Kunjungan tokoh masyarakat adat, tokoh masyarakat dan tokoh LSM ke Uni Eropa menyoroti dampak rantai pasok minyak sawit terhadap masyarakat serta tanah dan hutan mereka

Kunjungan tokoh masyarakat adat, tokoh masyarakat dan tokoh LSM ke Uni Eropa menyoroti dampak rantai pasok minyak sawit terhadap masyarakat serta tanah dan hutan mereka

Dalam sebuah gerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, delegasi tokoh masyarakat adat dan tokoh masyarakat dari Indonesia, Liberia, Peru dan Kolombia melakukan kunjungan ke Eropa pada akhir bulan April. Kunjungan ini dilakukan untuk menyoroti dampak terhadap hak-hak asasi manusia dan dampak-dampak sosial dari produksi minyak sawit dan untuk mengusulkan sejumlah solusi dan pilihan kebijakan yang dapat dilakukan.1 

Kunjungan tersebut, yang didukung oleh Forest Peoples Programme dan mitra LSM lainnya, termasuk PAKIS, Oxfam, Both Ends, INFOE, Environmental Investigation Agency, dan Global Witness, mengunjungi berbagai ibukota dari Brussels sampai Den Haag, London, Roma dan Cologne dan mengadakan pertemuan dengan para pembuat kebijakan dan anggota parlemen serta sektor swasta, para investor dan LSM.

Rute kunjungan tersebut secara simbolis mewakili berbagai elemen dari rangkaian langkah-langkah dan komitmen yang diperlukan untuk mengatasi ancaman yang semakin besar terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan penentuan nasib sendiri yang ditimbulkan oleh semakin luasnya permintaan minyak sawit sebagai bahan bakar dan bahan pangan di Eropa. Kunjungan ke Brussels mencakup sejumlah pertemuan dengan pejabat teras Komisi Eropa dan kantor Komisaris Uni Eropa, termasuk pejabat yang menangani bidang perdagangan, bantuan, lingkungan, energi, pertanian dan iklim, untuk menyampaikan kembali perlunya mengadopsi pendekatan berbasis hak dan bertindak melampaui pendekatan yang murni berdasarkan pada keberlanjutan.

Sebuah dengar pendapat diselenggarakan di Parlemen Eropa untuk menyampaikan kepada Anggota Parlemen yang terlibat dalam diskusi perdagangan, lingkungan, perampasan tanah dan masyarakat adat tentang keprihatinan-keprihatinan dan usulan-usulan masyarakat adat. Sementara pertemuan di Brussels ditujukan untuk membicarakan aspek tata kelola pendekatan kebijakan untuk hak asasi manusia dan minyak sawit, pertemuan di Den Haag lebih ditujukan menyoroti kontribusi yang dapat diberikan pemerintah Belanda–yang saat ini memegang kepemimpinan Uni Eropa–serta peran sektor swasta dan importir. Oleh karena itu delegasi mengunjungi pabrik penyulingan minyak sawit di pelabuhan Rotterdam, yang menjadi pintu masuk sebagian besar minyak sawit dari Indonesia ke pasar Eropa.

Delegasi dari Peru bertemu dengan para pejabat German Aid Agency (Badan Bantuan Pemerintah Jerman) untuk menyoroti kontribusi positif yang dapat diberikan badan tersebut dalam mendukung demarkasi tanah dan pemberdayaan masyarakat adat sebagai cara yang paling efektif untuk melindungi hutan, seraya tetap berupaya mengatasi pemicu utama deforestasi. Kedua delegasi dari Peru juga bertemu dengan perwakilan Aliansi Iklim (Klimabündnis) yang merupakan koalisi walikota Eropa untuk iklim. Koalisi ini mendukung pengurangan emisi di kota-kota yang mereka pimpin, perlindungan hutan dan hak-hak masyarakat adat di DAS Amazon.

Di antara permasalahan utama yang dibicarakan adalah kemungkinan peran kotamadya dalam mendukung demarkasi tanah dan mengadopsi kebijakan pengadaan minyak sawit yang kuat dalam produksi makanan dan energi.

Pertemuan terakhir adalah di London di mana sebuah konferensi pers internasional diadakan, selain sejumlah pertemuan dengan pejabat pemerintah Inggris, All-Party Parliamentary Group on Human Rights (APPG-HR), investor-investor utama serta inisiatif-inisiatif seperti UNPRI dan perusahaan seperti Unilever. Sebuah aksi juga dipentaskan di Canary Wharf untuk menyoroti peran bursa saham dalam mendukung deforestasi untuk produksi kakao. Konferensi pers yang diadakan memberi kesempatan untuk menyajikan seruan terbuka kepada pemerintah, bank, investor, dan perusahaan, yaitu "Seruan London untuk Tindakan terhadap Rantai Pasok Pertanian Industri, Hak Asasi Manusia dan Deforestasi".2 

Seruan tersebut diluncurkan oleh William Aljure, dari CONPAZ Kolombia; Sedequias Ancon Chavez dari AIDESEP, Peru; Robert Guimaraes, dari FECONAU Peru; Ali Kabadari SDI Liberia; Agus Sutomo dari LSM Link_AR Borneo; dan Franky Samperante dari Pusaka Indonesia. Seruan ini menekankan–antara lain –kontradiksi dari komitmen nol deforestasi oleh pemerintah, peran bank dan dana pensiun Eropa, termasuk yang berasal dari negara-negara anggota Uni Eropa sebagai importer dan konsumen utama ketiga terbesar minyak sawit, kekurangan-kekurangan dari skema sertifikasi yang ada, dan masalah ketidakpatuhan di sekitar inisiatif sukarela seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Seruan tersebut mendesak sektor keuangan dan Lembaga Keuangan Internasional untuk menghentikan investasi dalam rantai pasok yang tidak berkelanjutan dan untuk mengadopsi kebijakan pengaman yang ketat, sedangkan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya dihimbau untuk mengadopsi standar yang kuat untuk memastikan legalitas, kepatuhan dan penelusuran rantai pasok komoditas yang membahayakan hutan. Sumber-sumber bantuan harus dialokasikan untuk mendukung hak atas tanah dan demarkasi tanah seraya mengenalkan mekanisme-mekanisme yang efektif untuk memantau penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kesepakatan-kesepakatan perdagangan. Perusahaan produsen dan badan-badan sertifikasi rantai pasok diminta untuk mencegah pelanggaran hak atas tanah dan sengketa tanah, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sambil meningkatkan standar sertifikasi mereka untuk menghindari perampasan tanah.

Kunjungan tersebut adalah langkah pertama dari tujuan yang lebih luas untuk membangun jaringan kelompok dan organisasi se-Eropa yang mendukung perjuangan komunitas dan organisasi-organisasi masyarakat adat yang terdampak oleh skema kelapa sawit. Tenggat waktu utama untuk tujuan bersama ini adalah bulan Oktober, yaitu ketika studi kelayakan Rencana Aksi Uni Eropa akan diumumkan kepada publik, dan Tinjauan Arah Energi Terbarukan Uni Eropa (RED) akan diselesaikan bersamaan dengan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari tinjauan atas FLEGT.

Konvergensi dari ketiga proses kebijakan yang utama dan saling berhubungan pada bulan Oktober ini akan menandakan sebuah peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menyerukan penyusunan serangkaian kebijakan berbasis hak yang efektif untuk mengatur rantai pasok global yang berdampak pada hutan dan masyarakat. FPP dan para mitranya akan terus bekerjasama dengan para pengambil keputusan kunci dalam negara-negara anggota Uni Eropa dan mitra LSM untuk mendukung dan menghormati hak-hak masyarakat adat serta mengakui peran penting masyarakat adat dalam pemanfaatan ekosistem hutan secara berkelanjutan, dalam perlindungan iklim dan  dalam konservasi.

Ditulis oleh Francesco Martone, Forest Peoples Programme

1. Untuk informasi tentang negara dan latar belakang kunjungi http://www.burness.com/pressrooms/ipeuropetour/

2. http://www.forestpeoples.org/topics/agribusiness/news/2016/05/indigenou…