“Cara hidup kamilah yang melestarikan”: Model-model legal untuk konservasi berbasis hak*

Issororo River, Guyana

Issororo River, Guyana

By
Tom Griffiths

“Cara hidup kamilah yang melestarikan”: Model-model legal untuk konservasi berbasis hak*

Bagi banyak orang, gambaran tentang taman nasional masih merupakan satu padang belantara yang bebas dari kehadiran manusia seperti Yellowstone: 'daerah di mana bumi dan komunitas kehidupannya bebas dari manusia, di mana manusia sendiri adalah pengunjung yang tidak tinggal di sana' menurut Undang-Undang Hutan Belantara (Wilderness Act) AS tahun 1964.[i] Masyarakat Shoshone, Niimíipu, Absaroka dan komunitas lain yang menggunakan dan tinggal di dalam dan sekitar Yellowstone selama ribuan tahun mungkin tidak akan menganggap diri mereka sebagai pengunjung belaka dan akan melihat pemandangan yang kaya dengan makna budaya dan kehadiran manusia.[ii] Persepsi publik bisa dibilang tidak banyak bergeser dalam 150 tahun dari model 'konservasi benteng' yang pertama kali dicetuskan pada tahun 1870-an dan kemudian diekspor ke seluruh dunia dengan penjajahan selalu menyediakan sarana replikasi. Hal ini terbukti dari prevalensi konservasi benteng di seluruh dunia.

Hukum internasional yang berkaitan dengan manusia dan konservasi telah menjadi salah satu pertanda perubahan paradigma menuju model konservasi berbasis hak. Hukum hak asasi manusia internasional[iii], yang didukung oleh undang-undang lingkungan internasional[iv], menetapkan bahwa masyarakat adat dan masyarakat yang memiliki hubungan dengan tanah memiliki hak untuk secara kolektif memiliki dan mengontrol secara efektif tanah dan sumber daya alam yang telah mereka tempati, miliki, gunakan atau peroleh secara adat, termasuk hak untuk mendapatkan ganti rugi atas tanah yang mereka huni sebelum mereka digusur atau dikeluarkan untuk membentuk kawasan lindung untuk konservasi lingkungan.

Dalam keputusan Pengadilan Afrika Hak Asasi Manusia dan Rakyat baru-baru ini dalam kasus Ogiek dari kompleks hutan Mau di Kenya, pihak pengadilan menyatakan bahwa setiap 'campur tangan apapun dalam hak dan kebebasan yang dijamin dalam Piagam harus memang diperlukan dan sebanding dengan kepentingan sah yang ingin dicapai oleh gangguan tersebut'[v]. Kemudian pengadilan mendapati bahwa negara Kenya tidak dapat membuktikan klaimnya bahwa masyarakat Ogiek 'menggangu lingkungan', dan menemukan bahwa 'alasan yang diakui untuk melestarikan lingkungan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran yang sah untuk campur tangan negara Kenya dalam pelaksanaan hak-hak budaya masyarakat Ogieks'[vi]. Jauh dari mengganggu, ilmu konservasi telah menunjukkan bahwa hasil lingkungan di daerah yang dilindungi oleh penduduk tradisional seringkali lebih baik daripada kawasan lindung di mana semua kehadiran manusia telah ditiadakan.[vii]

Menunjukkan bahwa pendekatan berbasis hak terhadap konservasi adalah suatu hal yang dapat dilakukan, bukan hanya hal yang benar, merupakan satu langkah untuk memenangkan argumen politik dan membuat kemajuan dalam praktik, tidak hanya dalam kebijakan dan retorika. Oleh karena itu, dimulai dari paragraf di bawah ini, Artikel ini oleh karena itu berupaya memberikan sebuah ulasan singkat terhadap dari model-model legal konservasi berbasis hak yang telah dicoba dan diuji di Australia, Tanzania, Guyana, Brazil dan Kanada.[viii]

Salah satu model yang dicoba di Australia menggabungkan pengakuan kepemilikan tanah Aborigin, yang ditumpuk dengan pengaturan pengelolaan bersama dengan negara.[ix] Salah satu contohnya adalah Taman Nasional Garig Gunak Barlu (GGBNP) di Northern Territory Australia, yang terdiri dari tanah leluhur masyarakat Iwaidja. GGBNP dikelola oleh dewan yang beranggotakan orang Aborigin dan perwakilan pemerintah Northern Territory[x] dalam jumlah yang berimbang, walaupun orang Aborigin memiliki hak untuk memilih karena yang menjabat ketua haruslah orang Aborigin.[xi] Variasi dari contoh ini adalah Taman Nasional Uluru-Kata Tjuta dan Taman Nasional Kakadu, yang hak kepemilikannya dimiliki oleh masyarakat tradisional Anangu sebagai imbalan atas sewa kepada pemerintah Australia yang pada prinsipnya mengelola taman tersebut bekerjasama dengan orang Anangu. Telah timbul kekhawatiran bahwa relasi kekuasaan yang tidak setara dan tuntutan birokrasi yang berat dalam praktik berarti bahwa negara mendominasi pengaturan pengelolaan bersama di Australia sehingga merugikan penentuan nasib sendiri orang Aborigin. Salah satu contohnya adalah masalah wisatawan yang diizinkan mendaki batu Uluru meski orang Aborigin telah meminta untuk tidak melakukannya.[xii]

Di Afrika, Tanzania telah menjadi contoh penting dari kepemilikan lahan masyarakat dan pengelolaan hutan, setelah bertahun-tahun memberdayakan masyarakat dan ratifikasi Undang-Undang Tanah dan Undang-Undang Tanah Desa pada tahun 1999. Hampir 70% negara Tanzania sekarang terdiri dari tanah desa, yang hak adat atas tanah diakui (terlepas dari pendaftaran resmi[xiii]).[xiv] Hal ini memungkinkan diwujudkannya perlindungan terhadap berbagai ekosistem, termasuk lahan hutan umum dan lahan rawa yang dapat dibentuk dalam Kawasan Lahan Desa.[xv] Hutan Tanzania yang dikelola oleh masyarakat didapati oleh peneliti independen dan ahli pemerintah tumbuh lebih baik dan menunjukkan tingkat gangguan yang lebih rendah daripada hutan yang tidak dikelola oleh masyarakat.[xvi] Kepemilikan lahan desa membantu mencegah serangan tanah oleh, misalnya industri ekstraktif dan memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan sistem pemanfaatan berkelanjutan mereka sendiri.[xvii] Namun, ada beberapa kasus di mana masyarakat mengalami tekanan untuk menyerahkan hak atas tanah karena kepentingan investor.[xviii]

Di Guyana, kerja jangka panjang FPP dengan masyarakat Wapichan mendukung masyarakat untuk secara komprehensif memetakan tanah mereka dan menyusun sebuah rencana untuk pemanfaatan dan pengelolaan wilayah mereka secara lestari.[xix] Masyarakat Wapichan saat ini tengah terlibat dalam perundingan formal dengan pemerintah Guyana dengan tujuan untuk mendapatkan hak legal yang mencakup wilayah kolektif mereka dan membentuk Hutan Pelestarian Masyarakat yang luas atas hutan hujan lama di cekungan Essequibo Atas, dengan menggunakan kerangka legislatif yang diwajibkan oleh Undang-Undang Amerindian tahun 2006.[xx] Karena perundingan sertifikasi untuk masyarakat Wapichan belum terselesaikan, Kawasan Konservasi Milik Komunitas Konashen (COCA), milik masyarakat Wai Wai Amerindian, memberi contoh tentang Kawasan Lindung Amerindian yang sudah ada.[xxi] Namun, pelajaran penting dapat ditarik dari pembentukan dan manajemen COCA Konashen. Masyarakat Wai Wai telah mengeluhkan aturan-aturan yang mengatur pengelolaan COCA dengan alasan bahwa mereka diciptakan oleh LSM konservasi eksternal tanpa proses yang tepat dan sesuai secara budaya untuk persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan terhadap rezim pengelolaan kawasan lindung.[xxii] .

Wilayah adat pertama di Brasil adalah Taman Adat Xingu ("Xingu") yang ditetapkan pada tahun 1961[xxiii] sebagai taman nasional sebelum diganti namanya menjadi taman adat. Empat belas masyarakat adat, termasuk masyarakat Kayapo, tinggal di Xingu. Analisis ilmiah tentang tingkat deforestasi di berbagai wilayah di Amazon Brasil menemukan bahwa Taman Nasional Xingu sangat efektif dalam menghambat deforestasi dan bahwa lahan adat secara keseluruhan dalah yang paling efektif dalam mencegah deforestasi.[xxiv] Di tahun 1990-an, masyarakat adat Xingu membentuk Asosiasi Tanah Adat Xingu (ATIX) untuk bertindak sebagai perwakilan mereka dalam pembicaraaan dengan pemerintah sebagai bagian dari langkah menuju otonomi yang lebih besar. Saat ini, kelompok-kelompok masyarakat adat bekerja sama dan berusaha menjembatani perbedaan dengan membuat kesepakatan Rencana Pengelolaan Teritorial untuk kelangsungan hidup budaya dan ekonomi mereka di masa depan dan perlindungan lingkungan wilayah mereka.

Terlepas dari aspek positif dari preseden ini, salah satu indikator tentang kekurangan yang serius dalam perundang-undangan Brasil dan penerapannya adalah Bendungan Belo Monte yang, jika telah selesai, akan berdampak luas pada Taman Nasional Xingu dan masyarakatnya yang tinggal di dalamnya. Konflik atas bendungan tersebut telah menyebabkan sejumlah aktivis terbunuh.[xxv] Meskipun Konstitusi Brasil secara resmi mengakui hak masyarakat adat untuk menggunakan dan memiliki tanah mereka, kepemilikan tetap dipertahankan oleh negara, satu-satunya upaya perlindungan yang nyata terhadap serangan adalah hak atas konsultasi yang penegakannya lemah,[xxvi] yang jauh di bawah persyaratan hukum hak asasi manusia internasional untuk persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Sikap kolonialis terhadap masyarakat adat yang mengkhawatirkan tetap menjadi bagian dari kerangka hukum Brasil dengan UU Penduduk Asli dari tahun 1973 yang masih berlaku, yang menggambarkan masyarakat adat sebagai 'anak di bawah umur' yang 'relatif tidak mampu' untuk menjalankan hak-hak mereka.

Satellite image of Kayapó lands

Citra satelit dari tanah Kayapó dan sebagian besar area Taman Adat Xingu (di selatan) menunjukkan asap tebal yang timbul dari pembakaran sisa-sisa hutan primer di luar Wilayah Adat. Daerah yang berwarna hijau gelap adalah tanah adat dan yang berwarna coklat muda adalah peternakan dan lahan pertanian.

 

Satu tantangan yang dihadapi banyak masyarakat adat adalah pengucilan penuh yang mereka alami selagi klaim tanah mereka diperjuangkan; sebuah pengecualian yang secara fatal dapat membahayakan kelangsungan hidup budaya mereka terlepas dari apapun hasil klaim tanah tersebut. Di Kanada ada banyak klaim tanah dari komunitas-komunitas adat yang belum terselesaikan, beberapa di antaranya berhubungan dengan tanah yang status taman nasionalnya ditetapkan tanpa persetujuan mereka. Terlepas dari kenyataan ini, beberapa komunitas adat telah berhasil mendapatkan kesepakatan yang mengizinkan mereka terus menggunakan, menjelajahi dan tinggal sementara di dalam taman untuk kegiatan mata pencaharian dan budaya, melalui kesepakatan pengelolaan sementara yang ditandatangani bersama negara.

Salah satu contohnya adalah Cagar Alam Taman Nasional Nahanni (NNPR) di Wilayah Barat Laut Kanada (dibentuk pada tahun 1976), yang merupakan wilayah adat masyarakat adat Dehcho. Satu lainnya adalah Cagar Alam Taman Nasional Thaidene Nëné (TNNPR) yang diharapkan akan dibentuk segera setelah ada kesepakatan antara Masyarakat Adat K'e Dene (ŁKDFN), Northwest Territories Métis Nation (NTMN) dan Parks Canada. Salah satu keuntungan utama bagi ŁKDFN adalah bahwa mereka berhasil menggalang dana perwalian sebesar Can$30 juta untuk mendukung pelatihan dan pemantauan masyarakat dan untuk pengembangan ekowisata,[xxviii] yang dapat meningkatkan daya tawar ŁKDFN secara signifikan dalam hubungannya dengan Parks Canada dan Pemerintah Federal saat ini.

Secara umum, model-model yang dibahas di atas dapat dibagi menjadi dua jenis: (1) kepemilikan masyarakat ditambah pengaturan pengelolaan bersama, atau (2) kepemilikan dan pengelolaan masyarakat, yang diatur oleh undang-undang nasional. Analisis lengkap dari contoh-contoh ini berada di luar cakupan artikel ini, namun beberapa pelajaran umum dapat ditarik. Pertama, susunan pengelolaan bersama dengan mudah menghasilkan kepemilikan masyarakat dengan mengorbankan penentuan nasib sendiri. Merubah keseimbangan kekuatan ini agar berpihak kepada masyarakat membutuhkan usaha yang cukup besar untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penentuan nasib sendiri masyarakat secara efektif. Tak satu pun dari contoh-contoh yang diuraikan di atas berhasil mewujudkan ini, dengan kemungkinan pengecualian dari kasus Taman Nasional Thaidene Nëné. Kepemilikan yang teregulasi terdengar lebih baik dalam teori karena memberikan kepemilikan dan pengelolaan kepada masyarakat, namun penentuan nasib sendiri masih dapat dianggap ilusi lewat  aturan dan peraturan yang dipaksakan seperti pada contoh COC Konashen dari Guyana. Itu tidak berarti peraturan negara harus dihapus sama sekali; contoh dari Tanzania menggambarkan bagaimana peraturan negara dapat mencakup pengaman yang harus mengatasi, seperti dalam contoh ini, diskriminasi terhadap perempuan.[xxix]

Apakah melalui pengaturan pengelolaan bersama, atau pengaturan pengelolaan masyarakat yang teregulasi, aturan atau peraturan pengelolaan harus:

  1. menjadi yang diperlukan tanpa banyak pembatasan;
  2. memaksimalkan ruang lingkup masyarakat untuk menetapkan aturan mereka yang berakar secara budaya dan mengakomodasi pluralitas hukum yang disyaratkan oleh kehadiran undang-undang adat;
  3. dikembangkan dengan partisipasi dan PEDIATAPA yang bermakna dari masyarakat bersangkutan;
  4. mengatasi masalah-masalah diskriminasi perorangan, misalnya terhadap perempuan

Tak satu pun dari contoh-contoh ini sempurna, namun mereka menunjukkan bahwa jalan menuju konservasi berbasis hak adalah sebuah alternatif yang realistis dan lebih baik karena menghasilkan keberlanjutan hayati dan budaya yang saling menopang.

 

 

[i]      Per Bagian 2(c) definisi ‘Wilderness’ (hutan belantara)

[ii]     Niimíipu dan Absaroka adalah nama asli komunitas Nez Perce dan Crow

[iii]    Masyarakat Adat Xákmok Kásek v. Paraguay, Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter Amerika (IACtHR), Keputusan tanggal 24 Agustus 2010. Seri C No. 214; Masyarakat Kaliña dan Lokono v. IACtHR Suriname pada tanggal 25 November 2015. Seri C No. 309; Pusat Pengembangan Hak-Hak Minoritas dan Kelompok Hak-Hak Minoritas Internasional (mewakili Dewan Kesejahteraan Endorois) v Kenya, Komunikasi 276/2003, ACHPR (2010); Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Masyarakat v. Republik Kenya, Keputusan ACtHPR tanggal 26 Mei 2017, Permohonan No. 006/2012 - selanjutnya disebut ACHPR (Ogiek v. Kenya). Masalah ini juga telah ditangani oleh berbagai badan Perjanjian PBB, termasuk dalam Kesimpulan Pengamatan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial: Botswana. 23/08/2002 UN Doc. A/57/18, paragraf 292-314; Ethiopia. 20/06/2007 UN Doc. CERD/C/ETH/CO/15, paragraf 22; Srilanka. 14/09/2001. UN Doc. A/56/18, paragraf 321-342; Namibia. 19/08/2008 UN Doc. CERD/C/NAM/CO/1; Botswana. 4/04/2006 UN Doc. CERD/C/BWA/CO/16, paragraf 12; Kongo. 23/03/2009. UN Doc. CERD/C/COG/CO/9, halaman 13; dan juga oleh Komite Hak Asasi Manusia, lihat misalnya Observasi Penutup Komite Hak Asasi Manusia: Australia 28/07/2000. UN Doc. CCPR/CO/69/AUS, paragraf 10 dan 11. Masalah tersebut baru-baru ini dibahas secara panjang lebar dalam Laporan Pelapor Khusus Dewan Hak Asasi Manusia mengenai hak-hak masyarakat adat, Victoria Tauli-Corpuz, terkait Masyarakat Adat dan Konservasi, 29 Juli 2016, PBB Dokter. A/71/229.

[iv]   Landasan perjanjian internasional tentang undang-undang lingkungan hidup, yaitu Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (CBD), melalui pasal-pasalanya (terutama Pasal 8 (j) dan 10 (c) dan keputusan 'Konferensi Para Pihak' berkalanya ("COP"), mengakui kontribusi yang berharga terhadap konservasi dari cara hidup masyarakat adat dan komunitas lokal dan mewajibkan negara-negara pihak untuk melindungi dan mengintegrasikan hak-hak dan cara hidup masyarakat adat dan komunitas lokal ke dalam langkah-langkah konservasi hayati. Lihat antara lain Keputusan VII/28 tentang Kawasan yang Dilindungi, diadopsi oleh COP 7 (2004), paragraf 22; Keputusan X/31 'Kawasan Lindung' dalam COP 10 (2010) paragraf 31 dan 32 (c).

[v]     ACHPR (Ogiek v. Kenya), paragraf 188

[vi]    Ibid, 189.

[vii]    Lihat misalnya penelitian berikut: Chhatre, A. dan Agrawal, A. (2009), Kompromi dan sinergi antara penyimpanan karbon dan manfaat mata pencaharian dari masyarakat hutan, PNAS vol. 106 no. 42, hal. 17667-17670; Nelson A, Chomitz KM (2011) Efektivitas Area Perlindungan yang Ketat vs. yang Beragam dalam Mengurangi Kebakaran Hutan Tropis: Sebuah Analisis Global  Menggunakan Metode Pencocokan PLoS ONE 6 (8): e22722. doi: 10.1371/journal.pone.0022722; dan Porter-Bolland, dkk. (2011) Hutan yang dikelola oleh masyarakat dan kawasan lindung hutan: Penilaian terhadap efektivitas konservasi mereka di daerah tropis, Forest Ecology and Management, Forest Ecol. Manage., doi:10.1016/j.foreco.2011.05.034; Seymour, F., La Vina, T., Hite, K., (2014)  Bukti-bukti yang menghubungkan penguasaan lahan tingkat masyarakat dan kondisi hutan: Sebuah Daftar Pustaka beranotasi, Climate and Land Use Alliance (CLUA).

[viii]   Penting untuk dicatat bahwa ini hanyalah ringkasan dari berbagai model yang dikompilasi untuk memberi kesan akan jenis-jenis model yang telah dicoba dan pelajaran yang dapat diambil dari kasus-kasus tersebut. Pengalaman dan persepsi masyarakat yang bersangkutan tidak tertangkap sebagaimana diperlukan untuk mengevaluasi sepenuhnya keberhasilan mereka.

[ix]    Dihapus pada tahun 1950-an, mereka dapat kembali ke tanah mereka berkenaan dengan Undang-Undang Suaka dan Tanah Semenanjung Cobourg tahun 1981. Jennifer Carter, ‘Thinking Outside the Framework: Equitable Research Partnerships for Environmental Research in Australia, Carter’ (March 2008) 174(1) ‘The Geographical Journal’, 63, 66. Australian Government Department of the Environment and Energy, ‘Cobourg Peninsula and Indigenous Australians’ (Australian Government) <http://www.environment.gov.au/water/wetlands/coburg-peninsula-indigenous-australians> diakses 13 Juni 2017.

[x]     Toni Bauman, Chris Haynes and Gabrielle Lauder, ‘Pathways to the co-management of protected areas and native title in Australia’ (May 2013) (32) AIATSIS Research Discussion Paper, 23.

[xi]    Vanessa Dekoninck, ‘Deconstructing the stakeholder: A case study from Garig Gunak Barlu National Park, Australia’, (2007) 3(2) International Journal of Biodiversity Science and Management, 77 < http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17451590709618164&gt; diakses 17 Juli 2017, 81.

[xii]    Ibid, 101.

[xiii]   Liz Alden Wily, Rights to Resources in Crisis: Reviewing the Fate of Customary Tenure in Africa. Five Briefs, 2012, 61-62.

[xiv]   Liz Alden Wily, ‘The Fate of Res Communis in Africa: Unfinished Business’ in Kameri Obote P. & Collins Odote (eds.) The Gallant Academic: Essays in Honour of Professor Okoth-Ogendo, (University of Nairobi Press forthcoming 2017), 111.  

[xv]    Ibid, hal 113.

[xvi]   Kementerian Sumber Daya Alam dan Pariwisata, Participatory Forest Management in Tanzania: Facts and Figures (2012), 3-4.  Community-run Forest Reserves have added 2.3 million hectares of land to Tanzania’s protected area sector (Liz Alden Wily, ‘The Fate of Res Communis in Africa: Unfinished Business’, 2017, hal. 113) Tom Blomley, Lessons Learned from Community Forestry in Africa and their Relevance for REDD+, 2013, 6.

[xvii]  Liz Alden Wily, ‘The Fate of Res Communis in Africa: Unfinished Business’, 2017, 114.

[xviii]  Liz Alden Wily, ‘The Fate of Res Communis in Africa: Unfinished Business’, 2017, 114; Liz Alden Wily, Rights to Resources in Crisis: Reviewing the Fate of Customary Tenure in Africa. Five Briefs, 2012, 60.

[xix]   Forest Peoples Programme, ‘Press Release: Wapichan people in Guyana showcase community proposal to save tropical forests on their traditional lands’, 7 Februari 2012,  http://www.forestpeoples.org/topics/environmental-governance/news/2012/02/press-release-wapichan-people-guyana-showcase-community, diakses 5 Mei 2017. 

[xx]    Cymraeg isod, ‘Government of Guyana to open land-rights talks with Wapichan thanks to Welsh support’ (Size of Wales, 2016) http://sizeofwales.tumblr.com/post/142629322842/government-of-guyana-to-open-land-rights-talks, diakses 5 Mei 2017.

[xxi]   ‘Amerindian Tribes of Guyana’ (Guyana Chronicle, 17 September 2010) https://guyanachronicle.com/2010/09/17/amerindian-tribes-of-guyana, diakses 13 Juli 2017. UU Amerindian tahun 2006 (Bagian 58(1)) menetapkan agar kawasan lindung Amerindian dibentuk.

[xxii]  Pers. Comm., Dr. Tom Griffiths, Coordinator of the Responsible Finance Programme at Forest Peoples Programme (NGO); informasi yang didapat dalam diskusi dengan beberapa warga Wai Wai di Guyana.

[xxiii]  Masyarakat dan komunitas yang tinggal di Wilayah Adat Xingu bersama-sama dengan asosiasi-asosiasi berikut: Associação Terra Indígena Xingu (ATIX), Instituto de Pesquisa Etnoambiental do Xingu (IPEAX), Instituto Socioambiental (ISA), Coordenação Regional do Xingu (FUNAI). ‘Plano de Gestão de Território Indígena do Xingu’, 2017 (belum dirilis), 8.

[xxiv]  Soares-Filho, B. et al, ‘Role of Brazilian Amazon protected areas in climate change mitigation’ (2010) 107(24) ‘Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America’, 10821, 10822. Lihat Gambar 1.

[xxv]  Jon Lee Anderson, ‘Murder in the Amazon’ (The New Yorker, 15 June 2011) http://www.newyorker.com/news/news-desk/murder-in-the-amazon, diakses 13 Juli 2017.

[xxvi]  Carmen Santana dos Santos, Broken Promises – Bleak Future; Are indigenous peoples and the Amazon paying the price for the world’s appetite for natural resources? (Society for Threatened Peoples) http://assets.gfbv.ch/downloads/endfassung_englisch.pdf, diakses 13 Juli 2017, 4. ‘Brazil’s Belo Monte Dam: Sacrificing the Amazon and its Peoples for Dirty Energy’ (Amazon Watch), lihat http://amazonwatch.org/work/belo-monte-dam, diakses 13 Juli 2017.

[xxviii]          Sheldon Alberts, ‘Protecting the “Land of the Ancestors”’ (Pew Trusts, 21 November 2014).

[xxix]  Apabila Dewan Masyarakat yang mengelola lahan masyarakat menerapkan hukum adat, hukum tersebut harus diterapkan sesuai dengan hukum tertulis tentang tanah dan tanpa diskriminasi terhadap kelompok manapun, termasuk perempuan. Selain itu, tanah dianggap dimiliki bersama oleh pasangan (Undang-undang Tanah 1999, (No. 4 tahun 1999), bagian 161), dan pasangan harus menyetujui pengalihan tanah, yang memungkinkan perlindungan yang lebih besar terhadap hak-hak perempuan (seperti dibahas dalam Liz Alden Wily, 'The Fate of Res Communis in Afrika: Unfinished Business’, 2017, 113-114). Selain itu, perempuan secara eksplisit diberi hak-hak yang sama untuk memiliki tanah seperti laki-laki di UU tanah Tahun 1999 dan UU Tanah Desa Tahun 1999 (seperti yang dibahas dalam G. Sundet, ' The 1999 Land Act and Village Land Act- A technical analysis of the practical implications of the act’ (Working Draft) FAO: 2005).