Masyarakat Adat Kamerun Menvalidasi Data Hasil Kuesioner Navigator Adat

Indigenous Navigator: Validating the findings

Indigenous Navigator: Validating the findings. © Macnight Nsioh/FPP

Masyarakat Adat Kamerun Menvalidasi Data Hasil Kuesioner Navigator Adat

Bersatu di bawah bendera platform Gbabandi, lebih dari 32 masyarakat adat Baka dan Bagyeli dari Kamerun bertemu untuk memvalidasi data pengalaman masyarakat adat tentang perlindungan hak-hak mereka.

Para hadirin, mewakili sembilan organisasi yang dipimpin masyarakat adat, datang berkumpul tidak hanya untuk memvalidasi dan berbagi temuan-temuan dari kuesioner projek Navigator Adat, tetapi juga untuk membahas aksi-aksi di masa depan.

Navigator Adat, yang didanai oleh Uni Eropa, adalah sebuah kerangka kerja dan perangkat bagi masyarakat adat untuk secara sistematis memantau tingkat pengakuan dan implementasi hak-hak mereka. Kuesioner digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data yang relevan di tingkat komunitas. Bersama-sama, seluruh data ini menyoroti bagaimana penerapan hukum dan kebijakan – dan ketiadaan hokum dan kebijakan – berdampak pada kehidupan dan integritas mereka. Alat ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang dapat digunakan masyarakat adat untuk memantau hak dan pembangunan mereka.

Tujuan utama dari lokakarya, setelah dilakukannya diskusi tentang data tersebut, adalah menentukan sebuah roadmap umum untuk kegiatan-kegiatan di masa depan. Selama lokakarya, misalnya, para peserta memutuskan untuk membentuk sebuah komite untuk memantau status dan penggunaan bahasa Baka dan Bagyeli. Mereka merasa bahwa bahasa mereka sangat rentan musnah.

Valere, dari organisasi ASBAK, mengatakan: “Bahasa kami adalah budaya kami. Kami harus memastikan agar status bahasa kami jangan sampai berubah dari rentan menjadi terancam punah.

Kuesioner ini terkait dengan kuat dengan ketentuan-ketentuan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), yang mencakup seluruh hak-hak masyarakat adat. Membahas kuesioner ini selama lokakarya juga membantu peserta untuk lebih memahami Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).

Gervais NZOA, salah satu anggota Forum Permanen PBB tentang Masalah-Masalah Adat (UNPFII), menghadiri lokakarya ini, yang diselenggarakan pada tanggal 24-26 Mei di Yaoundé, untuk membahas peran yang dapat dimainkan UNPFII untuk meningkatkan hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia, sementara MESSE Venant, koordinator platform Gbabandi, membawakan presentasi yang mengingatkan bahwa tiga pilar utama dari proyek Navigator Adat adalah pengumpulan data tentang hak, advokasi di tingkat nasional, serta konsepsi dan pelaksanaan projek-projek mikro masyarakat.

Timothee Emini, dari Asosiasi OKANI, mengatakan: “Data yang kami kumpulkan ini sangat penting bagi kami untuk menyampaikan perspektif kami dan membuat suara kami didengar. Tujuannya adalah agar kita mengadvokasi hak-hak kami sendiri; itulah sebabnya kami akan bertemu lagi dalam beberapa minggu mendatang untuk membangun kapasitas kami dalam advokasi dan menggunakan platform ini untuk mewujudkan tujuan bersama.

Proses pengumpulan data lewat kuesioner ini diselesaikan pada bulan Februari di 32 komunitas Baka dan Bagyeli. Organisasi-organisasi yang bertemu di Yaoundé untuk membahas hasil-hasilnya adalah Asosiasi Okani, ABAWONI, ABAGUENI, ADEBAKA, ARBO, ASBAK, ASKOBAK, Buma Bo Kpode dan CADDAP.

Gbabandi dibentuk pada bulan Oktober 2016 untuk mewakili pandangan masyarakat adat hutan di Kamerun.

 

Salah satu versi artikel ini dapat dilihat di situs web Navigator Adat.