Lembar Berita Elektronik FPP Oktober 2013 (versi PDF)

FPP E-Newsletter October 2013
By
FPP

Lembar Berita Elektronik FPP Oktober 2013 (versi PDF)

Teman-teman yang baik, 

Prinsip bahwa pemenuhan hak asasi manusia adalah sarana sekaligus tujuan pembangunan membawa perhatian pada pentingnya pemantauan hak asasi manusia sebagai sarana untuk memberdayakan para pemegang hak untuk menegakkan hak-hak mereka, seraya tetap menuntut tanggungjawab negara dan aktor-aktor lainnya untuk melaksanakan kewajiban hak asasi mereka.

Lembar berita FPP edisi ini menunjukkan bagaimana pemantauan hak asasi manusia telah digunakan untuk menyusun rekomendasi-rekomendasi kebijakan mengenai ekspansi agribisnis, program-program investasi hutan, diskriminasi gender serta kebijakan pinjaman dana dari lembaga-lembaga keuangan internasional.

Di Asia Tenggara, dipicu oleh bukti-bukti adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh investasi lintas batas dalam sektor agribisnis, perwakilan dari Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional melakukan pertemuan di Bangkok dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan sebuah rencana aksi bagi penegakan hak asasi manusia yang efektif di sektor agribisnis. 

Proyek Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke (MIFEE) di provinsi Papua, Indonesia memberikan contoh akan pelanggaran hak asasi manusia oleh sektor agribisnis. Proyek MIFEE ini dilaporkan kepada Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial karena telah mengancam kelangsungan hidup masyarakat Malind dan masyarakat lain yang terkena dampaknya karena melanggar hak mereka atas pangan dan mengabaikan lembaga-lembaga budaya mereka.

Di Peru, upaya untuk waspada yang dilakukan oleh masyarakat adat sejak tahun 2010 demi memantau pemenuhan komitmen pemerintah mengenai hutan telah berhasil membuat pemerintah Peru sepakat untuk merubah konsep Rencana Investasi mereka, untuk mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya, serta untuk mengatasi pembalakan liar dan deforestasi. 

Program Investasi Hutan (FIP) Bank Dunia menyediakan pendanaan baru untuk hutan di Peru dan negara-negara lainnya di bawah Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Karena khawatir akan dampak-dampak yang diakibatkan investasi lembaga-lembaga keuangan internasional terhadap hak asasi manusia, masyarakat adat dan NGO dalam pertemuan terakhirnya membuat sebuah petisi kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menyediakan panduan tentang kewajiban-kewajiban hak asasi manusia dari bank-bank pembangunan multi-lateral dan mengusulkan prosedur uji tuntas untuk memastikan bahwa penanaman investasi tidak akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, NGO-NGO terus memantau proses pemerintah Inggris untuk mengembangkan sebuah pendanaan baru terkait Hutan dan Perubahan Iklim (FCC) untuk mengatasi penyebab deforestasi, dan telah mengusulkan langkah-langkah yang dapat memaksimalkan manfaat-manfaat sosial dan lingkungan.

Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat, yang akan diselenggarakan di bulan September 2014 sebagai Sidang Pleno Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB, akan meninjau kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP), tujuh tahun setelah pengadopsiannya di tahun 2007. Tentunya sudah tepat waktunya bagi Konvensi Keanekaragaman Hayati untuk mengadopsi penggunaan istilah “masyarakat adat”seperti yang direkomendasikan oleh Forum Tetap tentang Isu-Isu Adat, bukan?

Konferensi Global tentang Hak Atas Tanah Masyarakat terakhir yang  diselenggarakan di Interlaken, Swiss, menyerukan pelipatgandaan jaminan hak masyarakat atas menjelang tahun 2018. Sementara itu, sebuah lokakarya global tentang pemantauan dan pemetaan partisipatif bersama masyarakat diselenggarakan di Danau Toba, Sumatra Utara, Indonesia dan menyerukan agar hutan-hutan adat dipetakan dan ditandai batas-batasnya dan terpisah dari hutan negara.

Terakhir, kami senang sekali menyoroti kerja Mitra FPP Organisasi Masyarakat Kalin’a dan Lokonodi Marowijne (KLIM) di Suriname, dan Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih di Kalimantan Barat pada kesempatan publikasi terbaru 2 buah buku tentang sejarah gerakan mereka.

Secara keseluruhan, pemantauan hak asasi manusia telah berfungsi sebagaimana mestinya untuk membantu penegakan hak asasi manusia bagi semua dan kerja-kerja seperti itu layak mendapatkan penguatan dan dukungan lebih jauh.

Joji Cariño, Direktur