Model yang ramah lingkungan atau rencana kehutanan secara top down untuk Republik Demokratik Kongo?

Implement in haste, repent at leisure - front cover
By
FERN & FPP

Model yang ramah lingkungan atau rencana kehutanan secara top down untuk Republik Demokratik Kongo?

Dana Karbon Hutan Bank Dunia menyetujui Konsep Pengurangan Emisi di tengah kekhawatiran akan dampaknya pada hak dan mata pencaharianPertemuan Kesembilan Dana Karbon FCPF yang diadakan pada 9-11 April di Brussels menyetujui Nota Gagasan Program Pengurangan Emisi (ER-PIN) yang kontroversial  bagi Republik Demokratik Kongo (DRC), meskipun kekhawatiran-kehawatiran serius diajukan oleh organisasi-organisasi internasional, termasuk FPP, atas potensi dampak sosial negatif yang serius yang mungkin ditimbulkannya. ER-PIN DRC ini telah disetujui bersama proposal-proposal dari Ghana, Meksiko dan Nepal, sedangkan ER-PIN dari Republik Kongo dan Chili akan kembali dipertimbangkan pada pertemuan Dana Karbon berikutnya pada bulan Juni 2014.  Model yang ramah lingkungan? Proposal ER-PIN DRC meliputi area seluas 12,3 juta hektar di Distrik Mai-Ndombe (nantinya akan menjadi provinsi), dimana program REDD yang direncanakan akan secara langsung mempengaruhi mata pencaharian sekitar 1,5 dan 1,8 juta penduduk hutan dan masyarakat pedesaan, termasuk para pemburu dan pengumpul, petani kecil yang mempraktikkan pertanian bergilir dan penghasil 'arang semak' (bush charcoal). ER-PIN menggambarkan proyek percontohan ini sebagai sebuah "model program pembangunan hijau provinsi yang memberikan alternatif dan penghargaan bagi upaya penanganan tantangan perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, konservasi sumber daya alam dan perlindungan keanekaragaman hayati". Menurut rencana yang ada dalam ER-PIN intervensi ini akan terdiri dari:

  • Wanatani di lahan terdegradasi untuk memproduksi makanan dan kayu bakar secara berkelanjutan
  • Intensifikasi pertanian dan penghentian praktik pertanian tebang bakar (penekanan ditambahkan) 
  • Pengendalian kebakaran semak (diharapkan adanya regenerasi utama hutan primer) 
  • Reboisasi 
  • Hutan kemasyarakatan dan konservasi 
  • Insentif untuk RIL, sertifikasi hutan, dll

Meskipun sebagian wartawan memuji proposal DRC sebagai model untuk "pembangunan hijau"  dan memuji persetujuan FCPF baru-baru ini atas ER-PIN sebagai "titik balik dari musyawarah kebijakan teoritis yang luhur menjadi tindakan nyata di lapangan untuk menyelamatkan paru-paru planet dan iklim global kita", NGO lokal dan internasional telah menyuarakan keprihatinan besar atas perlakuan buruk FCPF terhadap hak, mata pencaharian dan pembagian manfaat dalam proses pengembangan ER-PIN DRC. Potensi pelanggaran hak dan risiko kemiskinan Meskipun kebutuhan untuk menghormati hak-hak tanah adat telah ada dalam ER-PIN DRC, proposalnya tidak memiliki cukup rencana yang solid untuk menegakkan hak-hak penguasaan adat dan mengamankan hutan masyarakat. Sebuah tinjauan kritis atas ER-PIN yang dilakukan oleh FERN dan FPP mengkritik dengan keras FCPF karena gagal untuk memastikan adanya analisis risiko sosial dan kemiskinan yang kuat sebagai bagian dari rancangan proyek. Kritik yang sama mengidentifikasi adanya kesenjangan yang serius yang membawa risiko munculnya dampak mata pencaharian dan sosial yang negatif terhadap masyarakat dan komunitas yang bergantung pada hutan, termasuk, antara lain:

  • kurangnya komitmen yang jelas untuk menghormati FPIC masyarakat;
  • cacat dalam penilaian deforestasi, terutama menyalahkan masyarakat atas kerusakan hutan;
  • perlakuan yang lemah pada isu penguasaan lahan masyarakat yang mempengaruhi banyak orang yang tinggal di daerah bersangkutan, yang bergantung pada sumber daya hutan dan lahan untuk ekonomi subsisten mereka;
  • rencana yang cacat untuk zonasi tata guna lahan, mata pencaharian dan aksi-aksi untuk membatasi kegiatan subsisten lokal.

Ada juga kekhawatiran besar bahwa proses konsultasi publik tentang ER-PIN dilakukan dengan terburu-buru dan mengalami cacat yang serius karena dokumen-dokumen penting, termasuk versi ER-PIN terbaru pada tahun 2014, tidak disediakan dalam bahasa Perancis sebelum pelaksanaan validasi. Selain itu, "validasi" resmi dari proposal akhir (yang disyaratkan oleh peraturan FCPF) tidak memungkinkan adanya kritik terbuka dari publik atau penolakan publik atas rencana ER-PIN, sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang kredibilitas pertemuan-pertemuan validasi tersebut.

Meskipun telah ada keterlibatan multi-pihak di beberapa tahapan pengembangan proposal, ada kelemahan yang jelas dalam proses konsultasi selama proses perancangan, terutama yang ditujukan untuk revisi dokumen pada tahun 2014. Tidak ada bukti adanya konsultasi yang bermakna dengan masyarakat lokal atau organisasi masyarakat sipil yang bekerja di wilayah proyek itu sendiri. Kurangnya pemahaman lokal akan proyek dan kurangnya rasa kepemilikan terhadap proyek menyebabkan munculnya keprihatinan yang serius, dan kekurangan ini kemungkinan akan memunculkan masalah selama pelaksanaan proyek.

Kurangnya persyaratan-persyaratan yang jelas Sementara Dana Carbon FCPF (Rangkuman dari pimpinan pertemuan) telah meminta pemerintah DRC untuk "menjelaskan bagaimana Program ER (di masa depan) akan memberikan kontribusi bagi kemajuan menuju penjelasan akan penguasaan lahan dan sumber daya di daerah penghitungan...", badan ini tidak menuntut revisi tertentu apapun dari dokumen ER-PIN ini. Resolusi Dana Karbon (no.2) tidak menyebutkan secara eksplisit tentang isu-isu sosial dan hak-hak, meskipun resolusi ini mensyaratkan kesesuaian dengan Kerangka Metodologis Dana Karbon. Meskipun kerangka ini mengacu pada pengaman sosial, kerangka ini juga dikritik karena terlalu menitikberatkan pada manfaat karbon dan mengandung insentif yang buruk untuk nasionalisasi cadangan karbon hutan. Dari pihak pemerintah, pemerintah DRC telah berjanji untuk menangani keprihatinan CSO tentang ER-PIN ini, mempertahankan moratorium konsesi penebangan industri dan mengambil tindakan untuk menyelesaikan Keputusan Komunitas Kehutanan yang prosesnya terhenti sejak tahun 2010. NGO lokal dan komunitas lokal kini tengah berusaha untuk terus mendorong pemerintah untuk menepati janjinya itu.Organisasi-organisasi internasional, termasuk FERN dan FPP, akan terus mengawal proses ini untuk menilai kepatuhan dengan komitmen sosial dan standar-standar yang disepakati oleh FCPF dan inisiatif-inisiatif REDD terkait dari Program Investasi Hutan (FIP) dan Program UN-REDD.Salinan dari briefing FERN-FPP bisa didapat di sini