Pemerintah Inggris akan memperbaiki proposal untuk deforestasi dan dana iklim bilateral

Pemerintah Inggris akan memperbaiki proposal untuk deforestasi dan dana iklim bilateral

Peluncuran pendanaan baru dari Inggris yang telah lama ditunggu-tunggu untuk mengatasi penyebab deforestasi di negara-negara hutan masih ditangguhkan karena instansi pemerintah Inggris masih menuntaskan kasus bisnis untuk prakarsa ini. Sementara itu, NGO-NGO Inggris terus menekan pemerintah untuk memastikan adanya transparansi dalam struktur tata kelola dana tersebut, yang akan diarahkan untuk mendukung negara-negara tropis memerangi deforestasi dan menekan emisi dari penggunaan lahan.

Dalam sebuah surat bersama dan dokumen pengarahan teknis yang dikirim kepada pemerintah pada bulan April, NGO-NGO, termasuk Forest Peoples Programme (FPP), FERN, Greenpeace, Environmental Investigation Agency (EIA) dan Global Witness mendesak pemerintah untuk menyelesaikan program Hutan dan Perubahan Iklim (FCC) yang yang telah direncanakan melalui proses konsultasi dan kolaborasi dengan jadwal implementasinya yang jelas dan mekanisme akuntabilitas untuk pencairan dana di bawah Dana Iklim Inggris (International Climate Fund/ ICF). 

Dalam sebuah konsultasi publik yang diadakan di London pada bulan Mei dan diselenggarakan oleh Departemen Pembangunan Internasional (Department for International Development/DFID), Departemen Energi dan Perubahan Iklim (Department for Energy and Climate Change/DECC) dan Departemen Urusan Pangan dan Pedesaan (Department for Food and Rural Affairs/ DEFRA), NGO-NGO dan peserta dari sektor swasta sama-sama meminta pemerintah Inggris agar memungkinkan adanya reformasi regulasi pada sisi permintaan dan sisi penawaran dalam rangka untuk mengatasi emisi gas rumah kaca, menurunkan laju deforestasi dan memastikan adanya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber penghidupan.

Pada bulan Juli, kelompok NGO (termasuk FERN, RSPB, Rainforest Foundation UK, Greenbelt Movement dan FPP) bertemu dengan Menteri DFID Lyn Featherstone untuk mengajukan rekomendasi-rekomendasi mereka tentang cara memperbaiki desain FCC. Dalam pertemuan tersebut NGO-NGO ini menyoroti perlunya FCC untuk, antara lain:

  • Mendukung sistem governansi hutan berbasis masyarakat, pengelolaan lansekap dan ekonomi lokal yang tangguh dan mengakui peran masyarakat hutan sebagai pemegang hak dan pelaku ekonomi utama
  • Bertindak atas bukti-bukti efektifnya penguasaan oleh masyarakat yang terjamin dalam membendung hilangnya hutan dan memberikan berbagai manfaat bagi sumber penghidupan masyarakat setempat dan masyarakat hutan, termasuk kaum perempuan
  • Mendukung inisiatif untuk membantu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat hutan dan masyarakat sipil untuk melaksan akan PedomanSukarela FAO tentangTata KelolaPenguasaan Tanah, Perikanan dan Kehutanan yang Bertanggung Jawab dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional
  • Menghindari pembiayaan FCC bagi Advance Market Credits (AMCs) untuk pasar karbon hutan karena hal ini beresiko “membodohi” perundingan-perundingan UNFCCC
  • Memastikan keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat hutan dan masyarakat sipil dan penggunaan pengetahuan mereka dalam perancangan dan implementasi FCC

Dalam tanggapannya, sang Menteri mengatakan bahwa pihak pemerintah berkomitmen untuk meninjau kembali kasus bisnis untuk memeriksa bagaimana rekomendasi-rekomendasi dari NGO dapat dimasukkan ke dalam rancangan akhir FCC sebelum diselesaikan untuk disetujui menteri pada akhir 2013.

NGO-NGO masih menunggu munculnya kasus bisnis yang baru dan berencana untuk bertemu dengan DECC di musim gugur ini untuk mengkomunikasikan lebih lanjut tentang usulan masyarakat sipil untuk terciptanya prakarsa iklim dan hutan Inggris yang baru dan efektif.

Informasi lebih lanjut: