Pengaduan ditinggalkan, namun pelanggaran HAM sistematis masih terus berlanjut terhadap masyarakat Baka di Kamerun

A moungoulou - a typical Baka shelter - in Cameroon
A moungoulou - a typical Baka shelter - in Cameroon

Pengaduan ditinggalkan, namun pelanggaran HAM sistematis masih terus berlanjut terhadap masyarakat Baka di Kamerun

Pada bulan September 2017, Survival International mengumumkan bahwa mereka telah menarik diri dari mediasi OECD dengan WWF, menyusul pengaduan di tahun 2016 yang diajukan terhadap mereka sehubungan dengan perlakuan sewenang-wenang terhadap masyarakat Baka di Kamerun yang terkait dengan kegiatan konservasinya. Meskipun pengaduan formal Survival International mungkin akan berakhir, pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia masyarakat adat yang terkait dengan kegiatan konservasi di Kamerun (dan di tempat lain) tetap terjadi, nyata dan terus berlanjut, dan mencerminkan masalah-maaslah mendasar dengan pendekatan banyak aktor konservasi besar.

Di tingkat internasional, telah lama terjalin kerjasama banyak pemerhati konservasi terkemuka untuk mendukung hak asasi manusia (yang seringkali diprovokasi oleh kritik-kritik yang sebelumnya dilontarkan mengenai dampak buruk yang ditimbulkan oleh kebijakan mereka terhadap masyarakat adat). Memang, situs web WWF menyatakan bahwa organisasi tersebut adalah "organisasi konservasi internasional pertama yang secara formal mengadopsi sebuah kebijakan yang mengakui hak-hak masyarakat adat".

Kebijakan WWF mengakui bahwa "sebagian besar wilayah penting dengan nilai alami tinggi yang tersisa di bumi dihuni oleh masyarakat adat" dan menyatakan bahwa organisasi tersebut "tidak akan mempromosikan atau mendukung, dan mungkin secara aktif menentang, intervensi yang belum mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan masyarakat adat yang terkena dampak". Namun, 20 tahun setelah diadopsinya kebijakan tersebut, penerapannya di lapangan masih sangat bermasalah.

"Too scared to go into the forest”

Selama lebih dari satu dekade, kekerasan fisik oleh ecoguard (pengawas kawasan lindung), rasa takut terhadap "dobidobi" (WWF), dan hilangnya akses ke kawasan hutan mereka di zona konservasi telah berulang kali dilaporkan oleh masyarakat adat di Kamerun. Masalahnya terjadi di mana-mana. Perlakuan kejam ini tidak dapat diterima, terlepas dari keterlibatan beberapa warga masyarakat Baka dalam kegiatan yang tidak sah. Bagaimanapun juga, pemburuan subsisten masyarakat Baka di lahan adat mereka telah seringkali dianggap melanggar hukum hanya karena daerah-daerah tersebut telah dijadikan "kawasan-kawasan lindung" tanpa persetujuan mereka.

Masyarakat Baka mengalami pemerasan dan intimidasi saat memasuki hutan, termasuk memasuki daerah-daerah yang berhak mereka datangi. Saat berburu, terus-menerus mengalami penahanan dan pemukulan, terlepas dari apakah kegiatan mereka itu sah atau melanggar hukum. Daging buruan mereka (yang mereka buru secara sah) disita oleh para ecoguard (atau masyarakat tetangga Bantu yang "meminjam" seragam mereka)..

Hukuman kolektif (yang berujung pada penangguhan hak akses seluruh masyarakat yang sudah terbatas) telah diajukan atas desa Baka bila ada warga masyarakat yang terlibat atau dicurigai terlibat) dalam perburuan ilegal. Baru-baru ini, masyarakat Baka di satu daerah terpencil di Kamerun menggambarkan bagaimana mereka sekarang "terlalu takut untuk pergi ke hutan", yang berdampak buruk terhadap penghidupan, transfer pengetahuan tradisional, dan kelangsungan hidup budaya mereka. Mentalitas "konservasi benteng" telah menciptakan dan memungkinkan serangkaian bentuk pelanggaran baru terhadap masyarakat adat.

Meskipun staf WWF, sepengetahuan kami, tidak terlibat langsung dalam  pelanggaran-pelanggaran ini, tingkat kolaborasi WWF dengan mereka yang terlibat dalam pelanggaran sangat tinggi. Sebagai contoh: para ecoguard menggunakan kendaraan WWF sebagai alat transportasi mereka; di Kamerun timur, WWF berbagi kantor dengan MINFOF dan badan pengelolaan taman nasional; dan melalui dukungan finansialdan teknisnya terhadap projek-projek ini, WWF sangat mungkin berperan dalam pendanaan bagi para penjaga hutan - walaupun ini sulit untuk dipastikan karena kurangnya informasi keuangan WWF yang transparan

Selain itu, denga terang-terangan melanggar kebijakannya sendiri, WWF terus mendukung dan mempromosikan pembentukan kawasan konservasi di atas tanah adat masyarakat adat tanpa persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan yang murni – yang menyebabkan tidak hanya pengingkaran terhadap kepemilikan adat tetapi juga pembatasan yang signifikan terhadap penggunaan dan akses tradisional mereka.-.

Konsekuensi-konsekuensi yang sama sekali sudah dapat diperkirakan

Pelanggaran hak asasi manusia yang meluas terkait dengan pembentukan taman nasional, kawasan konservasi dan konsesi perburuan swasta - ditambah dengan kebijakan kawasan lindung yang dititikberatkan pada pengawassan dan patroli para ecoguard bersenjata – telah diketahui dengan baik oleh para aktor konservasi yang terlibat dalam projek ini. Ini adalah masalah yang secara intrinsik terkait dengan lembaga konservasi internasional yang (i) beroperasi di negara-negara yang tidak menghormati, apalagi melindungi, hak-hak masyarakat adat, dan (ii) mendahulukan pembentukan kawasan lindung daripada perubahan kebijakan dan hukum yang dapat memungkinkan adanya dukungan sejati bagi masyarakat yang telah memelihara (dan ditopand oleh) lahan mereka yang kaya secara ekologis.

Di Kamerun, misalnya, hak masyarakat adat atas tanah tidak diakui dalam hukum nasional; desa-desa mereka tidak diakui oleh negara; hanya sedikit sekali warga masyarakat adat yang memiliki akta kelahiran dan lebih sedikit lagi yang memiliki kartu identitas nasional (yang diperlukan untuk mengajukan keluhan resmi ke gendarmerie); dan karena masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan, mereka tidak dapat berbicara dalam bahasa resmi negara (bahasa Prancis atau bahasa Inggris). Akses mereka terhadap keadilan dan perwakilan politik nyaris tidak ada. Selain itu, masyarakat adat secara sistematis mengalami kekerasan dan eksploitasi oleh komunitas-komunitas Bantu (yang dominan).

Apabila dinamika-dinamika ini terus berlangsung, setiap kolaborasi antara aktor-aktor konservasi internasional dan negara pasti akan membawa risiko pada hak dan mata pencaharian masyarakat setempat. Di Kamerun, WWF tahu, atau selayaknya sudah tahu, sejak awal bahwa taman nasional yang mereka dukung dengan kuat akan memasukkan lahan-lahan masyarakat Baka yang sangat luas; bahwa karena masyarakat Baka tidak pernah menyetujui penyerahan tanah ini, mereka tidak mungkin menghormati batas-batas taman nasional atau bahkan menghargai kepentingan taman-taman ini; dan bahwa dalam upaya mengajari mereka akan kesalahan mereka (dan/atau memang hanya karena mereka berada dalam posisi kekuasaan yang tidak terkontrol), para ecoguard mungkin akan menggunakan kekerasan. Dan inilah yang memang terjadi.

Bagi aktor-aktor konservasi internasional, tanggapannya seringkali adalah bahwa apa yang dapat mereka lakukan "dibatasi" oleh undang-undang nasional. Sebagai contoh, dalam menanggapi keluhan Survival, WWF mengatakan bahwa "kawasan lindung dibentuk dan dikelola oleh negara" dan dapat menjadi “tantangan" bagi organisasi-organisasi “yang bekerja di negara berdaulat dengan kerangka hukum yang berbeda".

Bahkan jika pun ini benar, hal ini tidak terkait langsung dengan permasalahan utamanya. Seluruh organisasi yang bekerja di negara-negara yang memiliki sistem tata kelola yang sulit memahami bahwa seluruh kompromi dan kolaborasi adalah hal yang dapat diterima. Tak seorang pun yang berhak bersembunyi di balik undang-undang setempat yang gagal melindungi hak-hak dasar. Dalam Prinsip-prinsip Pemandu PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia, tugas WWF dan perusahaan-perusahaan lainnya untuk menghormati hak asasi manusia masyarakat yang terkena dampak proyek mereka "berada di atas dan melampaui hukum dan peraturan nasional". Prinsip 12 selanjutnya menyatakan bahwa, terlepas dari apapun yang dikatakan undang-undang tersebut, perusahaan harus "berusaha mencegah atau mengurangi dampak hak asasi manusia yang merugikan yang terkait langsung dengan operasi-operasi mereka ... meskipun mereka tidak berkontribusi terhadap dampak tersebut." Hal ini juga merupakan ketidakpatuhan yang nyata terhadap kebijakan WWF sendiri.

Kompromi yang tidak dapat diterima

Sangat sering aktor-aktor konservasi internasional lewat perilakunya menunjukkan bahwa mereka siap menerima "ongkos" dari pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat asalkan akses mereka ke pemerintah untuk mencapai tujuan konservasi mereka terlindungi. Posisi tersebut sangat tidak dapat diterima – paling tidak karena itu adalah harga yang harus dibayar masyarakat adat, bukan pemerhati konservasi.  

Dalam mempertahankan tindakan mereka, WWF dan yang lainnya sering mengutip skenario kontrafaktual – bahwa situasinya akan lebih buruk lagi jika tidak ada – atau menunjuk pada sedikit "manfaat" yang dihasilkan oleh program mereka bagi masyarakat adat. Namun, manfaat-manfaat tersebut (jika dan sejauh hal itu benar-benar terwujud) tidak mengkompensasi apa yang hilang. Yang lebih mendasar lagi, bukanlah posisi WWF (atau organisasi lainnya) untuk menilai apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi masyarakat adat. Hanya masyarakat adat sendiri yang bisa memutuskan apakah akan melakukan kompromi-kompromi semacam itu. Namun, paternalisme yang menggelikan ini terus berlanjut.

WWF tidak akan pernah menghormati hak-hak masyarakat adat sampai tindakannya benar-benar didorong oleh keputusan masyarakat yang diambil dengan penuh kesadaran, setelah penjelasan yang lengkap dan independen mengenai kendala-kendala yang terlibat, dan pro dan kontra mengenai berbagai tindakan – dan tidak dibimbangkan oleh manfaat-manfat sepele yang sering dibubuhkan pada projek yang dirancang sebelumnya dalam ganti rugi yang seharusnya diberikan terhadap kerusakan yang mungkin mereka timbulkan.

Masyarakat adat tidak menentang konservasi

Masyarakat tidak selalu sempurna, namun pada umumnya mereka ingin mempertahankan dan terus menggunakan hutan mereka. Mereka juga mampu bersikap pragmatis, dan dapat menyadari bahwa dalam banyak kasus, kawasan konservasi dapat memberikan keamanan yang lebih baik daripada konsesi kehutanan atau agroindustri yang dapat menimbulkan dampak yang bahkan lebih buruk lagi. Mereka menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kekuatan LSM, dan hambatan-hambatan politis serta realita konteks mereka sendiri, dan tentu saja mereka Namun, mereka mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam pengambilan keputusan mereka.

Banyak masyarakat adat di Kamerun yang mungkin mendukung inisiatif konservasi setempat yang tepat yang menghormati hak-hak mereka. Namun, model-model konservasi yang diterapkan di Kamerun telah dikembangkan tanpa masukan sejati dari masyarakat adat, dan tidak menghormati hak-hak mereka atau sejarah panjang mereka dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hasilnya adalah situasi yang sama-sama kalah. Tidak hanya masyarakat adat mengalami penderitaan yang besar akibat “konservasi” yang telah dipaksakan untuk mereka terima, namun semakin banyak bukti menunjukkan bahwa kebijakan yang menghormati kepemilikan dan pengelolaan hutan secara adat membawa hasil yang lebih baik bila dibandingkan dengan kebijakan sebaliknya. Ini adalah kenyataan yang baru-baru ini disorot oleh Pelapor Khusus Hak-hak Masyarakat Adat dan Pelapor Khusus untuk Hak Asasi Manusia dan Lingkungan.

Semua (pelanggaran) ini harus dihentikan

Beroperasi dalam realitas politik yang kompleks melibatkan nuansa dan kompromi, namun ada garis pembatas yang tidak bisa dilangkahi. FPP bekerja dengan masyarakat di wilayah-wilayah di mana WWF dan MINFOF juga aktif, dan telah membantu anggota masyarakat untuk membawa keprihatinan masyarakat adat untuk dirundingkan dengan aktor-aktor ini. WWF telah menyadari banyak dari masalah-masalah ini dan pada prinsipnya telah menunjukkan kesediaan untuk membicarakannya. Namun, praktiknya ternyata agak berbeda. Mungkin karena takut merugikan "hubungan khusus" dengan MINFOF atau takut tidak mencapai target projek, sampai saat ini WWF terus berpihak pada para pejabat saat mereka menentang, seperti yang sering mereka lakukan, proposisi yang dibuat oleh masyarakat adat.

FPP terus meyakini bahwa keterlibatan yang efektif adalah jalan ke depan, tapi harus ada perubahan mendasar. Hukum hak asasi manusia dan ilmu konservasi telah jelas: kita perlu mendukung masyarakat untuk melestarikan tanah mereka, daripada mengkriminalisasi kehadiran mereka di tanah tersebut. Sudah saatnya aktor-aktor konservasi internasional bertindak nyata, bukan sekedar memberi lip service pada hak asasi manusia masyarakat adat, dan serius dalam memastikan pelaksanaannya dalam program-program mereka – dan siap untuk menarik diri jika mereka tidak serius.