Organisasi adat nasional Peru bersikeras agar program sertifikasi tanah IDB ditangguhkan untuk menghindari pelanggaran hukum internasional

Organisasi adat nasional Peru bersikeras agar program sertifikasi tanah IDB ditangguhkan untuk menghindari pelanggaran hukum internasional

AIDESEP, organisasi masyarakat adat Amazon Peru, mendesak direktur eksekutif Inter-American Development Bank dan manajemennya untuk menangguhkan program sertifikasi tanah PTRT3 di Amazon Peru.

Dalam surat yang ditulis kepada presiden dan direktur eksekutif IDB pada bulan Mei 2016, AIDESEP mendesak penangguhan proyek PTRT3, yang merupakan sebuah program sertifikasi tanah senilai $80 juta, di tengah pengajuan keluhan resmi tentang proyek itu. AIDESEP mengatakan bahwa jika program tersebut tidak dirancang ulang, ada risiko serius bahwa program ini akan melemahkan baik hak-hak masyarakat adat atas tanah maupun prosedur-prosedur operasional Inter-American Development Bank (IDB).

Pada tanggal 1-6 Juni 2016, perwakilan AIDESEP berkunjung ke Washington DC untuk berkomunikasi langsung dengan staf dan direktur eksekutif Bank tersebut dan menjelaskan lebih jauh lagi tentang keprihatinan mereka. Kunjungan ini mewakili serangkaian upaya proaktif terbaru yang lakukan AIDESEP untuk terlibat secara konstruktif dengan IDB maupun dengan pemerintah Peru sejak rencana-rencana untuk proyek tersebut terungkap pada tahun 2014. Meskipun ada berbagai surat dan pertemuan dengan perwakilan dari Bank dan pemerintah Peru, AIDESEP mengatakan bahwa keprihatinan-keprihatinan utama mereka tetap belum ditangani. Lembaga ini mengatakan bahwa proyek tersebut membawa risiko serius bagi sekitar 20 juta hektar tanah adat yang belum disertifikasi, termasuk tanah lebih dari 1200 masyarakat yang telah mengajukan permohonan hak milik yang sampai sekarang belum dituntaskan pemerintah. AIDESEP menunjukkan bahwa alih-alih mendahulukan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas tanah, proyek tersebut lebih dititikberatkan untuk mengamankan hak tanah lebih dari 700.000 pemilik tanah pertanian perorangan tanpa ada pengaman untuk mencegah tumpang tindih dengan tanah adat yang belum bersertifikat.

Dalam pengaduan resmi kepada Mekanisme Konsultasi Independen dan Investigasi milik IDB (ICIM), yang diajukan pada bulan Agustus 2015, AIDESEP menjelaskan bagaimana hal ini pada dasarnya melanggar prosedur-prosedur operasional IDB sendiri, termasuk kewajibannya untuk menghormati norma-norma internasional.1 Prosedur-prosedur operasional ini menetapkan bahwa, sebelum dilakukan tindakan yang mungkin berdampak pada hak masyarakat adat atas tanah, negara harus pertama-tama memastikan bahwa tanah mereka telah bersertifikat.

Terkait hal ini, AIDESEP mengutip yurisprudensi Mahkamah Inter-Amerika tentang Hak Asasi Manusia (IACHR) yang telah menetapkan dengan jelas bahwa negara memiliki kewajiban untuk menangani klaim tanah adat dengan menata batas, mendemarkasi dan memberikan sertifikat atas wilayah adat sebelum mengesahkan rencana-rencana baru untuk investasi atau pengembangan sumberdaya alam yang dapat mempengaruhi wilayah mereka. IACHR juga menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk menjauhkan diri dari setiap tindakan yang mungkin mempengaruhi wilayah adat sampai sertifikat tanah dikeluarkan.2 

Meskipun AIDESEP tidak meragukan hak-hak para petani ini untuk mengamankan hak tanah, lembaga ini menunjukkan bahwa konflik sosial, deforestasi dan perdagangan tanah yang terjadi di Amazon Peru utamanya disebabkan karena kegagalan terus menerus pemerintah Peru untuk pertama-tama memastikan keamanan hukum untuk hak atas tanah lebih dari 1200 masyarakat adat yang tanah tradisionalnya tetap tidak  terlindungi dan rentan terhadap invasi dan perampasan.

Dalam surat kepada Presiden Bank Luis Moreno, presiden AIDESEP, Henderson Rengifo, mengatakan: "Kami bersikeras bahwa seluruh proyek harus benar-benar ditangguhkan ... sampai didapatkan solusi untuk pengaduan kami dan tercapainya konsensus untuk menghindari pelanggaran terhadap OP703 dan 765. Hanya dengan demikian, begitu kami memiliki jaminan yang jelas, kita bisa bergerak maju. Dengan kondisinya sekarang, PTRT3 akan terperangkap dalam invasi dan konflik (tanah)."

Proyek ini sudah dilaksanakan dan ditandatangani oleh IDB dan mitra-mitra pemerintah Peru di bulan Februari 2015 meskipun AIDESEP telah menyuarakan sejumlah keprihatinan. Akhirnya, setelah banyak janji gagal untuk mengintegrasikan keprihatinan-keprihatinan ini, AIDESEP mengajukan pengaduan resminya kepada ICIM.

Pengaduan tersebut kini tengah memasuki fase konsultasi resmi, yang akan dimulai bulan Juni 2016, di mana ICIM akan memfasilitasi dialog antar pihak-pihak yang terlibat untuk mengkaji apakah sebuah kesepakatan dapat dicapai. Pada tanggal 2 Mei 2016, ICIM telah mempublikasikan kajiannya terhadap kelangsungan proses konsultasi tersebut.

Tanggapan AIDESEP menekankan bahwa jika "kurangnya kemauan politik terus berlanjut dari pihak Kementerian Pertanian, IDB dan Kementerian Keuangan untuk memperbaiki cacat rancangan yang jelas ini maka mereka akan bertanggung jawab atas kegagalan proses konsultasi dan transisi menuju fase kepatuhan dan verifikasi di mana seluruh proyek akan dilumpuhkan saat pelanggaran diselidiki dan dikenai sanksi. "

Ditulis oleh Conrad Feather, Forest Peoples Programme

1. AIDESEP berpegang pada OP765 dari pengaman IDB tentang masyarakat adat yang secara jelas melarang 'pembiayaan kegiatan apapun yang tidak mematuhi "norma-norma hukum yang berlaku" dan perlindungan yang dinyatakan dalam kebijakan tersebut'. Norma-norma yang berlaku tersebut termasuk 'legislasinasional', 'norma-norma internasional' (seperti yurisprudensi sistem Inter-Amerika dan perjanjian-perjanjian internasional) serta'sistem yuridis adat’.

2. I/A Court H.R., Kasus Masyarakat Saramaka v. Suriname. Keberatan-Keberatan Awal, Manfaat, Ganti Rugi dan Biaya. Keputusan Pengadilan tanggal 28 November 2007. Seri C Nomor 172, par. 194 (a) "Sampai penatabatasan, demarkasi, dan sertifikasi wilayah Saramaka telah dilaksanakan, Suriname harus menjauhkan diri dari tindakan yang mungkin membuat pejabat negara itu sendiri, atau pihak ketiga yang bertindak atas persetujuan atau toleransi negara, mempengaruhi keberadaan, nilai, pemanfaatan atau penggunaan wilayah yang menjadi hak warga masyarakat Saramaka, kecuali negara memperoleh persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan masyarakat Saramaka."