Pemerintah Peru gagal mengatasi kekerasan dan pengrusakan hutan di Peruvian Amazon

Pemerintah Peru gagal mengatasi kekerasan dan pengrusakan hutan di Peruvian Amazon

Pada bulan April 2014, dengan firasat tragis tentang apa yang mungkin akan terjadi, para pemimpin komunitas Saweto, sebuah desa Ashaninka di Peruvian Amazon, meminta agar pemerintah Peru mengambil langkah-langkah mendesak untuk 'mencegah setiap upaya untuk membunuh diri kami'. Ancaman tersebut datang dari para penebang yang melakukan 'pembalasan' atas upaya yang sejak lama dilakukan masyarakat untuk mendokumentasikan dan melaporkan pembalakan liar di wilayah mereka. Pada bulan September 2014, Edwin Chota, ketua komunitas Saweto, dibunuh bersama dengan Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quinticima Melendez dan Francisco Pinedo. Orang-orang ini telah menghabiskan waktu lebih dari satu dekade berjuang untuk mendapatkan hak atas tanah untuk komunitas Saweto dan untuk perlindungan dari pembalakan liar, yang terus mereka tunjukkan bahwa hal-hal tersebut telah gagal diwujudkan oleh pemerintah. “Sampai saat ini, kami tidak melihat hasil nyata dari perjuangan melawan pembalakan liar yang semakin marak di kawasan hulu Sungai Cañanya...dan di Sungai Tamayadi kawasan pedalaman.” . Walaupun Mr. Chota,khususnya, sering menjadi sasaran ancaman pembunuhan dari para pembalak tetapi permintaan perlindungan yang terus menerus diajukan olehnya tidak pernah dipenuhi. Diduga ia dibunuh oleh mafia pembalakan setempat.

Meskipun undang-undang Peru mengharuskan pemerintah untuk secara hukum mengakui, memberi sertifikat hak untuk dan menata batas wilayah tradisional masyarakat adat dan untuk melakukannya sebelum mengizinkan ekstraksi sumberdaya, tanah Saweto itu tetap tidak dapat diperlakukan seperti itu karena belum mendapatkan sertifikat hak. Hal ini terjadi meskipun ada permohonan resmi yang dibuat oleh Desa sejak tahun 2002. Akibatnya, upaya mereka untuk melindungi dan mengontrol tanah tradisional mereka telah dilemahkan, seperti yang dinyatakan Mr. Choeta. "Selama kita tidak memiliki hak, penebang tidak akan menghormati kepemilikan adat...mereka mengancam kami. Mereka mengintimidasi. Mereka memiliki senjata."Masalah semakin bertambah saat konsesi penebangan dikukuhkan di atas wilayah tersebut pada tahun 2001. Meskipun konsesi-konsesi tersebut saat ini tidak beroperasi, tempat itu menjadi tempat pembalakan liar yang marak dan keberadaan mereka telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Ucayali sebagai dalih untuk menghalangi permohonan hak dari Saweto.

Sayangnya, kasus Saweto bukan satu-satunya. AIDESEP, organisasi masyarakat adat Amazonian utama Peru, memperkirakan bahwa sekitar 20 juta hektar tanah adat masyarakat adat tetap tidak memiliki pengakuan hukum termasuk 594 desa adat yang tidak memiliki sertifikat tanah. Namun, bahkan jika masyarakat yang mendapatkan sertifikat, celah hokum memungkinkan pemerintah untuk mempertahankan kuasa atas hutan dan sumberdaya mineral, yang membatasi upaya masyarakat adat untuk melindungi hutan mereka sendiri dan mengelola sumberdaya komunal mereka.Sementara itu, meskipun pemerintah berjanji untuk mengatasi pembalakan liar,investigasi independen memperkirakan bahwa sekitar 80% dari kayu yang diekspor dari Peruvian Amazon diekstraksi secara ilegal.  Laporan resmi menunjukkanbagaimana lebih dari setengah konsesi penebangan yang diselidiki mengambil kayu dari luar konsesi mereka.  Ini mencerminkan praktek baku di Peruvian Amazon di mana kayu ditebangi secara ilegal dari wilayah adat dan kawasan lindung namun dicuci melalui konsesi-konsesi penebangan berbadan hukum, yang menyediakan semua dokumen yang diperlukan.

Mr. Chota sendiri telah berulang kali mengecam kelemahan-kelemahan ini. Pos kendali kehutanan terdekat dengan Saweto jauhnya beberapa hari perjalanan ke arah hilir, yang memungkinkan para penebang untuk mengapungkan kayu-kayu mereka selama musim hujan dan mengklaim bahwa kayu yang diekstraksi secara illegal di wilayah Ashéninka diambil dari sebuah konsesi setempat. "Selamat datang di tanah tanpa hukum," kata Edwin Chota pada bulan April 2014, "Dari pos pemeriksaan tersebut sampai ke sini, tidak ada hukum. Satu-satunya hukum adalah hukum senjata api."

Sebuah studi mendatang oleh AIDESEP dan Forest Peoples Programme mengidentifikasi penyebab mendasar dari deforestasi di Peru. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah untuk menjamin pengakuan hukum dari wilayah adat dan untuk mendukung upaya masyarakat melindungi hutan mereka telah  menyebabkan meningkatnya kerusakan hutan. Laporan tersebut menunjukkan bagaimana kehancuran ini (hampir 250.000 hektar pada tahun 2012 ) telah didorong oleh program-program pemerintah untuk membangun jalan dan mendorong kolonisasi di hutan, serta pemberian konsesi kepada perusahaan minyak dan gas, yang mencakup lebih dari 80% wilayah Amazon.  Selain itu, gabungan dari celah hukum, pengawasan lingkungan yang lemah dan korupsi mendasari kegagalan pemerintah baru-baru ini untuk mencegah tebang habis ribuan hektar hutan primer untuk perkebunan kelapa sawit dan operasi pertambangan emas ilegal. Ini menambah permasalahan pembalakan liar, yang tetap marak terjadi.

Pada tahun 2008, Peru membuat janji ambisius untuk mengurangi deforestasi bersihnya menjadi nol menjelangtahun 2020, namun tren-tren ini membuat janji tersebut semakin menonjol; terlebih lagi bila digabungkan dengan rencana Peru untuk membangun lebih dari 70 mega bendungan di Amazon.

Pada bulanJuli 2014, kongres Peru mempercepat pengesahan undang-undang proinvestasi yang baru (UU 30.230) yang semakin melemahkan regulasi lingkungan hidup Peru yang rapuh dengan menurunkan denda bagi pencemaran lingkungan dan mempersingkat waktu yang diberikan untuk meninjau Analisis Dampak Lingkungan. Yang penting, UU tersebut dapat menghilangkan kuasa otoritas lingkungan hidup untuk menetapkan standar tingkat polusi. Lebih buruk lagi, UU tersebut menetapkan prosedur khusus yang dapat memungkinkan pemerintah memotong atau membatalkan hak masyarakat adat atas tanah dimana tempat proyek-proyek pembangunan berskala besar direncanakan. UU ini telah ditolak oleh organisasi masyarakat adat yang menyatakan UU ini adalah contoh paling tepat untuk menggambarkan tindakan ilegal dan tidak sah yang dipromosikan oleh pemerintah Ollanta Humala'.

Pada malam peresmian kepemimpinannya pada konferensi iklim PBB terbaru di Lima (COP20, Desember2014), pemerintah Peru dengan semangat mengiklankan komitmennya untuk melindungi hutan dan menghormati hak-hak masyarakat adat. Ini termasuk program senilai $300.000.000 yang didanai oleh pemerintah Norwegia dan Jerman. Komitmen ini,  yang berada di bawah bayang peristiwa tragis Saweto dan paket langkah-langkah hukum terbaru, perlu dipertanyakan.---------------

‘En represalia, las amenazas de muerte y denuncias sin fundamentos hacia mi persona y comuneros de la comunidad son con mayor  fuerza, por lo que pido la prevención de cualquier atentado contra la vida’. Carta CCNN Alto Tamaya a Director Ejecutivo Forestal y de fauna Silvestre Ucayali (23 Abril 2014).

‘que a la fecha (abril 2014) no se percibe resultados concretos de lucha contra la tala ilegal….que ha intensificado en las cabeceras de la quebrada cañanya…y en el rio alto Tamaya’ Ibid: 2014

EIA 2012, http://eia-global.org/the-laundering-machine/table-of-contents/6.-hundr…

Finer at al 2014, http://www.nature.com/srep/2014/140417/srep04719/pdf/srep04719.pdf

http://ngm.nationalgeographic.com/2013/04/mahogany/wallace-text

http://es.mongabay.com/news/2013/0814-deforestacion-en-paises-amazonico…

http://news.mongabay.com/2014/0924-gfrn-hance-peru-un-summit.html

RAISG 2012, Amazon Under Pressure

Statement of unity - Pact of indigenous organisations of Peru, 7th September 2014. ‘Es el mejor ejemplo de la ilegalidad e ilegitimidad en la que viene incurriendo el gobierno de Ollanta Humala’. http://servindi.org/actualidad/112771