Bagaimana Proyek Air Uni Eropa dapat membantu mengamankan, bukannya melemahkan, hak asasi manusia di Kenya?

Forests are the ancestral home of the Ogiek and Sengwer
By
Helen Tugendhat / FPP

Bagaimana Proyek Air Uni Eropa dapat membantu mengamankan, bukannya melemahkan, hak asasi manusia di Kenya?

Terjadi peningkatan kekhawatiran di kalangan masyarakat sipil lokal, nasional dan internasional tentang implikasi pada hak asasi manusia dari proyek UE senilai € 31.000.000, yaitu Water Tower Protection and Climate Change Mitigation and Adaptation Project (WaTER), atau Proyek Perlindungan Menara Air dan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, yang difokuskan pada suatu daerah di Kenya yang memiliki sejarah buruk dalam masalah hak asasi manusia.

Kedua kelompok masyarakat adat bersangkutan, yaitu masyarakat Ogiek dari Gunung Elgon dan masyarakat Sengwer dari Cherangany Hills, telah mengalami sejarah panjang pelanggaran HAM berat dalam bentuk penggusuran missal secara paksa oleh lembaga-lembaga konservasi pemerintah, terutama Kenya Forest Service (KFS). Aparat KFS melakukan penggusuran ini, seringkali dengan dukungan polisi, membakar rumah-rumah warga masyarakat, menghanguskan harta benda mereka (makanan, selimut, dll) dan membuat banyak keluarga tidak dapat berlindung dari dinginnya udara dan menderita kelaparan.

Penggusuran dilakukan dengan kedok 'perlindungan hutan', tapi hutan adalah rumah leluhur bagi masyarakat Ogiek dan Sengwer yang kapasitasnya untuk merawat dan melindungi hutan mereka dirusak seluruhnya oleh tindakan ini.

Penggusuran terjadi meskipun hak-hak masyarakat Ogiek dan Sengwer atas tanah mereka diakui dalam Konstitusi Kenya (khususnyaPasal 63 (2) (d)) dan dalam UU Hak Masyarakat Atas Tanah 2016.

Sejalan dengan konstitusi dan praktik konservasi internasional terbaik, masyarakat hutan di Kenya telah mengusulkan untuk mengamankan penguasaan kolektif adat mereka atas tanah sehingga mereka dapat didukung oleh lembaga negara untuk melestarikan tanah leluhur mereka ketimbang diusir secara paksa dari tanah mereka; penggusuran mereka menjadikan hutan mereka berada di bawah kuasa kekuatan-kekuatan ekstraktif.

Mengingat konteks ini, ada kekhawatiran serius tentang dampak potensial dari Proyek WaTER terhadap masyarakat Sengwer, Ogiek dan terhadap hutan itu sendiri, mengingat bahwa tampaknya proyek tersebut akan terus mengikuti model konservasi yang tidak mengakui hak-hak masyarakat, atau bahkan keberadaan masyarakat. Hal ini jelas terlihat dalam proyek-proyek Uni Eropa tersebut:

  1. tidak terpenuhinya konsultasi yang bermakna dengan komunitas-komunitas bersangkutan;
  2. tidak terpenuhinya kajian dampak dan uji tuntas yang memadai terhadap hak asasi manusia, baik bersama masyarakat Ogiek maupun masyarakat Sengwer yang disebut dalam dokumentasi proyek WaTER; 
  3. Niat untuk menguatkan, bukannya mengubah, budaya penggusuran dan ekslusi masyarakat di lingkungan KFS.

Proyek WaTER menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan ekosistem melalui peningkatan tutupan hutan, pengelolaan lansekap dan sumber daya alam, dan sistem pengelolaan sampah, sekaligus membawa manfaat bagi masyarakat pedesaan. Hasil ini patut dipuji namun pemeriksaan atas metodologi ini menunjukkan bahwa sangat tidak mungkin untuk mencapainya.

Ada bahaya nyata bahwa proyek itu akan mengulangi kesalahan yang sama yang ditemukan Panel Inspeksi Bank Dunia dalam Proyek Pengelolaan Sumber Daya Alam (NRMP) mereka. Panel menemukan bahwa Bank tidak mengambil "langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi potensi hilangnya hak-hak adat" (Ringkasan Eksekutif, paragraf 19: ix). Panel ini juga mengidentifikasi bahwa proyek telah mengalami kegagalan dengan terus mempertahankan kondisi untuk penggusuran lebih lanjut dengan gagal untuk secara memadai mengidentifikasi, menangani atau mengurangi fakta bahwa lembaga yang mereka danai- KFS – masih dan tetap berkomitmen untuk melakukan penggusuran "sebelum, selama dan setelah NRPM diputuskan"(Ringkasan Eksekutif, paragraf 27).

Seperti halnya NRMP tidak sejalan dengan kebijakan pengamannya sendiri, begitu juga dengan proyek WaTER –jika terus dilanjutkan tanpa mengacu pada hak-hak masyarakat masyarakat Ogiek dan Sengwer atas tanah– tidak akan selaras dengan kebijakan dan hukum Uni Eropa, termasuk Konsensus Uni Eropa untuk Pembangunan, Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Uni Eropa, dan kewajiban-kewajiban hak asasi manusia yang mengikat lembaga-lembaga Uni Eropa berdasarkan Piagam Hak Asasi (CFR) dan Uni Eropa.

Untuk menggambarkan pentingnya masalah ini, rumah-rumah masyarakat Ogiek dibakar belum lama ini di bulan Juni 2016, dan yang lebih baru lagi, pada tanggal 1 Desember, masyarakat Sengwer mendapat pemberitahuan akan adanya penggusuran missal dalam tujuh hari ke depan, dan pada hari yang sama banyak rumah masyarakat Sengwer dibakar. Sebuah perintah pengadilan baru terhadap penggusuran tersebut diberikan di Mahkamah Eldoret pada tanggal 8 Desember. Namun, pada pertemuan tanggal 15 Desember Ketua Komisi Pertanahan Nasional (NLC) dari Kenya, yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah tanah di negeri tersebut, mengatakan kepada masyarakat Sengwer bahwa ia memberi mereka waktu 14 hari untuk meninggalkan Hutan Embobut, di Cherangany Hills. Menurut masyarakat Sengwer yang hadir, ketua tersebut "bahkan mengatakan bahwa warga Sengwer mengalami penderitaan hari ini dikarenakan penolakan mereka untuk keluar dari hutan-hutan ini ketika pemerintah kolonial mengukuhkan hutan-hutan ini sebagai milik negara".

Ini merupakan perubahan yang sangat mengecewakan dan mengejutkan bagi masyarakat Sengwer. NLC tidak memiliki mandat untuk mengusir siapa pun. NLC memiliki mandat konstitusional untuk menyelesaikan masalah ketidakadilan yang terjadi sejak dahulu. Warga Sengwer mengatakan kepada sang ketua bahwa mereka masih mencoba mendapatkan hak-hak mereka dan masih tinggal di Embobut, tapi bersembunyi di gua-gua dan hutan lebat untuk menghindari penganiayaan oleh KFS.

Masyarakat Sengwer telah menyerukan kepada semua pihak, termasuk Pelapor Khusus PBB tentang hak-hak masyarakat adat dan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR), untuk:

  • mendesak pemerintah Kenya untuk menghentikan penggusuran dan mengupayakan proses dialog yang murni dan transparan;
  • mendesak Bank Dunia untuk mendukung proses dialog di atas sebagaimana yang direkomendasi dalam laporan Panel Inspeksi-nya, yang disetujui oleh Dewan Direksi Bank Dunia di tahun 2014;
  • mendesak Uni Eropa, Bank Dunia, Program Pembangunan PBB, Pemerintah Finlandia, Uni Internasional untuk Konservasi Alam, dan donor-donor lainnya untuk menghentikan dukungan mereka untuk proyek-proyek terkait konservasi dan perubahan iklim di Kenya sampai hak-hak penguasaan dari masyarakat adat hutan Sengwer dijamin, dihormati dan dilindungi oleh hukum;
  • mendesak pemerintah Kenya untuk meninjau UU Konservasi dan Pengelolaan Hutan tahun 2016-nya untuk mengakui hak-hak masyarakat adat hutan untuk tinggal dan memiliki tanah leluhur mereka secara berkelanjutan di kawasan/hutan lindung yang akan dijaga kelestariannya, lewat kerjasama dengan dukungan teknis dari lembaga-lembaga negara.

FPP, FERN dan organisasi-organisasi yang peduli hak asasi manusia dan konservasi lainnya telah menuliske pada Uni Eropa meminta agar Uni Eropa mengatasi implikasi dari program WaTER terhadap konservasi dan hak asasi manusia untuk memastikan bahwa program tersebut tidak merugikan, dan sebaliknya dapat membantu mendorong hasil yang sama-sama menguntungkan bagi hak asasi manusia dan perlindungan hutan dengan mengamankan "penguasaan masyarakat atas tanah" dengan mengakui dan mendukung masyarakat Ogiek dan Sengwer sebagai pemilik-pemelihara tanah leluhur mereka.

FPP memahami bahwa Uni Eropa kini telah sangat menyadari akan konteks hak asasi manusia di lapangan, termasuk penggusuran-penggusuran paksa ini dan bahwa Uni Eropa memiliki kerangka kebijakan yang kuat untuk melindungi hak asasi manusia masyarakat adat. Kami sepenuhnya mengharapkan mereka untuk menyelidiki apakah dan bagaimana akan menyesuaikan proyek untuk memastikan kepatuhan penuh dengan komitmen hukum dan kebijakan Uni Eropa untuk memastikan bahwa proyek tersebut akan melindungi dan bukannya melemahkan hak-hak asasi manusia.Oleh Justin Kenrick