Tidak ada tanah tersisa: penggusuran paksa dan perampasan tanah yang masif di Bukanga Lonzo

The DRC government should recognise that those living in poverty must be in the driving seat
By
Erick J. Kassongo , Président du Centre Congolais pour le Développement Durable (CODED)

Tidak ada tanah tersisa: penggusuran paksa dan perampasan tanah yang masif di Bukanga Lonzo

Petani kecil dan masyarakat di Republik Demokratik Kongo (DRC) merasa prihatin dengan rencana pemerintah untuk menerbitkan antara 16 sampai 20 konsesi yang sangat besar dalam bentuk 'taman-taman agro-industri' di bawah Rencana Investasi Pertanian Nasional tahun 2013- 2020 senilai US$ 6milyar. Dimaksudkan "untuk memanfaatkan potensi pertanian yang besar dari negara tersebut dan untuk mengatasi tantangan keamanan pangan", taman-taman tersebut akan memiliki status Kawasan Ekonomi Khusus yang didukung oleh insentif pajak dan dikelola sebagai kemitraan publik-swasta. Ada laporan bahwa pemerintah DRC ini menganggap 80 juta hektar tanah subur dan padang rumput untuk 40 juta ternak yang 'belum dimanfaatkan' tersedia untuk digarap, beserta peluang budidaya ikan komersial.[1]

Yang pertama dari 'taman-taman agro-industri' ini, di BukangaLonzo di provinsi Kwango (sebelumnya Bandundu, tapi sekarang telah dibagi menjadi tiga wilayah berbeda Kwilu, Kwango dan Maindombe), diresmikan pada tahun 2014 dengan total biaya yang harus dikeluarkan pemerintah diperkirakan mencapai US$ 83 juta.

Tipu daya, intimidasi dan informasi palsu sebagai sarana perampasan tanah

Orang yang hidup dalam kemiskinan umumnya melihat kondisi mereka melalui berbagai manifestasi kesengsaraan yang melampaui ekonomi. Mereka amat menyadari akan kurangnya suara dan kekuatan yang membuat mereka mudah menjadi mangsa eksploitasi dan penindasan, kurangnya memiliki sarana untuk mempengaruhi cara pemerintah mengalokasikan hak dan mendistribusikan sumber daya, dan menjadi pihak yang mengalami pembalasan dendam dan retribusi ketika mereka memutuskan untuk mempertanyakan tempat mereka di dalam masyarakat.[2]

Transparansi, serta akses yang adil dan berkelanjutan ke informasi yang berkualitas, merupakan prasyarat untuk tata pemerintahan yang partisipatif, memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, yang diambil atas dasar informasi dan pemahaman akan konsekuensinya. Dalam konteks ini, adalah penting untuk mewujudkan partisipasi yang berarti dari orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan mempromosikan transparansi dan akses ke informasi.

Namun, di BukangaLonzo pemerintah tidak melakukan konsultasi yang layak dengan masyarakat tentang tanah mereka sebelum terlibat dalam pembangunan taman. Elit tradisional dengan sengaja dimanipulasi untuk mempengaruhi persetujuan dari komunitas mereka; informasi palsu digunakan untuk menarik minat para pemimpin tradisional dan penguasa tanah; janji-janji kosong diberikan tentang proyek-proyek fiktif yang tidak akan pernah diwujudkan; prosedur administrasi dilanggar; perwakilan dari otoritas publik melakukan intimidasi langsung kepada warga; tanda tangan dan transaksi dengan anak di bawah umur menjadi objek pemerasan (ini terjadi di desa BaringaNgashi); dan model pertanian yang dipaksakan kepada masyarakat tanpa Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan (PADIATAPA).

Menyepakati kerangka kerja pembangunan baru

Jelas, karena banyak dari target yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Milenium belum terpenuhi, sangat penting bahwa paradigma pembangunan berkelanjutan yang lebih efektif dapat disepakati dalam bentuk kerangka pembangunan baru di tingkat global dan nasional.

Oleh karena itu pemerintah DRC harus mengakui bahwa mereka yang hidup dalam kemiskinan harus menjadi penentu keputusan tentang masa depan mereka. Dan PADIATAPA dari para pemegang hak, seperti masyarakat adat dan komunitas lokal, harus dihormati dalam setiap keputusan yang diambil. Pemerintah harus menjelaskan dan mengamankan sistem kolektif adat penguasaan hutan di DRC dengan mengamankan hak-hak masyarakat atas PADIATAPA untuk keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka, dan memastikan adanya kompensasi yang layak dan jaminan akses ke keadilan. Ini semua menjadi lebih benar lagi karena memperoleh akses yang lebih besar ke tanah dan sumberdaya alam merupakan salah satu cara penting untuk memperluas peluang-peluang ekonomi yang tersedia bagi keluarga-keluarga miskin, kaum minoritas dan kelompok-kelompok sosial yang rentan.

Oleh Lassana Kone

 

1. SouthWorld (2014), ‘DRC – Agro-industrial parks to address the food security challenge’, July, http://www.southworld.net/drcagro-industrial-parks-to-address-the-food-…. CESR, A Matter of Justice, Securing human rights in the post-2015 sustainable development agenda