Para Pihak dari Konvesi Keanekaragaman Hayati belum siap menerima ‘masyarakat adat’

Mitra-mitra FPP Louis Biswane (Suriname) dan Messe Venant (Kamerun) dalam seksi ILC dari Kelompok Kerja COP11
By
Caroline de Jong

Para Pihak dari Konvesi Keanekaragaman Hayati belum siap menerima ‘masyarakat adat’

Sebuah hasil yang mengecewakan bagi masyarakat adat pada pertemuan ke-11 Conference of the Parties (COP11) to the Convention on Biological Diversity (CBD) di Hyderabad, India, 8-19 Oktober 2012: Para Pihak gagal mengadopsi keputusan untuk memperbarui terminologi “komunitas adat dan komunitas lokal” yang digunakan CBD menjadi “masyarakat adat dan komunitas lokal”, akibat tentangan beberapa pihak.

Istilah “masyarakat adat” sangat penting karena dengan istilah tersebut terdapat pengakuan hak kolektif, misalnya terhadap sumberdaya dan terhadap pengakuan diri, yang mana dengan istilah “adat” saja tidak tercukupi. Penegasan dari status masyarakat adat sebagai masyarakat, bukan hanya komunitas, sangat penting untuk menghormati identitas mereka secara penuh dan melindungi hak-hak azasi mereka. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP), diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada tahun 2007, mengakui hal ini dan sejak saat itu menggunakan istilah “masyarakat adat”. COP CBD merupakan satu-satunya badan pengambil keputusan sebuah konvesi internasional yang menggunakan istilah ‘komunitas adat dan komunitas lokal’. Semua proses terkait dan setingkat lainnya, termasuk COP Konvensi-Konvensi Rio lainnya, telah mengadopsi istilah yang tepat dari ‘masyarakat adat dan komunitas lokal’ dalam keputusan-keputusan mereka yang terkait dengan hal ini. Misalnya, Para Pihak Konvensi Ramsar telah memperbarui istilah mereka musim panas lalu, dan istilah “masyarakat adat dan komunitas lokal” juga telah digunakan dalam dokumen hasil Rio+20.

Saat masyarakat adat dalam COP11, yang bersatu sebagai International Indigenous Forum on Biodiversity (IIFB), mengingatkan dan menekankan rekomendasi dari United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) kepada CBD untuk memperbarui istilah ini[1], sejumlah negara memberi dukungan, dipelopori oleh Norwegia dan Guatemala, dan diikuti oleh Kolombia, Brasil, Bolivia, Peru, Argentina, dan Filipina.

Hanya Kanada dan, menariknya, tuan rumah India yang menolak hal ini, dan mengusulkan untuk menunda diskusi dan keputusan lebih lanjut sampai COP berikutnya, yaitu COP12 (yang akan diselenggarakan pada tahun 2014). Kompromi ini didukung oleh Uni Eropa dan diadopsi sebagai berikut:

Memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang terkandung dalam paragraf 26 dan 27 dari laporan tentang sesi ke-10 United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (E/2011/43-E/C.19/2011/14), meminta open-ended ad-hoc inter-sessional WG8j dan Ketentuan-Ketentuan Terkait, dengan menimbang usulan dari Para Pihak, pemerintah-pemerintah lain, para pemangku kepentingan terkait, dan Komunitas Adat dan Komunitas Lokal, untuk mempertimbangkan masalah ini dan seluruh implikasinya bagi Konvensi dan para pihaknya pada pertemuan selanjutnya, untuk pertimbangan lebih lanjut oleh COP pada pertemuan ke-12.[2]

Organisasi non-pemerintah (NGO) India pada COP tersebut menyatakan kekecewaan dan kemarahan tentang masalah ini dan menunjukkan bahwa posisi India melanggar pernyataan Mahkamah Agung bahwa masyarakat Adivasis adalah penduduk asli India[3] dan juga mengingatkan bahwa India mendukung UNDRIP pada September 2007 dengan menerima istilah masyarakat adat.

Meskipun amat memalukan bahwa isu ini tidak dapat diselesaikan pada COP11, IIFB dan NGO-NGO pendukung dalam CBD Alliance mengatakan bahwa paling tidak hal tersebut akan ditangani dalam 2 tahun ke depan, dan organisasi-organisasi masyarakat adat serta organisasi-organisasi lainnya akan bekerja bersama-sama dalam periode mendatang untuk meyakinkan Kanada, India, dan Uni Eropa untuk mengadopsi istilah “masyarakat adat dan komunitas lokal” secara definitif.

[1] lihat UNEP/CBD/WG8J/7/7/Rev.1: Rekomendasi yang muncul dari Sesi ke-9 dan ke-10 dari UN Permanent Forum on Indigenous Issues

[2] Lihat salinan tanpa suntingan (advanced unedited copy) dari COP11 Decisions, Decision XI/14, Rekomendasi-Rekomendasi kepada CBD yang dihasilkan dari sesi ke-9 dan ke-10 United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, halaman 84: http://www.cbd.int/cop/cop-11/doc/2012-10-24-advanced-unedited-cop-11-decisions-en.pdf

[3] Criminal Appeal No. 11 of 2011,  Special Leave Petition No. 10367 of 2010 in Kailas & Others versus State of Maharashtra TR. Taluka P.S. tanggal 5 Januari 2011