Protokol Baru dikembangkan untuk Pemantauan dan Pengelolaan Konservasi Bernilai Tinggi 5 dan 6

Konsultasi multipihak tentang HCV 5 dan 6 di Bogor, Indonesia
By
Sophie Chao

Protokol Baru dikembangkan untuk Pemantauan dan Pengelolaan Konservasi Bernilai Tinggi 5 dan 6

Pengakuan atas dampak sosial dan lingkungan dari konversi lahan skala besar untuk perkebunan monokultur seperti kelapa sawit telah menyebabkan munculnya berbagai standar keberlanjutan sukarela, termasuk forum minyak sawit berkelanjutan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), untuk mengadopsi konsep HCV (High Conservation Values/ Konservasi Nilai Tinggi). HCV didefinisikan sebagai nilai-nilai sosial dan lingkungan penting dalam ekosistem dan lanskap yang telah diidentifikasi bersama dalam proses multipihak jangka panjang sebagai nilai-nilai penting yang harus dilestarikan dan ditingkatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Seluruhnya ada 6 jenis HCV dan deskripsi dari masing-masing HCV dapat dilihat di sini.

Perusahaan-perusahaan anggota standar sukarela seperti RSPO diwajibkan untuk mengidentifikasi, mengelola dan memantau HCV, yang meliputi baik nilai sosial maupun lingkungan, untuk melindungi dan meningkatkannya. HCV 5 dan 6 dirancang untuk menjamin kebutuhan dasar dan nilai-nilai budaya masyarakat.

Bekerja sama dengan Zoological Society of London (ZSL), Forest Peoples Programme telah mengembangkan Protokol Pemantauan dan Pengelolaan Konservasi Nilai Tinggi 5 dan 6 dengan Panduan Praktik Terbaik dalam Keterlibatan Masyarakat. Protokol ini akan melengkapi Sistem Pemantauan Ancaman HCV yang ada, yang dihasilkan ZSL yang lebih banyak difokuskan pada HCV 1 hingga 4 (nilai-nilai yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati). Protokol HCV 5 dan 6 direvisi berdasarkan hasil dari dua konsultasi multipihak yang diselenggarakan di Indonesia dan Kamerun, yang dihadiri oleh anggota masyarakat, NGO lokal dan nasional, perusahaan minyak sawit, lembaga audit dan peneliti. Dokumen ini dibagikan untuk konsultasi publik yang lebih luas melalui High Conservation Resource Network, Pokja HCV dan Keanekaragaman Hayati RSPO, dan pertemuan RSPO di Medan, Sumatera Utara, pada bulan November 2013.

Apabila sebagian besar tanah-tanah adat, tanah-tanah yang dimanfaatkan secara adat atau tanah-tanah yang menjadi tumpuan mata pencaharian lokal diubah menjadi perkebunan kelapa sawit, dan kemudian sebagian besar dari wilayah sisanya disisihkan untuk konservasi keanekaragaman hayati dan nilai-nilai lingkungan lainnya, maka perekonomian masyarakat setempat smau tidak mau akan berada di bawah tekanan yang besar. Seringkali, lahan tersebut telah dimiliki, dimanfaatkan, dikelola dan diturunkan dari generasi ke generasi sesuai dengan norma-norma dan praktek-praktek adat yang ada, dan memiliki posisi sentral dalam identitas sosial dan budaya, serta kaitan sejarah, dari komunitas ini. Dengan demikian, identifikasi, pemantauan dan pengelolaan (IPP) yang memadai dari HCV 5 dan 6 amatlah penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat ini dapat terus dipenuhi, dan bahwa identitas budaya dan praktek tradisional mereka dapat dipertahankan, seraya menjamin kelangsungan perlindungan dan/atau peningkatan Nilai Konservasi Tinggi lainnya. Jadi, Protokol tersebut menjelaskan bahwa IPP HCV harus didasarkan pada pengakuan bahwa masyarakat setempat memiliki hak adat atas tanah, terlepas dari apakah hak-hak tersebut diakui secara formal atau tidak dicantumkan dalam hukum nasional. Selain itu, proses tersebut harus didasarkan pada penghormatan kepada hak masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD/FPIC) mereka terhadap pembebasan lahan oleh perusahaan pada awalnya.Pedoman pemantauan dan pengelolaan HCV 5 dan 6 yang diatur dalam Protokol yang baru ini merupakan sebuah langkah yang disambut baik dan yang seharusnya diadakan jauh sebelumnya dalam rangka untuk menyediakan data dan panduan yang lengkap tentang praktik terbaik dalam hal ini, dengan partisipasi dan keterlibatan penuh masyarakat setempat yang bergantung pada daerah-daerah ini untuk mata pencaharian dan budaya mereka. Dalam praktiknya, partisipasi, konsultasi dan keterlibatan aktif masyarakat, yang disetujui masyarakat bersangkutan, dalam pengelolaan dan pemantauan HCV 5 dan 6 belum banyak dilakukan di sektor kelapa sawit meskipun semakin banyak bukti menunjukkan bahwa konsultasi dengan dan partisipasi masyarakat dalam ketiga tahap proses IPP HCV ini dapat memunculkan hasil positif bagi perlindungan dan peningkatan ke-6 jenis HCV. Pengujicobaan Protokol ini diharapkan dapat dilakukan dalam konsesi kelapa sawit di Indonesia dan Kamerun sepanjang tahun 2014.Informasi lebih lanjut:

 

Monitoring Protocol for High Conservation Values 5 and 6 with Guidelines on Best Practices in Community Engagement
By
FPP