Pelanggaran hak asasi manusia oleh agribisnis–Keadilan sekarang untuk masyarakat yang terkena dampak!

Pelanggaran hak asasi manusia oleh agribisnis–Keadilan sekarang untuk masyarakat yang terkena dampak!

Kelompok-kelompok peduli hak asasi manusia bertemu dalam Pertemuan Regional Ke-5 Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara

Kebakaran hutan yang mengamuk di Indonesia dan banyak pembunuhan sewenang-wenang yang berkaitan dengan perampasan tanah untuk agribisnis di seluruh Asia Tenggara telah menjadi berita utama di seluruh dunia. Pelanggaran-pelanggaran yang paling mendasar terhadap hak asasi manusia yang terjadi pada masyarakat ini mengejutkan dan hal ini telah memaksa kelompok-kelompok yang peduli terhadap hak asasi manusia untuk bertemu dalam Pertemuan Regional Ke-5 Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara pada tanggal 5 dan 6 November 2015 di Puerto Princesa, di pulau Palawan, Filipina.

Di antara ke-93 peserta yang hadir terdapat perwakilan-perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dari Myanmar, Malaysia, Indonesia, Thailand dan Filipina serta organisasi-organisasi masyarakat sipil terkait dan anggota masyarakat yang tanahnya dirampas untuk agribisnis. Ini adalah pertemuan ke-5 dalam serangkaian pertemuan (di Indonesia pada tahun 2011, Kamboja pada tahun 2012, Thailand pada tahun 2013 dan Myanmar pada tahun 2014) yang mempertemukan jaringan para pelaku terkait yang bekerjasama untuk membuat perubahan di lapangan sejalan dengan mandat masing-masing mereka. Dihadapkan dengan terus berlanjutnya pelanggaran hak asasi manusia oleh agribisnis transnasional dan nasional, upaya mengembangkan kerangka hukum yang lebih kuat dan memperkuat cara meminta pertanggungan jawab perusahaan belum pernah menjadi sepenting seperti saat ini.

Perampasantanahdanpengrusakanhutan di Palawan, kawasanekologisterakhir Filipina

Anggota masyarakat dari kota Bataraza dan Española mengingatkan peserta rapat akan kebutuhan mendesak untuk menghentikan dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kalangan agribisnis di Pulau Palawan. Mereka telah melakukan perjalanan ke Puerto Princesa untuk memberikan kesaksian bagaimana hak-hak mereka telah dilanggar oleh beberapa perusahaan kelapa sawit yang terus memperluas perkebunan kelapa sawit mereka di atas lahan masyarakat tanpa keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) dari mereka.

Sebuah misi pencari fakta yang bertugas sebelum pertemuan regional diselenggarakan, yang dipimpin oleh Koalisi LSM Palawan Melawan Perampasan Tanah (CALG) dan Komisi Hak Asasi Manusia Filipina (CHRP), telah mengungkapkan pola perampasan tanah dan perusakan hutan oleh perusahaan kelapa sawit, yang sebagian dimiliki oleh investor Malaysia dan Singapura. Dokumen-dokumen yang diperiksa oleh para penyidik ini menunjukkan keterlibatan pejabat pemerintah dalam memperdayai masyarakat adat untuk mengambil tanah mereka. Komisi Nasional Pemerintah Filipina tentang Masyarakat Adat (NCIP) mengumumkan bahwa mereka akan mengeluarkan perintah untuk menghentikan operasi dari perusahaan bersangkutan karena telah beroperasi bertentangan dengan ketentuan UU Hak-Hak Masyarakat Adat yang mengharuskan tanah hanya bisa diperoleh lewat keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan masyarakat adat dan dengan keterlibatan NCIP.

John Mart Salunday, anggota dewan CALG dan Presiden NATRIPAL, sebuah federasi masyarakat adat Palawan, menjelaskan dampak merusak yang telah ditimbulkan ekspansi kelapa sawit:

"Ini seakan-akan orang-orang dalam komunitas yang terdampak akibat keberadaan kelapa sawit menemui kematian secara perlahan-lahan karena mereka tidak lagi memiliki tanaman yang dibutuhkan untuk menyembuhkan diri. Sebelumnya mereka hanya perlu berjalan setengah jam untuk mendapatkan bahan baku untuk membangun rumah-rumah mereka, untuk membuat artefak mereka dan untuk tanaman obat. Sekarang mereka harus berjalan setengah hari ke sisi gunung yang lain sampai mereka dapat menemukan tanaman yang mereka butuhkan."

Seruan untuk moratorium kelapa sawit di Palawan dan Mahkamah Hak Asasi Manusia Regional Asia Tenggara

Didorong oleh parahnya pelanggaran HAM yang telah terbukti terkait dengan ekspansi kelapa sawit di Palawan, pertemuan ini  mendukung secara resmi sebuah petisi baru oleh anggota masyarakat yang terkena dampak yang menyerukan adanya moratorium ekspansi kelapa sawit di Palawan.

Selanjutnya, pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa kekhawatiran yang semakin besar tentang perampasan tanah dan investasi tanah tanpa diimbangi kontrol yang diwajibkan serta tanpa dibarengi pelaksanaan standar tidak hanya terjadi di Filipina, tetapi juga di seluruh kawasan tersebut,. Alokasi tanah besar-besaran untuk perkebunan kayu dan agribisnis tetap lebih didahulukan di atas hak, mata pencaharian dan keamanan pangan lokal masyarakat, yang semakin memperburuk situasi ketidakadilan di kawasan tersebut. Komunitas-komunitas yang frustrasi oleh kurangnya tindakan pemerintah untuk menegakkan hak-hak mereka semakin banyak membawa kasus mereka ke tingkat internasional. Para peserta pertemuan kembali mengulangi seruan Forum Institusi Hak Asasi Manusia Nasional Asia Tenggara (SEANF) untuk pembentukan pengadilan HAM regional di tingkat ASEAN atau Asia.