Konferensi Regional Ke-7 Tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara

7th Regional Conference on Human Rights and Agribusiness in SEA
7th Regional Conference on Human Rights and Agribusiness in SEA © Yadi at Link AR

Konferensi Regional Ke-7 Tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara

Terlah tersedia dokumen dan presentasi (dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia) dari konferensi bulan Oktober 2017 di Pontianak, Indonesia, di mana peserta dari seluruh pelosok Asia Tenggara berkumpul untuk menghadiri konferensi tahunan ketujuh tentang agribisnis dan hak asasi manusia. Acara tahun 2017 tersebut diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) dan organisasi masyarakat sipil Pusaka bekerja sama dengan Forest Peoples Programme.

Sebelum konferensi, para delegasi mengunjungi desa Olak Olak di dekat lokasi acara untuk melihat sendiri tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di Kalimantan Barat akibat ekspansi minyak sawit yang pesat. Peserta terus memeriksa pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan ekspansi agribisnis di daerah setempat pada saat konferensi itu sendiri, serta mengevaluasi pengalaman Indonesia dalam menerapkan moratorium penerbitan konsesi agribisnis.

Delegasi dari komisi-komisi hak asasi manusia, masyarakat sipil dan organisasi masyarakat adat dari seluruh kawasan tersebut kemudian menilai efektivitas dari strategi-strategi mereka untuk mendorong reformasi hukum nasional sejak Deklarasi Bali dicetuskan pada tahun 2011, dan pada hari terakhir para peserta mengidentifikasi strategi-strategi dan tindakan-tindakan prioritas untuk memajukan kerja tentang masalah-masalah lintas batas yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan agribisnis.

Di akhir konferensi, para peserta menerbitkan Resolusi Pontianak, termasuk rekomendasi-rekomendasi di bawah ini:

  • Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada pada saat ini untuk mengamankan penguasaan lahan oleh masyarakat: pemerintah negara-negara di dunia harus mengadopsi mekanisme yang dapat diakses oleh masyarakat adat dan komunitas lokal untuk memetakan dan mendaftarkan tanah adat mereka. Lembaga-lembaga hak asasi manusia harus meninjau hukum dan praktik saat ini dan menganjurkan dilakukannya reformasi. Presiden Indonesia harus menetapkan langkah-langkah efektif untuk menerapkan keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 yang mengakui hutan adat adalah bukan Kawasan Hutan Negara.
  • Untuk berpindah ke model bisnis baru yang tidak mengharuskan masyarakat menyerahkan tanah mereka kepada perusahaan: kebijakan dan undang-undang harus ditinjau ulang; di Indonesia, HGU tidak semestinya dijadikan kewajiban; model produksi berbasis masyarakat alternatif harus didorong; harus ada moratorium terhadap penerbitan izin yang tumpang tindih dengan tanah masyarakat dan; Pemerintah Indonesia harus mencabut izin perusahaan yang melanggar hak asasi manusia dan legalitas.
  • Untuk mengefektifkan moratorium, audit independen diperlukan untuk pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan terhadap kebijakan nasional, tindakan pemulihan harus dilakukan oleh entitas yang tidak patuh dan kinerjanya ditinjau ulang sebelum laporan-laporan yang transparan dikeluarkan untuk publik, lembaga-lembaga hak asasi manusia, dan lembaga negara terkait.
  • Untuk memastikan akuntabilitas perusahaan untuk mewujudkan resolusi konflik, perusahaan harus: mengadopsi standar-standar sukarela; menyesuaikan prosedur operasi mereka terhadap standar-standar ini dan; memastikan agar mekanisme pengaduan terbuka dan dapat diakses oleh pekerja dan masyarakat. Pemerintah negara-negara di dunia harus mengadopsi standar praktik internasional terbaik yang sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional dan kemudian memantau kepatuhan perusahaan. Lembaga-lembaga hak asasi manusia juga harus memantau kinerja.
  • Untuk mencegah kerja paksa dan pekerja anak di perkebunan, pemerintah negara-negara di dunia harus: menegakkan hukum secara efektif; memberikan pendidikan untuk semua anak pekerja perkebunan dan; memantau penerapan hukum. Lembaga-lembaga hak asasi manusia harus: melatih perusahaan dalam hak asasi manusia dan hak pekerja; membuat rekomendasi kepada pemerintah tentang perlindungan yang dibutuhkan; menyiapkan sistem pemantauan dan; berkolaborasi untuk mengatasi penderitaan anak-anak tanpa kewarganegaraan.
  • Untuk mengatasi masalah-masalah hak asasi manusia lintas batas dan regional, Pemerintah negara-negara Asia Tenggara harus: melalui ASEAN memberi AICHR mandat yang lebih kuat untuk menyelidiki masalah-masalah tesebut dan; merekomendasikan agar AICHR membentuk Pengadilan atau Tribunal Hak Asasi Manusia ASEAN. Pemerintah negara-negara Asia Tenggara tidak boleh menghambat lembaga-lembaga hak asasi manusia dalam melaksanakan kerja mereka. Lembaga-lembaga hak asasi manusia harus bersama-sama: melakukan penyelidikan lintas batas dan; melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada badan perjanjian hak asasi manusia. Pemerintah Laos, Kamboja dan Vietnam harus membentuk lembaga-lembaga hak asasi manusia.
  • Untuk mempertahankan dorongan dari jaringan ini, kolaborasi aktif harus terus dijaga melalui: berbagi informasi; kunjungan lapangan; tinjauan bersama dan; penggunaan media yang lebih luas untuk berbagi penelitian-penelitian dan temuan-temuan mereka, terutama dengan pemegang hak terkait.

 

Dokumen dan presentasi dari konferensi tersebut (dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia) dapat diunduh di bawah ini.

 

Conference
Conference © Yadi at Link AR
Discussion Group
Discussion group © Yadi at Link AR
Culture Share
Culture Share © Yadi at Link AR
Making the Bali Declaration Binding
Making the Bali Declaration Binding © Yadi at Link AR