Lembar Berita Elektronik FPP Juli 2013 (versi PDF)

FPP E-Newsletter July 2013
By
FPP

Lembar Berita Elektronik FPP Juli 2013 (versi PDF)

Teman-teman terhormat,

Saling mengakui, saling menghormati dan saling menguntungkan adalah atribut-atribut yang diinginkan dari semua hubungan manusia. Masyarakat adat dan masyarakat-masyarakat hutan lainnya juga mengharapkan hal-hal ini dalam hubungan mereka dengan orang lain – apakah dengan pemerintah, perusahaan swasta, NGO atau organisasi masyarakat adat dan komunitas lainnya. Edisi Lembar Berita Elektronik Forest Peoples Programme kali ini melaporkan keadaan hubungan-hubungan antara masyarakat hutan dengan berbagai lembaga – seraya hubungan-hubungan ini dibina, diuji atau pecah – dalam perjalanan penegasan untuk menegakkan hak asasi manusia, keadilan sosial dan solidaritas.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Indonesia baru-baru ini yang memutuskan bahwa 'hutan adat' masyarakat adat bukan 'kawasan hutan Negara' menunjukkan penghormatan dan pengakuan atas pengelolaan hutan adat, sehingga membuka jalan bagi hubungan yang dinyatakan Presiden Indonesia antara "kebutuhan untuk pengawasan hutan yang lebih kuat dengan kebutuhan untuk menjamin hak-hak masyarakat yang bergantung pada hutan dan masyarakat adat ". Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), telah menggarisbawahi bahwa mengakui hak masyarakat adat akan mengamankan hutan untuk semua.

Kasus ini menggarisbawahi pentingnya pengakuan resmi masyarakat adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak hukum untuk mengklaim hutan adat mereka, dan untuk memperkarakan kasus-kasus di mana hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya tidak dihormati atau dilanggar.

Jika rasa hormat dan pengakuan bagi masyarakat hutan menjadi norma yang akan diterapkan dalam semua proses pembangunan yang mempengaruhi mereka, maka mereka tidak akan lagi secara rutin diabaikan ketika proyek-proyek pembangunan yang penting direncanakan atau dilaksanakan di wilayah mereka. Itulah yang terjadi dalam lelang tambang-tambang di desa Amerindian di daerah hulu Sungai Kwitaro di Guyana yang memiliki kepentingan spiritual dan mata pencaharian khusus bagi masyarakat Wapichan. Di Jambi, Indonesia, konsesi minyak sawit PT Asiatic Persada yang merupakan anak perusahaan Wilmar telah dijual kepada perusahaan lain, di tengah-tengah proses mediasi oleh Compliance/Advisory Ombudsman (CAO) International Finance Corporation (IFC), untuk menyelesaikan masalah ganti rugi penggusuran yang menimpa Batin Sembilan. Penjualan konsesi itu dilakukan tanpa konsultasi terlebih dahulu atau penghormatan terhadap keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC) dari masyarakat yang terlibat dalam proses mediasi.

Lembar berita elektronik ini juga melaporkan tindakan yang diambil oleh masyarakat hutan dan pendukung mereka untuk melibatkan badan-badan PBB dan proses-proses internasional, termasuk Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), Platform Sains-Kebijakan tentang Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem (IPBES) dan Jaringan Adat Dunia (WIN). Sebuah laporan alternatif telah disampaikan kepada CEDAW tentang situasi perempuan adat di Republik Demokratik Kongo (DRC) yang menyoroti adanya kesenjangan yang mencolok dalam laporan pemerintah. Laporan ini akan disajikan kepada CEDAW oleh sebuah delegasi perempuan adat dari RDK bulan ini.

Selain itu, dalam pengajuan ke CBD, yang dikoordinasikan oleh FPP, sebuah konsorsium organisasi masyarakat adat, organisasi-organisasi berbasis komunitas, serta berbagai jaringan dan NGO menggarisbawahi pentingnya penggunaan istilah "masyarakat adat dan komunitas lokal" dalam kerja-kerja CBD, seperti yang direkomendasikan oleh Forum Tetap PBB mengenai Isu-Isu Adat, untuk dapat sepenuhnya menghormati identitas masyarakat adat, sesuai dengan pengadopsian Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat oleh Majelis Umum PBB.

Kolaborasi antara organisasi adat juga terjadi melalui pertukaran masyarakat untuk berbagi dan mempelajari aksi-aksi seperti pemetaan masyarakat dan perencanaan penggunaan lahan, seperti yang ditunjukkan oleh organisasi masyarakat Kalin'a dan Lokono di Marowijne (KLIM) dari Suriname dan Asosiasi Pembangunan Masyarakat Kawasan Tengah Selatan (SCPDA) di Guyana.

Terakhir, dalam rangka memperingati ulang tahun ke-10 Réseau CREF yang merupakansalah satu mitra FPP di RDK, kami mewawancarai sang Direktur tentang tujuan-tujuan, visi dan kegiatan masa depan mereka. Organisasi ini telah mendukung hak-hak masyarakat hutan dan melestarikan hutan di RDK selama satu dekade, dan kami berharap mereka melanjutkan pekerjaan mereka yang berharga di tahun-tahun mendatang.

Joji Cariño, Direktur