Masyarakat adat tengah memantau pelaksanaan UNDRIP di Kamerun

Indigenous Navigator training
Indigenous Navigator training
By
Viola Belohrad

Masyarakat adat tengah memantau pelaksanaan UNDRIP di Kamerun

Lebih dari 25 perwakilan masyarakat adat Baka dan Bagyeli telah menerima pelatihan tentang alat untuk memantau pelaksanaan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) di komunitas-komunitas adat di Kamerun.

Lokakarya pelatihan tersebut merupakan bagian dari projek Navigator Adat, yang juga terdiri dari serangkaian projek mikro yang dilakukan masyarakat yang berkontribusi terhadap Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Fokusnya adalah pada kuesioner, yang mengukur bagaimana masyarakat melihat penerapan hak-hak mereka, dan memberi masukan ke data dan advokasi tingkat nasional dan global tentang pelaksanaan UNDRIP.

Lokakarya pelatihan itu menindaklanjuti prioritas yang telah diidentifikasi pada acara peluncuran Navigator Adat pada bulan September, di bulan yang sama dengan peluncuran Deklarasi Hak atas Tanah oleh Gbabandi (platform pertama asosiasi masyarakat adat hutan di Kamerun). Kuesioner masyarakat ini akan memberikan bukti-bukti mengenai situasi keseluruhan masyarakat Baka dan Bagyeli, dengan fokus pada tiga prioritas advokasi Gbabandi untuk tahun 2018: hak atas tanah, pendidikan dan kewarganegaraan.

Di antara asosiasi Kamerun yang berpartisipasi dalam projek ini adalah: Asosiasi Okani, Bouma Bo Kpodé, ARBO, ADEBAKA, ASBAK, ABAGUENI dan ABAWONI. Pengumpulan data, yang akan dilakukan pada bulan Februari 2018, akan melibatkan 30 komunitas di wilayah tenggara dan timur Kamerun.

"Kuesioner ini mempengaruhi komunitas kami. Sekarang adalah tugas kami, para fasilitator, untuk melakukan kerja lapangan dan menjelaskan tentang projek ini kepada komunitas kami. Saya harap laporan yang kami hasilkan akan dibaca dunia di luar Kamerun, jadi kami bisa berbagi informasi tentang situasi Baka dan Bagyelis dengan semua orang."

Catherine Ndo'o Ndongo, fasilitator Asosiasi Adat ADEBAKA

Setiap pertanyaan dalam kuesioner masyarakat tersebut secara langsung berhubungan dengan hak-hak masyarakat adat sebagaimana tercantum dalam UNDRIP. Pelatihan ini berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang hak-hak mereka, yang diuraikan dalam UNDRIP dan SDG.

Kuesioner tersebut akan memungkinkan masyarakat adat yang berpartisipasi untuk secara langsung menginformasikan lembaga-lembaga setempat dan nasional mengenai masalah-masalah yang terkait dengan topik-topik yang menjadi sasaran advokasi Gbabandi, untuk memastikan bahwa masyarakat Baka dan Bagyeli tidak ditinggalkan.

Di antara peserta lokakarya pelatihan tersebut adalah Gervais Nzoa, anggota pakar dari Forum Permanen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Masalah-Masalah Adat. Nzoa mengatakan:

"Saya kira projek ini sangat penting dan saya ingin terus terlibat dalam inisiatif ini. Kamerun adalah salah satu negara yang mendukung UNDRIP. Kumpulan informasi mengenai situasi masyarakat adat di Kamerun akan membantu saya dalam kerja saya untuk memajukan advokasi di tingkat negara untuk memastikan bahwa UNDRIP dilaksanakan. Hak atas tanah, hak atas pendidikan dan kewarganegaraan – tiga area prioritas yang diidentifikasi oleh Platform Gbabandi – tercantum dalam UNDRIP dan merupakan hak-hak fundamental masyarakat adat.”

Asosiasi Okani adalah organisasi utama Kamerun dalam projek ini. Timothée Emini dari Asosiasi Okani mengatakan:

"Ini adalah kesempatan bagi kami sebagai organisasi masyarakat adat untuk ambil bagian dalam projek yang sangat penting ini. Kami akan membuat resmi situasi hak-hak kami di negara kami. Navigator Adat akan menunjukkan dan berbagi dengan dunia mengenai tingkat pelaksanaan UNDRIP di Kamerun, dan kami bangga menjadi bagian dari projek ini. Di Kamerun kami, masyarakat adat hutan, ingin menjadi bagian dari yang pertama mengubah warna negara kami, menemukan jalan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif."

Projek Navigator Adat didanai oleh Uni Eropa dan melibatkan jaringan mitra di Filipina, Nepal, Kamboja, Bangladesh, Peru, Kolombia, Bolivia, Tanzania, Kenya, Suriname dan Kamerun. Situs web Navigator Adat menyediakan berbagai alat dan sumber daya gratis bagi masyarakat adat untuk secara sistematis memantau tingkat pengakuan dan pelaksanaan hak-hak masyarakat adat, sebagaimana tercantum dalam UNDRIP, Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat dan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan. Jelajahi Navigator Adat di: www.indigenousnavigator.org