Pemimpin adat dari komunitas Santa Clara de Uchunya yang tengah menyelidiki serangan dan perusakan hutan mereka berhasil lolos dari upaya pembunuhan

Santa Clara
Santa Clara
By
Ivan Flores Rodriguez

Pemimpin adat dari komunitas Santa Clara de Uchunya yang tengah menyelidiki serangan dan perusakan hutan mereka berhasil lolos dari upaya pembunuhan

Pada tanggal 11 Desember, sebuah delegasi dari komunitas Santa Clara de Uchunya, dengan didampingi oleh perwakilan Federasi Komunitas Adat Ucayali (FECONAU) dan Instituto de Defensa Legal (IDL), melakukan kunjungan lapangan untuk memeriksa kebenaran laporan tentang penyerangan ke tanah pertanian warga masyarakat yang tinggal dekat dengan tepi sungai Aguaytia.

Saat mendekati lokasi, tiga tembakan dilepaskan ke arah delegasi oleh para penyerang. Salah satu penyerang dikenal oleh warga masyarakat sebagai seorang 'penegak hukum' yang berkaitan dengan operasi perusahaan kelapa sawit (sekarang dikenal dengan Ocho Sur Pe SAC) yang telah mengkonversi area hutan seluas hampir 7.000 hektar menjadi perkebunan kelapa sawit di tanah masyarakat tanpa persetujuan masyarakat.

Edinson Mahua, seorang perwakilan FECONAU, tergores peluru dan mengalami luka ringan. Para anggota delegasi dengan berani mendekati para penyerang dan menantang mereka. Para penyerang tersebut menjawab bahwa mereka ada di sana dengan sepengetahuan Badan Pertanahan Daerah dan sedang dalam proses mengamankan sertifikat kepemilikan lahan seluas 620 hektar.

Ke-7000 hektar tanah yang saat ini telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit diperoleh dengan menggunakan modus operandi yang sama di mana upaya perampasan tanah diikuti oleh penerbitan 'sertifikat kepemilikan' palsu oleh otoritas pertanahan, konversi menjadi sertifikat tanah pribadi dan kemudian penjualan ke perusahaan kelapa sawit sehingga memudahkan akumulasi hampir 7.000 ha hutan dan konversi selanjutnya menjadi perkebunan kelapa sawit.

Salah seorang warga masyarakat yang ikut dalam delegasi tersebut menanggapi kejadian terbaru tersebut. "Hutan primer kami terus dihabisi oleh para pedagang tanah dan kemudian mereka menjual tanah ini ke perusahaan kelapa sawit. Kami kini terkepung di semua sisi oleh mereka, kami adalah sebuah pulau tapi kami memiliki keyakinan bahwa kami akan mendapatkan kembali tanah kami dan kemudian memulihkannya dan penjahat-penjahat ini akan masuk atas apa yang telah mereka lakukan."

Percobaan pembunuhan tersebut merupakan kejadian terbaru dalam serangkaian ancaman kekerasan yang ditujukan kepada para pemimpin dan pendukung komunitas Santa Clara de Uchunya yang telah menentang pengambilalihan lahan tradisional mereka untuk konversi ke kelapa sawit yang dimulai di tahun 2013. Telah banyak seruan diutarakan untuk perlindungan para pemimpin yang rentan ini, namun sampai saat ini perlindungan polisi hanya diberikan kepada seorang warga masyarakat dari Santa Clara pada bulan Agustus 2017 namun itu pun hanya di atas kertas.

Penyebab utama dari konflik ini adalah praktik Badan Pertanahan Daerah di Ucayali (DRAU) yang terus menerbitkan sertifikat tanah kepada para pendatang yang menempati tanah adat masyarakat. Sertifikat tanah ini kemudian dijual ke perusahaan kelapa sawit. Praktik semacam itu biasa terjadi di Amazon Peru dan berkaitan dengan jaringan perdagangan tanah ilegal yang kuat yang beroperasi di wilayah Ucayali dan terletak di pusat sengketa tanah yang terus berlanjut. Meskipun ada komitmen untuk melindungi hutan dan wilayah adat, pemerintah pusat dan daerah Peru sejak dulu telah gagal untuk secara legal mengakui tanah adat dan diperkirakan ada 20 juta hektar lahan adat yang masih menanti penerbitan sertifikat.

Sementara itu pemerintah telah gagal merancang atau menerapkan pengamanan yang efektif untuk mencegah agar lahan yang tidak terlindungi ini tidak dialihkan ke pihak ketiga sementara penerbitan sertifikat tanah masih tertunda atau dalam proses. Masyarakat adat seperti Santa Clara dan organisasi mereka FECONAU meminta pemerintah Peru untuk segera menangani permohonan sertifikasi tanah ini. Pada saat yang sama mereka adanya langkah-langkah untuk mencegah penerbitan hak apapun kepada pihak ketiga sementara proses sertifikasi tanah tersebut masih berjalan sesuai dengan kewajiban hukum Peru untuk melindungi hak masyarakat adat atas tanah.

Warga masyarakat terus merujuk pada kasus pembunuhan empat pemimpin ashaninka dari masyarakat Saweto pada tahun 2014 dan dengan frustrasi mengatakan "Apakah kami harus mati sebelum Negara bertindak menyelesaikan masalah kami?"

Untuk informasi lebih lanjut, lihat: http://www.forestpeoples.org/en/featured-topic/struggle-shipibo-communi