Resolusi Pekanbaru untuk hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan

Resolusi Pekanbaru untuk hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan

Forest Peoples Programme dan organisasi mitra di Indonesia telah menyelenggarakan sebuah lokakarya internasional tentang sistem informasi pemantauan hutan berbasis masyarakat dan hak-hak masyarakat hutan di Pekanbaru, Indonesia. 

Organisasi-organisasi pembela hak-hak masyarakat hutan yang menghadapi ancaman deforestasi diminta untuk mengevaluasi dampak dari semakin besarnya bencana yang menimpa masyarakat hutan dan untuk memberikan wawasan-wawasan tentang kasus-kasus yang tengah mereka tangani. 

Laporan dari sebuah LSM dari Kalimatan Timur Nurani Perempuan menyoroti krisis yang terus berlanjut yang dihadapi masyarakat adat dan kerentanan situasi mereka. Cerita tentang masyarakat adat Long Isun dalam perjuangannya mencegah perampasan tanah ilegal oleh perusahaan penebangan PT KBT mendorong peserta lokakarya untuk mengeluarkan seruan aksi yang dikenal sebagai Deklarasi Pekanbaru. 

Kasus ini menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan penebangan bersertifikasi Forest Stewardship Council secara ilegal telah memasuki tanah leluhur masyarakat dan memulai operasinya tanpa persetujuan masyarakat. Ketika perwakilan masyarakat mencoba membereskan masalah ini, mereka malah mengalami kriminalisasi. Salah seorang wakil masyarakat, Theodorus Tekwan, dibui selama tiga bulan tanpa dakwaan. 

Deklarasi berikut menguraikan keinginan masyarakat untuk mendapatkan kembali kendali atas aktivitas yang terjadi di tanah adat mereka, dan bagi pemerintah, lembaga sertifikasi dan hak asasi manusia untuk memperhatikan kekhawatiran mereka dan untuk segera menyelesaikan pelanggaran HAM berat. 

 

Resolusi

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah perwakilan dari masyarakat adat, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat sipil dari Indonesia dan internasional yang berkumpul di Pekanbaru untuk menyoroti dampak dari industri kayu, kelapa sawit dan rantai pasokan komoditas pertanian lain di masyarakat, tanah dan hutan kami.

Kami telah mendapatkan informasi berdasarkan surat dari masyarakat Long Isun dan penyelidikan dan laporan ke Forest Stewardship Council (FSC) bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PT Kemakmuran Berkah Timber (PT KBT), anak perusahaan Roda Mas Group. Investigasi tersebut menemukan bahwa PT KBT aktif melakukan penebangan hutan primer di kawasan “Heart of Borneo”. Tindakan ini bertentangan dengan kehendak masyarakat adat di desa Long Isun. 

Kami mendesak Pemerintah Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Mahakam Hulu serta Komnas HAM dan Forest Stewardship Council (FSC) untuk mengambil tindakan secepatnya untuk menangani kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT Kemakmuran Berkah Timber (PT KBT).

Berdasarkan informasi-informasi yang kami peroleh dalam pertemuan mitra Forest Peoples Programme (FPP) pada 7-8 Februari, kami menyampaikan pesan sebagai berikut: 

  • Menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang dampak negatif dari beroperasinya PT. KBT atas hak asasi masyarakat adat Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Hulu, Kalimantan Timur. Praktik ini menyebabkan pelanggaran hak masyarakat atas tanah dan wilayah; hak untuk membuat keputusan berdasarkan informasi lengkap sejak dini dan tanpa paksaan (FPIC: Free Prior Informed Consent); hak untuk menjalankan praktek mata pencaharian tradisional; dan hak atas pangan (sumber dan kelestarian pangan).
  • Menggaris bawahi akibat-akibat negatif yang timbul dari terus berlangsungnya kegiatan PT. KBT di tanah adat masyarakat Long Isun tanpa persetujuan mereka. PT. KBT tidak pernah mencapai kesepakatan dengan perwakilan yang dipilih sendiri oleh masyarakat adat Long Isun, mengabaikan proses FPIC yang benar. PT. KBT masih beroperasi meskipun masyarakat terus menerus melakukan penolakan.

Kami juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kriminalisasi terhadap anggota komunitas Long Isun, Theodorus Tekwan Yeq, yang dituduh masuk tanpa izin ke konsesi perusahaan yang merupakan tanah adatnya sendiri. Juga intimidasi terhadap anggota komunitas yang berusaha mempertahankan tanah adat mereka.

  • Memperhatikan dengan seksama lambatnya tanggapan oleh pihak-pihak tersebut di atas, dalam menangani pelanggaran HAM ini dan mendesak agar hal ini segera diperbaiki.  
  • Menyambut komitmen baru Pemerintah Indonesia atas reforma agraria, hak masyarakat adat, perhutanan sosial, resolusi konflik, serta moratorium izin baru batu bara dan kelapa sawit. Kami berharap komitmen ini akan mengarah pada upaya yang lebih besar untuk implementasi kebijakan-kebijakan tersebut di lapangan, menjamin perlindungan hak asasi manusia, hak atas tanah, baik tanah milik masyarakat adat, tanah warga transmigran, dan mata pencaharian tradisional

Kami menyerukan kepada Pemerintah Indonesia, sektor swasta, lembaga sertifikasi, investor, lembaga keuangan dan masyarakat luas agar mengambil tindakan segera menyelesaikan kasus ini.

Kami, dengan ini menyampaikan tuntutan-tuntutan sebagai berikut: 

  1. Pencabutan SK Bupati Kutai Barat No.136.143 / K.917 / 2011 tanggal 4 November 2011 tentang batas-batas desa.
  2. Mengembalikan batas-batas tanah adat masyarakat adat Long Isun sesuai dengan peta tahun 1966 yang disepakati antara masyarakat-masyarakat adat di Mahakam Hulu.
  3. Membebaskan tanah adat Desa Long Isun dari semua konsesi perusahaan.
  4. Masyarakat adat Long Isun mengelola tanah dan hutan mereka sendiri.
  5. Kami menyoroti bahwa kasus ini membuat kredibilitas dari Forest Stewardship Council (FSC) dipertanyakan. Oleh karena itu kami menyerukan kepada Forest Stewardship Council untuk menyelesaikan kasus ini segera. 

Kami juga meminta Negara untuk menuntaskan kasus lahan transmigrasi, tanpa merugikan hak-hak Transmigran maupun masyarakat adat yang terdampak. Serta melibatkan peran perwakilan organisasi masyarakat transmigran, masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal setempat dalam perencanaan permukiman transmigrasi.

Kami yang menandatangani Resolusi ini: 

AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), Jakarta – Muhammad Arman

AsM Law Office, Batam – Alqaf Affandi

Yayasan Betang Borneo (YBB), Palangkaraya – Dimas N. Hartono

ELSAM, Jakarta

Hutan Kita Institute (HAKI), Palembang

Hutan Rakyat Institute (HaRi), Medan – Wina Khairina

JASOIL Tanah Papua, Manokwari – Pietsau Amafnini

JMGR (Jaringan Masyarakat Gambut Riau), Pekanbaru - Syahrudin

KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat), Parapat

KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), Jakarta

Link-AR Borneo, Pontianak – Agus Sutomo

Malacca Center, Batam - Andiko

Nagari Kapa Community, Pasaman Barat - Zulkifli

PATRI, Jakarta – S.Pramono Budi

Yayasan Petak Danum (YPD), Palangkaraya - Muliadi

Perkumpulan Nurani Perempuan (PNP), Samarinda – Martha Doq

Yayasan PUSAKA, Jakarta – Franky Samperante

Sawit Watch, Bogor

Scale-Up, Pekanbaru

SKP – Keuskupan Agung Merauke (Archdiocese of Merauke), Merauke

Sorong Customary Community (Masyarakat Adat Sorong), Sorong

WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Jambi, Jambi

WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Kalimantan Barat, Pontianak

Yerisiam Community (Masyarakat Yerisiam), Nabire

Didukung oleh:

Forest Peoples Programme, UK

Rainforest Action Network, USA

APA, Guyana

DGPA, Democratic Republic of Congo