Gejala dari suatu masalah yang lebih dalam? Pembunuhan seorang pemuda Batwa oleh penjaga hutan di RDK

Kahuzi-Biega National Park
Kahuzi-Biega National Park
By
Pacifique Mukumba

Gejala dari suatu masalah yang lebih dalam? Pembunuhan seorang pemuda Batwa oleh penjaga hutan di RDK

Pembunuhan seorang pemuda Batwa oleh seorang penjaga hutan (ecoguard) pada tanggal 26 Agustus adalah suatu peristiwa yang tragis, namun juga merupakan tragedi terkait konservasi yang jauh lebih luas. Ayahnya bercerita tentang bagaimana anaknya terbunuh saat mereka tengah mengumpulkan tanaman obat di tanah leluhur mereka. Tanah darimana masyarakat Batwa secara paksa digusur sejak tahun 1970-an oleh pembentukan Taman Nasional Kahuzi-Biega (PNKB), sebuah taman yang sama sekali tidak boleh dimasuki orang-orang yang hak penguasaan lahan kolektifnya seharusnya menjadi dasar dari, bukannya ditolak secara paksa oleh, konservasi.

Pendekatan konservasi ini lazim terjadi di Afrika, termasuk di seberang perbatasan di Uganda, di mana masyarakat Batwa diusir secara paksa dari tanah leluhur mereka, dan – dengan pembentukan Taman Nasional Bwindi dan Mgahinga pada tahun 1991 – bahkan akhirnya hak aksesnya ditolak. Masyarakat Batwa di sini telah tercerai-berai, sebagian besar hidup dalam kemiskinan yang parah di wilayah lain, dan bahkan bahasa mereka sekarang lenyap sama dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan terdalam tentang, kemampuan dalam, hutan terus diabaikan dan hak-hak mereka atas tanah leluhur mereka disangkal.

Lebih jauh ke arah timur, masyarakat Ogiek dari Chepkitale, Gunung Elgon, Kenya, menggunakan proses dialog IUCN Whakatane untuk membantu mempertemukan semua pihak ke meja perundingan agar mereka dapat memperoleh kembali hak kolektif mereka atas tanah yang dikukuhkan sebagai pengecualian kawasan lindung eksklusif tanpa persetujuan mereka, tanah leluhur yang telah mereka pelihara dan mendukung kehidupan mereka.

Pada tahun 2014. FPP dan masyarakat Ogiek membawa proses Whakatane ini ke masyarakat Batwa dari Kahuzi-Biega, memunculkan dialog [LINK] antara mereka, CAMV, Pemerintah Provinsi Kivu Selatan, ICCN, IUCN, dan PNKB.

Pertama-tama, mengingat tidak ada perlunya menunggu terwujudnya kemajuan di Kinshasa untuk memungkinkan undang-undang dan kebijakan mengambil pendekatan berbasis hak asasi manusia modern, masyarakat Batwa segera mencari bantuan untuk mengatasi kemiskinan dalam bentuk tanah yang berdekatan dengan taman nasional tersebut, dan hak akses dan penggunaan ke tanah mereka di PNKB untuk kelangsungan hidup dan budaya mereka. Kedua, dan terlepas dari masalah bahwa hak harus diakui sebagai sesuatu yang melekat dan bukan hanya sebagai alat untuk tujuan lain, mereka mencari 3 area percontohan di dalam taman di mana mereka dapat menunjukkan bahwa kehadiran mereka tidak akan membahayakan ekosistem atau spesies tertentu. Belum ada kemajuan untuk kedua permintaan ini, dan pembunuhan pemuda Batwa di tanah leluhurnya (PNKB) menunjukkan konsekuensi mengerikan dari kebijakan konservasi eksklusif semacam itu.

Dalam laporannya tentang pembunuhan di PNKB tersebut, der Spiegal menekankan pentingnya pendanaan dari German Corporation for International Cooperation (GIZ) dan Reconstruction Credit Institute (KfW) untuk PNKB, dan menyatakan bahwa "sekitar $2 juta berasal dari [KfW ] di tahun 2016 saja, yang mewakili sekitar 60 persen anggaran [PNKB]."

Setelah FPP menggunakan laporan mitra CSO kami tersebut untuk menerbitkan sebuah artikel tentang apa yang telah terjadi, kami diminta oleh PNKB untuk menerbitkan laporan mereka, yang kemudian kami lakukan, di samping dokumen kami sendiri. Kami menunjukkan bahwa kami tidak mendukung posisi mereka, namun memberi kesempatan kepada pembaca untuk membaca kedua tulisan tersebut dan mengambil keputusan sendiri.

Ada dukungan (informal) yang kuat dari beberapa organisasi konservasi dan donor lainnya mengenai kebutuhan mendesak agar PNKB segera menangani masalah-masalah ini, dan FPP mengundang seorang perwakilan PNKB untuk datang ke Kenya untuk membicarakan situasinya dengan perwakilan masyarakat Batwa dan CSO dalam konteks sebuah Dialog Global yang melibatkan pakar Konservasi dan Hak Asasi Manusia[AW1] . Perwakilan PNKB menolak undangan tersebut, menyatakan dengan tegas bahwa reputasi PNKB telah rusak akibat publikasi pembunuhan tersebut.

Bagaimana PNKB dapat didorong untuk mengakui bahwa pembunuhan tersebut, dan kondisi yang menyebabkannya, adalah sumber dari kerusakan reputasi mereka dan kerusakan sosial dan budaya masyarakat Batwa? Untuk mengatasi kerusakan itu tidak hanya membutuhkan penanganan atas pembunuhan ini, tapi juga atas ketidakadilan mendasar yang menyebabkannya.