Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD): pengakuan yang baru kali ini diberikan bahwa keanekaragaman hayati, hak asasi manusia, dan proses pembangunan saling terkait

Side Event
Side event
By
Caroline de Jong

Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD): pengakuan yang baru kali ini diberikan bahwa keanekaragaman hayati, hak asasi manusia, dan proses pembangunan saling terkait

Tiga minggu setelah Dialog Global tentang Hak Asasi Manusia dan Konservasi Keanekaragaman Hayati diadakan di Gn. Elgon, Kenya, pertemuan-pertemuan dalam Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (CBD) juga menempatkan fokus lebih dari yang dilakukan sebelum-sebelumnya pada keterkaitan-keterkaitan ini dan mengeksplorasi peran yang dapat dimainkan CBD.

Pada hari Jumat tanggal 15 Desember, SwedBio, FPP dan Natural Justice menyelenggarakan sebuah acara samping untuk berbagi informasi dan refleksi mengenai dialog tersebut. Dalam presentasi pembukaannya, Joji Carino, Penasihat Kebijakan Senior FPP, menyinggung laporan pelapor khusus PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat dan mengenai Hak Asasi Manusia serta Lingkungan Hidup.

Claudia Ituarte Lima (Penasehat Hukum Lingkungan Internasional, SwedBio, dan Pemimpin Projek Riset, Pusat Resiliensi Stockholm) menekankan bahwa inilah saat yang tepat untuk mengarusutamakan keanekaragaman hayati dan hak asasi manusia dalam target Keanekaragaman Hayati Aichi 2020. Dia mengajak lebih dari 60 peserta yang hadir untuk memikirkan dan membayangkan bagaimana SDG 16 (tentang perdamaian, keadilan dan lembaga yang kuat) dapat membantu kita sebagai sebuah contoh dalam CBD dan mengatakan bahwa adalah masuk akal untuk tidak hanya memiliki target khusus dalam kerangka keanekaragaman hayati pasca-2020 , tapi juga membuat 'keadilan dan hak' lintas pemotongan.

Presentasi Tanya Mc Gregor (Staf Program Gender, Sekretariat CBD) juga membahas keterkaitan Hak Asasi Manusia dalam beberapa artikel CBD, Protokol, Kode Etik dan Pedoman, Rencana Aksi Gender, berbagai Target Keanekaragaman Hayati Aichi, dan dasar pemikiran Rencana Strategis saat ini. Dia selanjutnya menyebutkan keterlibatan langsung Sekretariat CBD dalam dialog yang diselenggarakan dengan OHCHR mengenai hak asasi manusia atas keanekaragaman hayati dan hak atas lingkungan yang sehat, dan kontribusi CBD terhadap laporan terbaru Pelapor Khusus. Dia menyebutkan CBD ingin mengambil sebuah pendekatan terpadu dalam proses pasca-2020 yang dikaitkan dengan erat dengan Agenda 2030 dan SDG.

Untuk pertama kalinya, dokumen dan diskusi CBD juga menempatkan fokus yang kuat pada pengarusutamaan keanekaragaman hayati di industri-industri utama seperti pertambangan, energi, infrastruktur.

Adanya sebuah arah baru dalam proses CBD juga menjadi isi pernyataan pembukaan Sekretaris Eksekutif CBD yang baru, Dr. Cristiana Paşca Palmer (menjabat sejak Januari), yang dalam pidato pembukaannya pada pertemuan ke-10 Kelompok Kerja CBD mengenai Pasal 8 (j) dan ketentuan-ketentuan terkait, secara eksplisit meminta perhatian terhadap tren pembunuhan terhadap pembela lingkungan yang mengkhawatirkan, dan menyiratkan bahwa CBD juga bisa memainkan peran terkait masalah tersebut.

Dia mengatakan: "Masyarakat adat adalah pelindung Kehidupan di Bumi. Tapi, mereka membayar mahal untuk ini. Statistik yang dirilis pada bulan Juli 2017 oleh Global Witness mengungkapkan bahwa hampir empat pembela lingkungan hidup terbunuh setiap minggunya. Selain itu, banyak, jika bukan sebagian besar, pembela lingkungan adalah masyarakat adat, khususnya perempuan. Untuk semua yang telah terbunuh, masih ada ribuan lainnya yang menghadapi ancaman, serangan, gangguan, stigmatisasi, pengawasan dan penangkapan sewenang-wenang. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk Badan Lingkungan Hidup PBB dan keluarganya, termasuk CBD, untuk memposisikan diri melawan gelombang penganiayaan yang sedang berkembang terhadap para pembela lingkungan ini dan melawan ketiadaan tindakan hukum terhadap para pelaku ini. Sekretariat berkomitmen untuk bekerja dengan Badan Lingkungan Hidup PBB dan Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai sebuah kebijakan "Mempromosikan Perlindungan yang Lebih Baik bagi Para Pembela Lingkungan", sebagai kontribusi kami untuk mengatasi krisis yang sedang berkembang ini."

Ini merupakan pergantian topik yang besar dari hari-hari awal Konvensi, ketika masalah hak asasi manusia ‘bukan merupakan topik bahasan' dan hanya masalah-masalah seputar keanekaragaman hayati yang dianggap berada dalam mandatnya. Beberapa pernyataan organisasi masyarakat sipil menerima pesan tersebut dengan persetujuan dan menyatakan minat mereka untuk terlibat dalam diskusi yang sedang berlangsung antara CBD dan UNEP.

Pertemuan CBD dalam satu minggu itu menunjukkan bahwa proses-proses internasional - proses IUCN, CBD, SGDs, HAM - semakin terkait. Dalam pernyataan penutupnya di acara samping tersebut, Joji Carino menyimpulkan: 'pesan-pesan kita sudah mulai menyatu, tidak lagi tercerai-berai.’

Mengingat adanya perundingan-perundingan mengenai pengarusutamaan keanekaragaman hayati di sektor-sektor utama seperti pertambangan, energi, infrastruktur, pertanian, kehutanan dan perikanan, Para Pihak CBD perlu mengambil pendekatan hak asasi manusia dan melindungi para pembela lingkungan di seluruh kerja Konvensi.

Lihat juga: ECO Volume 55, Terbitan 4 Jumat, 15 Desember 2017 http://cbd-alliance.org/sites/default/files/documents/ECO-55-4.pdf

Baca sambutan pembukaan Dr. Pasca Palmer di sini: https://www.cbd.int/doc/speech/2017/sp-2017-12-13-wg8j10-en.pdf