Perusahaan minyak sawit Melka di Peru mundur dari RSPO dan dikenai denda

Perusahaan minyak sawit Melka di Peru mundur dari RSPO dan dikenai denda

Sejak tahun 2014, masyarakat adat Shipibo dari Santa Clara de Uchunya dengan dukungan FECONAU (Federasi masyarakat asli Ucayali) telah menentang operasi perusahaan kelapa sawit Plantaciones de Pucallpa SAC (PdP), yang telah menghancurkan lebih dari 5.000 hektar hutan adat di wilayah Ucayali, Peru. Baru-baru ini perjuangan masyarakat telah mulai membuahkan beberapa kemenangan penting.

Di antara kemenangan tersebut adalah Resolusi Nomor 347-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, yang merupakan penolakan dari Kementerian Pertanian tanggal 15 Juli terhadap hasil studi tanah yang disampaikan PdP dalam upayanya untuk secara retrospektif melegalkan kegiatan-kegiatannya. Hanya 10 hari kemudian, PdP dikenai denda sebesar $ 150.000 oleh Kementerian Pertanian Peru (MINAGRI) karena menghalangi jaksa-jaksa lingkungan masuk ke perkebunannya serta ketidakpatuhannya terhadap perintah untuk menangguhkan operasinya di Santa Clara de Uchunya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian bulan September lalu.

Akhirnya, pada bulan Oktober, PdP menarik diri dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ketika tampaknya keputusan akhir dari panel pengaduan, yang sedang mempertimbangkan pengaduan resmi yang diajukan oleh Santa Clara de Uchunya, akan segera terbit. Meskipun ini merupakan pengakuan bersalah yang nyata oleh PdP, dan mengirimkan sinyal yang kuat kepada baik investor yang ada maupun calon investor, pihak pengadu bersikeras agar RSPO mengeluarkan resolusi akhir tentang kasus ini dan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat mekanisme akuntabilitasnya.

Meskipun meraih kemenangan-kemenangan penting ini, masyarakat dan para pendukungnya mendesak pemerintah Peru untuk memberi sanksi kepada perusahaan atas deforestasi illegal yang dilakukan perusahaan, dan memberlakukan perintah penangguhan operasi yang dikeluarkan bulan September 2015. Yang paling penting, mereka mendesak agar pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memulihkan hak-hak masyarakat atas tanah adat yang diperoleh secara ilegal oleh PdP. Pada bulan Mei, masyarakat mengajukan sebuah gugatan penting agar pemerintah dan perusahaan bertanggung jawab atas pembebasan ilegal tanah mereka.

Oleh Conrad Feather

Untuk informasi lebih lengkap silakan lihat blog milik Institut Pembelaan Hukum (IDL) dan FECONAU ini.

FECONAU dan masyarakat Shippibo memperoleh kemenangan-kemenangan penting atas kelompok usaha Melka

Seperti telah umum diketahui masyarakat banyak, masyarakat asli Santa Clara de Uchunya telah menuntut Pemerintah Daerah Ucayali (GOREU) untuk memulihkan hak-hak mereka atas wilayah adat mereka. Sebaliknya, GOREU telah menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah bagi para pemukim di tanah tersebut, yang, setelah memohon dan mendapatkan hak-hak kepemilikan atas properti tersebut, telah menjualnya kepada Plantaciones de Pucallppa SAC (PdP), yang merupakan bagian dari apa yang dikenal sebagai kelompok usaha Melka, dan yang kemudian telah mengkonversi lebih dari 5.000 hektar dari kawasan hutan-hutan ini menjadi perkebunan kelapa sawit.

Dihadapkan pada situasi ini, masyarakat tersebut memutuskan untuk memulai serangkaian tindakan hukum untuk menuntut ganti rugi dari wilayah leluhur dan pembatalan kontrak (antara PdP dan para pemukim) serta meminta pertanggungan jawab perusahaan atas deforestasi ilegal dan konversi lebih dari 5.000 ha hutan - seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Pertanian (MINAGRI). Dalam konteks ini, tiga pertempuran penting baru saja dimenangkan.

1. Penolakan atas studi tanah yang dilakukan Plantaciones de Pucallpa

Resolusi Direktorat Jenderal Nomor 347-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA menolak hasil studi klasifikasi tanah milik PdP yang menegaskan bahwa perusahaan tersebut beroperasi di lahan 'yang sesuai untuk kegiatan pertanian'. Hal ini sangat penting karena menyoroti ilegalitas perluasan dan eksploitasi perkebunan kelapa sawit di Pucallpa. Dalam hal ini, undang-undang kehutanan menjelaskan bahwa tidak ada kegiatan pertanian diizinkan pada jenis tanah yang diklasifikasikan sebagai 'lahan hutan'. Meski telah membuka dan mengkonversi lahan tersebut, perusahaan menyampaikan hasil studi tanah tersebut untuk secara retrospektif melegalkan konversi ini dengan mengubah klasifikasi tanah dari kategori kehutanan menjadi kategori lahan pertanian. Akibatnya, keputusan MINAGRI ini adalah kunci, karena telah merusak strategi perusahaan untuk melegalkan kegiatan eksploitasinya. Terlepas dari keputusan ini tentu saja, pihak perusahaan seharusnya mengajukan dan menunggu persetujuan atas hasil studi tanah dahulu sebelum memulai kegiatan ekonominya.

Akibat praktis dari hal ini adalah bahwa kegiatan ekonomi PdP kehilangan wajah legalitasnya dan, oleh karena itu, menjadi ilegal dan sewenang-wenang.2 & 3. PdP dikenakan dua denda karena menghalang-halangi MINAGRI melakukan penggawasan terhadap kegiatannya dan karena tidak memenuhi perintah untuk menangguhkan operasinya.

MINAGRI telah mengenakan denda kepada perusahaan (Resolusi No 361-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA) karena menghalangi para pejabatnya memasuki perkebunan untuk melakukan pengawasan terhadap operasinya. Selain itu, kementerian ini juga memberi sanksi denda kepada perusahaan karena tidak mematuhi Resolusi No 270-2015-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA yang dikeluarkan pada tanggal 2 September 2015, yang memerintahkan Plantations of Pucallpa untuk menangguhkan kegiatan ekonominya. Kedua denda tersebut berjumlah sekitar US$ 150.000.

Kesimpulan

Jelas, ini semua adalah kabar baik bagi masyarakat asli Santa Clara de Uchunya dan FECONAU karena mereka adalah orang-orang yang menentang operasi PDP.

Resolusi-resolusi ini mengungkapkan tidak hanya praktik buruk perusahaan, tetapi juga itikad buruk yang melandasi tindakannya. Ini termasuk: penghancuran dan perusakan hutan primer dan keanekaragaman hayati Amazon; pelanggaran dan pengabaian norma-norma hukum dan institusi-institusi negara dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat.

Dalam arti ini, meskipun resolusi-resolusi ini penting dan perlu, mereka masih belum cukup. MINAGRI harus melaksanakan dan menerapkan Resolusi Nomor 270-2015-MINAGRI, yang memerintahkan perusahaan untuk menghentikan kegiatan ekonominya. Apa gunanya mencapai resolusi jika tidak bisa dilaksanakan? Tanggung jawab MINAGRI tidak berakhir dengan penerbitan resolusi ini, tetapi dengan pelaksanaan sesungguhnya.

Pada saat yang sama, PdP tetap tidak dikenakan sanksi atas penggundulan lebih dari 5.000 ha kawasan hutan, seperti yang diakui dalam resolusi MINAGRI ini. Hal ini amat serius, namun terlepas dari itu, sangat disayangkan PdP masih tetap bebas dari hukuman.