Dialog tentang Hak Asasi Manusia dan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Kenya

Dialog tentang Hak Asasi Manusia dan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Kenya

Antara tangal 20-23 November, FPP akan menyelenggarakan sebuah Dialog Global tentang Hak Asasi Manusia dan Konservasi Keanekaragaman Hayati, bersama-sama dengan SwedBio, Natural Justice dan IUCN CEESP-TGER. Kami akan dipandu oleh Proyek Pembangunan Masyarakat Adat Chepkitale, dan pertemuannya akan berlangsung di Kitale, di Lembah Rift, Kenya, dan di tanah komunitas Chepkitale Ogiek di gunung Elgon.

Kami akan mempertemukan 50 peserta dari kalangan konservasi keanekaragaman hayati dan pakar pemanfaatan berkelanjutan, hukum dan hak asasi manusia, pemerintah, pembangunan internasional, konservasi, serta anggota organisasi berbasis masyarakat termasuk masyarakat adat. Kami bertujuan untuk membuka dialog seputar konservasi dan hak asasi manusia, dan mendorong transformasi konflik menjadi hubungan yang produktif. Ini akan menjadi ruang untuk melakukan dialog yang jujur dan terbuka untuk memperbaiki pendekatan, alat, dan praktik yang ada untuk memastikan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia akan memperkuat kemampuan untuk mencapai target konservasi, dan untuk memastikan bahwa dengan mengamankan target konservasi akan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dialog ini akan dimulai dengan pengenalan masalah-masalah yang terjadi, termasuk oleh Pelapor Khusus PBB untuk Hak-hak Masyarakat Adat, sebelum di hari berikutnya mengunjungi Chepkitale untuk mendengarkan langsung dari masyarakat dan dari Dinas Satwa Liar Kenya, dari Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Kenya dan perwakilan Pemerintah Kenya, untuk menilai tantangan dan peluang untuk konservasi dan hak asasi manusia untuk bekerja bahu membahu di Gunung Elgon. Setelah pengenalan masalah-masalah ini dan perenungan contoh kasus khusus ini, kami akan meluangkan waktu lebih dari dua hari untuk memeriksa dan mengembangkan pendekatan, alat dan mekanisme untuk menghindari dan menyelesaikan konflik antara hak asasi manusia dan konservasi keanekaragaman hayati;

Latar Belakang:

Melindungi hak orang-orang yang bergantung pada hubungan langsung dan lama dengan wilayah leluhur mereka merupakan persyaratan hukum hak asasi manusia internasional. Hal ini juga seringkali merupakan cara yang paling efektif dan strategis untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan. Pendekatan semacam itu memungkinkan masyarakat setempat dan organisasi konservasi menjadi sekutu strategis, bukan saling bertentangan satu sama lain.

Dialog ini akan menggunakan laporan baru-baru ini oleh dua Pelapor Khusus PBB yang menyoroti rekomendasi visioner penting tentang konservasi dan hak asasi manusia (Prof John Knox, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia dan lingkungan, laporan tahun 2017, dan Victoria Tauli-Corpuz, Pelapor Khusus PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, laporan tahun 2016). Rekomendasi-rekomendasi utama akan mencakup kebutuhan akan penilaian hak asasi manusia atas rencana dan tindakan yang akan dilakukan oleh organisasi konservasi, perubahan pada kebijakan-kebijakan lama, hukum dan kelembagaan, termasuk warisan kolonial yang harus dibatalkan atau direformasi, dan mekanisme pengaduan yang efektif dan sesuai budaya untuk memastikan akuntabilitas organisasi konservasi dan untuk menyediakan jalan yang mungkin untuk tindakan perbaikan.

Dialog ini dibangun berdasarkan pertemuan baru-baru ini, termasuk: (1) acara SwedBio di Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB (CBD-COP13) tahun 2016 mengenai ekosistem dan hak asasi manusia dan mengenai pelaksanaan SDG; (2) pertemuan konservasi dan HAM yang diselenggarakan FPP, NJ dan IUCN di markas besar IUCN pada bulan Februari 2017, yang sekaligus membentuk sebuah Satuan Tugas di bawah TGER; (3) konsultasi oleh Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup pada bulan Maret 2017; dan (4) sebuah sesi yang diselenggarakan oleh FPP/NJ di Forum Permanen PBB untuk Masalah-Masalah Masyarakat Adat di New York pada bulan April 2017, tentang 'Terlalu Sedikit, Sudah Terlambat? Mewujudkan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Konservasi', di mana Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat berbagi temuan-temuannya dan rekomendasi-rekomendasi dalam Laporannya.

Hasil yang Diinginkan

Secara khusus, sebuah laporan dari Dialog ini akan dibawa ke Konvensi Keanekaragaman Hayati termasuk pertemuan mendatang di tahun 2017 dan pertemuan kunci CBD selanjutnya di tahun 2018, dan juga dalam laporan Penilaian Global IPBES sebagai bagian dari kontribusi pengetahuan dan praktik masyarakat adat. Laporan ini hendak dibawa ke dalam proses-proses seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Forum Permanen PBB untuk Masalah-Masalah Masyarakat Adat (UN PFII) serta kelanjutan diskusinya mengenai hak dan konservasi masyarakat adat yang akan berlanjut di sesi ke-17 tahun 2018 (UNPFII17). Laporan ini juga bertujuan untuk menginformasikan lembaga-lembaga pendanaan mengenai bagaimana dapat lebih memastikan agar pendanaan untuk lembaga-lembaga konservasi dapat mendukung bukannya mengganggu pengelolaan masyarakat adat dan masyarakat setempat terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Metodologi:

Dengan menggunakan metodologi seminar dialog multi-aktor SwedBio', sistem dan praktik pengetahuan adat, lokal dan ilmiah saling berinteraksi untuk menghasilkan bukti-bukti pelengkap untuk memajukan pengelolaan keanekaragaman hayati yang adil dan berkelanjutan. Menggunakan metodologi Whakatane milik FPP dan CEESP, diskusi-diskusi seperti ini juga akan terjadi di lapangan, di mana masalah dan solusi dapat dipahami dalam konteks pengalaman nyata. Berawal dari pengakuan yang jujur atas perbedaan, kita dapat mengeksplorasi cara-cara mengembangkan sebuah strategi bersama utama yang dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda, daripada melihat kebutuhan ini terus-menerus dipertentangkan.

Penyelenggara:

SwedBio Pernilla Malmer <pernilla.malmer@su.se>, Maria Schultz <maria.schultz@su.se>, Claudia Ituarte-Lima <claudia.ituarte@su.se>; FPP: Justin Kenrick <justin@forestpeoples.org>, Joji Carino <joji@forestpeoples.org>; Helen Tugendhat <helen@forestpeoples.org>, NJ: Harry Jonas <harry@naturaljustice.org>; CIPDP: Peter Kitelo <pkitelo@yahoo.com>; IUCN CEESP-TGER: Jenny Springer <jspringertger@gmail.com>