sebuah proses pembaruan yang komprehensif dan efektif juga memiliki potensi yang sangat dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan dan memperbaiki kelemahan-kelemahan sistemik dalam kerangka kerja kebijakan pengaman Bank Dunia, termasuk kekurangan-kekurangan dalam mekanisme pelaksanaan perlindungan. Forest Peoples Programme (FPP) dan pengamat bank lainnya terlibat erat dalam pengembangan masukan awal independen untuk proses peninjauan Bank Dunia, termasuk untuk rancangan pendekatan proses konsultasi Bank. Di bawah bendera reformasi yang lebih luas yang diterapkan oleh Presiden Bank Dunia yang baru Dr. Jim Kim, tinjauan kebijakan perlindungan ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendefinisikan arah baru bagi Bank Dunia dan mencerminkan seperangkat nilai yang baru.