PRESS RELEASE: Himbauan Aksi: Pemerintah Indonesia harus bertindak atas pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat

PRESS RELEASE: Himbauan Aksi: Pemerintah Indonesia harus bertindak atas pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat

Pemerintah Indonesia harus bertindak atas pelanggran hak asasi manusia di Long Isun, Mahakam Hulu, Indonesia-Deklarasi dari sebuah pertemuan internasional. 

Delegasi dari Afrika, Asia dan Amerika Latin mendengar langsung kesaksian dari perkembangan yang membahayakan masyarakat kehutanan di seluruh dunia. Dari Indonesia, banyak kasus memperlihatkan bagaimana rencana dan kebijakan pemerintah lebih menguntungkan kepentingan dari perusahaan-perusahaan besar yang dapat mengakibatkan kerugian pada masyarakat yang tidak terlindungi dengan baik.

Para delegasi mendesak pemerintah untuk melindungi hak-hak dari masyarakat.

Di antara kasus yang dibagikan adalah situasi yang dihadapi oleh masyarakat adat di Long Isun, kecamatan Long Pahangai, Mahakam Hulu – di Kalimantan Timur. Di sana, tanah adat dikuasai oleh perusahaan kayu PT. Kemakmuran Berkah Timber *KBT) tanpa konsultasi di awal atau persetujuan dari masyarakat yang hidup dan bertahan hidup dari tanah tersebut.  

Dalam laporan terbaru dari NGO internasional, Rainforest Alliance (RA), KBT tidak berhasil untuk melindungi spesies yang langka, terancam dan hampir punah, tidak menyediakan lokasi pembuangan limbah di luar wilayah tersebut untuk limbah kimia, lapisan tanah yang rusak dan sumber air.  Perusahaan bahkan ditemukan menggunakan Delamethrin di daerah hulu sungai Mahakam, senyawa kimia yang sangat beracun untuk ikan bahkan dalam konsentrasi yang rendah .  

Berbicara di hadapan delegasi, pak Hanyang, dari masyarakat adat Dayak Bahau di Long Isun berkata, “Di balik keindahan ada kesedihan, jika tidak ada hutan lagi bagaimana anak cucu kami akan hidup? Orang Dayak Bahau membutuhkan hutan untuk bertahan hidup, kami bukan apa-apa tanpa hutan.”

Dampak dari aktifitas KBT sangat merugikan masyarakat. Hufat Biseh, seorang pemburu, berkata,”Sungai Meraseh sekarang kotor. Kami tidak dapat mencari ikan lagi. Populasi babi hutan dan rusa sudah berpindah semakin dalam ke hutan karena takut suara bising dari aktifitas KBT, sehingga semakin sulit bagi kami untuk berburu.”

Dia menambahkan bahwa popuulasi  ikan hampir hilang di beberapa bagian ruas sungai karena kegiatan perusahaan.

Masyarakat menjelaskan bahwa mereka khawatir bukan saja karena polusi sumber-sumber air dan kerusakan fisik pada area berburu mereka, tapi pada dampakyang ditimbulkan ke masyarakat, dengan beberapa orang yang diiming-imingi ‘bayaran’ dan dapat memilih ulin yang baru ditebang.

“Sebelum perusahaan datang, Naha Aruq dan Long Isun itu satu. Sekarang kami tidak bisa berbicara dengan  saudara di Naha Aruq karena mereka berpihak kepada perusahaan,” kata Inui Yaq. “Perusahaan memisahkan masyarakat, memecahkan keluarga kami.”

Naha Aruq dekat dengan pemerintah kabupaten yang baru – Wakil Bupati berasal dari desa tersebut dan memiliki beberapa kepentingan bisnis di daerah tersebut yang berarti masyarakat desa tersebut condong ke perusahaan.

Setelah mendengar situasi tersebut, para delegasi membuat pernyataan melalui Deklarasi Pekanbaru.  Ini menggambarkan keprihatinan tentang dampak negative yang dilakukan KBT pada hak-hak masyarakat adat dan membunyikan alarm bahaya berlangsungnya aktifitas walaupun ada penolakan dari masyarakat dan juga menyerukan ke Pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan nyata untuk:

  • Membatalkan surat keputusan Bupati Kutai Barat (SK Bupati Kutai Barat No.136.143/K.917/2011tertanggal 4 November 2011) yang menyebabkan perselisihan tapal batas dengan desa tetangga Naha Aruq dan mengijinkan PT. KBT untuk memasuki wilayah adat Long Isun tanpa seijin mereka.
  • Mengeluarkan tanah adat desa Long Isun dari segala konsesi perusahaan
  • Memulihkan batas wilayah adat Long Isun sesuai dengan peta tahun 1966 yang sudah disetujui antara masyarakat adat-masyarakat adat di wilayah hulu sungai Mahakam

Masyarakat Adat di Long Isun sudah mengelola lahan dan hutan generasi ke generasi; ini adalah hak sedari lahir untuk dapat hidup damai di tanah nenek moyang mereka. Duapuluh empat (24) NGO yang berbasis di Indonesia berharap akan mendorong pejabat Pemerintah Indonesia, Propinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Mahakam Hulu serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk mengambil tindakan strategis dan kritis untuk mengatasi pelanggaran dan kerusakan yang dilakukan oleh KBT.

Pertemuan mengenai Hak-hak Masyarakat Kehutanan berlangsung 6-10 Pebruari 2017 di Pekanbaru, Indonesia

KBT adalah anak perusahaan dri Roda Mas Group. 

Selesai

 

Catatan

Anda dapat melihat resolusi penuh di sini 

Karena terpencilnya masyarakat ini, sedikit yang dapat dilaporkan dari kasus ini. Berita ini menjadi tajuk berita di 2014 ketika salah satu anggota masyarakat, Theodorus Tekwan, menjadi korban salah tangkap dan di penjara selama 3 bulan karena melanggar wilayah adat masyarakatnya sendiri dalam usahanya untuk mendesak perusahaan supaya bertanggungjawab. Mengikuti kriminalisasi dari Tekwan, intimidasi dan ancaman masih berlangsung terhadap masyarakat Long Isun, dimana mereka menolak untuk mengalah terhadap tekanan KBT untuk menyerahkan tanah mereka. 

Untuk informasi lebih lanjut: 

Dico Luckyharto – dico@forestpeoples.org [+62 811 1127484]

Skype: dico.fpp