Masyarakat adat dan pembela hutan mengabaikan pembunuhan dan intimidasi untuk meminta pemerintah Eropa menegakkan komitmen hak asasi manusia mereka dan mengatasi komoditas deforestasi

Delegates in Paris

Delegates in Paris. © Jak Wagnon/FPP

Masyarakat adat dan pembela hutan mengabaikan pembunuhan dan intimidasi untuk meminta pemerintah Eropa menegakkan komitmen hak asasi manusia mereka dan mengatasi komoditas deforestasi

Para pemimpin adat dan pembela hak asasi manusia dari empat negara hutan tropis melakukan perjalanan ke Paris untuk mendesak dilakukannya tindakan terhadap deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia pada pertemuan para pemangku kepentingan Kemitraan Deklarasi Amsterdam tanggal 27 Juni, Menuju komoditas berkelanjutan bebas deforestasi: fokus pada pemicu utama. Enam negara anggota Uni Eropa dan negara Norwegia telah berjanji untuk bekerja bersama perusahaan untuk menghapus deforestasi dari rantai pasok komoditas pertanian mereka pada tahun 2020. Karena tanggal target perdagangan bebas deforestasi semakin dekat, negara-negara Eropa terus mengimpor minyak sawit dan komoditas pertanian lainnya yang menimbulkan dampak negatif terhadap hutan dan masyarakat hutan. Perwakilan masyarakat adat dan masyarakat hutan di Paris mendesak agar tindakan segera dilakukannya.

Di antara para delegasi yang datang ke Paris adalah seorang pembela hak asasi manusia Ramón Bedoya dari Kolombia yang ayahnya dibunuh karena mempertahankan tanah leluhur komunitasnya di zona keanekaragaman hayato Mi Terra.

Franky Samperante dari Indonesia, di mana masyarakat menderita sengketa tanah, kekerasan dan intimidasi akibat perusahaan kelapa sawit, pulp, kertas dan penebangan menjelaskan:

“Perusahaan penebangan dan perkebunan di Indonesia terus menghancurkan, mengusir, dan menghancurkan hutan dan hutan tanaman kami. Masyarakat telah kehilangan dan masih terus kehilangan mata pencaharian mereka. Mereka sekarang kesulitan menemukan sumber makanan yang layak. Pengetahuan adat mereka terancam dan mereka terus menderita gizi buruk dan masalah kesehatan. Tindakan harus diambil untuk menghentikan pelanggaran hak dan pembukaan hutan.”

WHO: Jean-Marie Nkanda dari Republik Demokratik Kongo, Wilhemina Beyan dari Liberia, James Otto dari Liberia, Franky Samperante dari Indonesia dan Ramón Bedoya dari Kolombia. Lihat biografi singkat di bawah ini.

PERMASALAHAN: Masyarakat adat dan masyarakat hutan di seluruh dunia terus kehilangan nyawa, tanah dan mata pencaharian mereka untuk perdagangan global produk pertanian dan komoditas konflik lainnya. Minggu depan, masyarakat adat dan perwakilan masyarakat akan melakukan perjalanan ke Paris untuk menetapkan langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk mereformasi rantai pasok global, memastikan penghormatan terhadap tanah, hutan dan hak asasi manusia mereka.

Pesan mereka datang selama kepemimpinan Perancis dalam Deklarasi Amsterdam, ketika negara-negara penandatangan akan membahas kemajuan yang dibuat untuk memerangi deforestasi. Deklarasi Amsterdam, yang ditandatangani pada tahun 2015, mengikat negara-negara penandatangan untuk menghapus produk pertanian yang memicu deforestasi dari rantai pasok. Negara-negara yang menandatangi Deklarasi ini adalah Inggris, Perancis, Denmark, Norwegia, Jerman, Belanda, dan Italia.

Meningkatnya permintaan untuk komoditas seperti daging sapi, kedelai, minyak sawit, kayu, pulp dan kertas, karet, bahan bakar nabati dan mineral memicu percepatan deforestasi di negara-negara hutan tropis, meskipun telah ada janji-janji untuk mencapai nol deforestasi pada tahun 2020. Pembukaan hutan sering berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, pencurian tanah dan kerugian bagi penghidupan masyarakat hutan serta perusakan habitat dan kerusakan iklim global.

Eropa adalah pengimpor utama komoditas deforestasi, yang seringkali terkandung dalam produk-produk seperti sampo, sereal, makanan hewan peliharaan, dan cokelat, dengan 27 negara anggota UE mengimpor 10% deforestasi global hanya antara tahun 1990 dan 2008 saja. Kerangka kerja dan  pengaman yang ada saat ini tidak cukup untuk melindungi masyarakat adat dan masyarakat hutan yang tengah berupaya mengambil kembali kendali atas wilayah mereka dan menentang pembukaan lahan dan perampasan tanah perusahaan untuk komoditas.

KONTAK:
Les Amis de la Terre, France: Sylvain Angerand +33 7 51 69 78 81
Forest Peoples Programme, UK: Tom Griffiths +44 7889 343380
Both ENDS, Netherlands: Michael Rice +31 6 3987 8462

Untuk mewawancarai delegasi-delegasi ini, silakan hubungi orang-orang yang disebutkan di atas.

BIOGRAFI:

REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO: Bapak Jean-Marie Nkanda

Jean-Marie Nkanda adalah Pejabat Program Tata Kelola Hutan yang focus kerjanya adalah pada pengembangan pendekatan kehutanan masyarakat partisipatif untuk mengatasi pemicu deforestasi, serta pengembangan sistem pemantauan dan pengendalian masyarakat untuk mempromosikan dan membela hak-hak masyarakat. Saat ini beliau bertindak sebagai penjabat koordinator Réseau Ressources Naturelles, sebuah organisasi advokasi yang mendukung hak dan kepentingan masyarakat setempat dan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

LIBERIA: Ibu Wilhemina B. O. Beyan

Wilhemina Boahemaa Owusu Beyan adalah Direktur Program di Social Entrepreneurs for Sustainable Development (SESDev) di Liberia, yang memiliki pengalaman kerja selama 13 tahun di sektor LSM. Fokus yang kuat dari pekerjaannya adalah pada pengelolaan dan tata kelola sumber daya alam, dan khususnya membangun kapasitas masyarakat sekitar hutan dan komunitas setempat lainnya untuk memungkinkan mereka melindungi dan mengamankan hak-hak mereka dalam konsesi (pertambangan, penebangan dan agribisnis). Saat ini beliau tengah merancang dan menginisiasi program yang mendukung model pengembangan yang mempromosikan keadilan sosial, ekonomi dan lingkungan terutama bagi mereka yang paling terpinggirkan oleh, dan di saat bersamaan terkena dampak langsung dari, proses pembangunan saat ini seperti penebangan hutan, perkebunan monokultur dan ekstraksi penambangan.

LIBERIA: Bapak James Otto

James mengkoordinasikan Program Hak-Hak Masyarakat dan Tata Kelola Korporasi di Sustainable Development Institute (SDI), yang bertujuan untuk menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan tentang sumber daya alam. Beliau telah bekerja selama lebih dari sepuluh tahun di bidang pengelolaan dan tata kelola sumber daya alam di Liberia, dan telah bermitra dengan komunitas di seluruh negara tersebut dalam masalah-masalah kehutanan, penguasaan lahan dan korporasi. SDI saat ini tengah bekerja untuk mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia dan kegiatan deforestasi dari ekspansi kelapa sawit, dan juga tengah aktif berkampanye untuk meloloskan undang-undang hak atas tanah yang progresif.

INDONESIA: Bapak Franky Samperante

Bapak Franky Samperante adalah perwakilan adat dari Sulawesi, dan merupakan direktur pendiri organisasi masyarakat adat Pusaka, yang memberikan dukungan kepada masyarakat adat di Kalimantan Tengah, Indonesia. Pada tahun 2014, Pusaka menerbitkan sebuah atlas yang merinci perampasan besar-besaran tanah masyarakat adat untuk minyak sawit di Papua dan Papua Barat.

MALAYSIA: Ibu Dr. Lanash Thanda

Organisasi: Presiden SEPA (Sabah Environmental Protection Association) (2013 - sekarang). Lanash telah menangani masalah sosial dan lingkungan selama 17 tahun terakhir. Beliau mengambil studi hukum di Inggris dan mengkhususkan diri dalam bidang Hukum Lingkungan Hidup dan Perencanaan dan dalam bidang Hak Asasi Manusia. Beliau saat ini menjalani masa jabatan ketiga sebagai Presiden SEPA. SEPA adalah LSM relawan berbasis lokal, yang bekerja dengan erat bersama masyarakat/kelompok/individu yang terdampak pembangunan yang tidak berkelanjutan. Tujuan utama SEPA untuk Sabah adalah mewujudkan Keadilan Pembangunan dan untuk memastikan terwujudnya pembangunan berkelanjutan sesuai komitmen Malaysia terhadap Perjanjian-Perjanjian Internasional.

KOLOMBIA: Bapak Ramón Bedoya - informasi hanya tersedia berdasarkan permintaan (karena alasan keamanan)

Catatan

Konferensi pers ini diselenggarakan oleh Friends of the Earth France, Forest Peoples Programme, Rainforest Foundation Norway dan Fern, bekerjasama dengan Pusaka, Sustainable Development Institute dan Réseau Ressources Naturelles.

 

Logos
Logos