Lembar Berita Elektronik FPP Oktober 2012 (versi PDF)

FPP E-Newsletter October 2012
By
FPP

Lembar Berita Elektronik FPP Oktober 2012 (versi PDF)

Teman-teman yang terhormat,

Membangun sebuah konsensus global mengenai bagaimana menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik merupakan sebuah kerja keras. Bahwa masyarakat adat kini memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan global sebagian besar merupakan hasil dari upaya-upaya mereka sendiri, namun kami di Forest Peoples Programme mendapat kehormatan dan diperkaya lewat peran kami dalam mendukung dan memberi nasihat pada pelibatan ini. Meskipun demikian, memastikan bahwa suara masyarakat hutan dan masyarakat pedesaan lainnya terdengar gaungnya secara global mungkin akan menjadi semakin sulit ke depannya. Dunia baru saja melewati sebuah titik kepastian hasil: lebih dari setengah populasi global kini tinggal di perkotaan, yang menjadikan upaya ini semakin menyulitkan dan menjadi lebih penting untuk mengelola hutan secara bijaksana dengan cara yang dapat menjamin keberlangsungan mata pencaharian lokal dan menghormati hak-hak masyarakat hutan.

Minggu ini, pemerintah dan pihak lainnya yang mengawasi Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD) tengah melakukan pertemuan di India untuk meninjau ulang bagaimana cara untuk lebih mengefektifkan keputusan-keputusan mereka. Kesempatan tersebut merupakan sebuah peluang penting bagi CBD untuk menegaskan bahwa mewujudkan “pemanfaatan (secara) adat yang berkelanjutan”, yang dibangun berdasarkan kearifan lokal terhadap lingkungan, mensyaratkan penghormatan pada hak-hak masyarakat lokal dan hak-hak masyarakat adat atas lahan dan sumber-sumber daya mereka. Para pejabat badan PBB yang bertanggung jawab untuk menjaga keanekaragaman budaya dunia, yaitu UNESCO, yang juga Badan yang menjalankan Konvensi Warisan Dunia (World Heritage Convention), baru-baru ini melakukan pertemuan dengan masyarakat-masyarakat adat untuk meninjau kembali bagaimana seharusnya mereka mengatasi masalah-masalah mereka. Pertemuan tersebut ditutup dengan kesimpulan bahwa prosedur-prosedur UNESCO harus diubah untuk dapat menghormati hak-hak masyarakat adat. Kebijakan-kebijakan seperti itu haruslah bersifat inklusif dan harus melindungi hak-hak perempuan adat, seperti yang ditegaskan oleh kebijakan baru yang diadopsi oleh Asia Indigenous Peoples Pact atau Pakta Masyarakat Adat Asia.

Harapan-harapan timbul agar Presiden Bank Dunia yang baru kini bisa menyesuaikan kebijakan pengaman Bank Dunia agar dapat secara layak menghormati hak-hak tersebut sebagai hasil dari tinjauan kebijakan yang baru-baru ini dilakukannya. FPP dan kelompok-kelompok adat yang menjadi mitra juga hadir dalam pertemuan pembuka Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund) yang tengah dibentuk sebagai mekanisme pendanaan untuk mengimplentasikan Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim. Dana ini juga perlu menjamin adanya penghormatan atas hak-hak masyarakat hutan dalam pelaksanaannya. Beberapa kemajuan dalam mempraktikkan prinsip-prinsip telah dicapai pada saat Kongres Konservasi Dunia (World Conservation Congress) di Korea Selatan di mana ditetapkan resolusi-resolusi yang menegaskan perlunya menghormati hak-hak dan peran masyarakat adat dalam upaya konservasi dan di mana Mekanisme Whakatane (Whakatane Mechanism), yang berupaya menyesuaikan upaya konservasi dengan penghormatan penuh atas hak, mendapat dukungan lebih lanjut. Kebutuhan yang mendesak untuk revisi pendekatan ini mendapat sorotan pada berita-berita di Peru yang mengabarkan peningkatan ‘konservasi benteng’ menyebabkan dikeluarkannya masyarakat dari hutan milik mereka. Di Venezuela, masyarakat Yanomami di kawasan Upper Orinoco, yang di atas kertas mendapatkan perlindungan karena keberadaannya di dalam Cagar Biosfir dan Taman Nasional, terus mengalami invasi dari operasi penambangan liar. Masyarakat Yanomami menuntut sebuah investigasi yang lebih detil atas dugaan pelanggaran dan menuntut keikutsertaan dalam pengawasan daerah mereka, sehingga mereka dapat menjaganya dengan lebih efektif.

Program FPP dan mitra di Republik Demokratik Kongo, yang didukung oleh Badan Pembangunan Internasional Swedia (Swedish International Development Agency), melanjutkan upaya-upayanya untuk membangun kesadaran lokal dan nasional akan perlunya jaminan hak-hak atas tanah dan pengambilan keputusan berbasis masyarakat sebagai inti dari upaya-upaya mengurangi laju deforestasi. Pentingnya hal ini dinyatakan secara jelas oleh dua studi baru yang telah dilakukan. Sebuah laporan yang disponsori oleh Pemerintah Norwegia dan Inggris menunjukkan bagaimana perluasan pertanian menimbulkan 80% deforestasi global dan salah satu langkah kunci untuk menghentikan ini adalah dengan menjamin penguasaan masyarakat. Namun, riset rinci FPP dan mitra-mitranya atas kelapa sawit baik di Afrika dan Asia Selatan mengungkapkan bahwa bahkan di saat perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak-hak ini sebagai anggota dari Roundtable on Sustainable Palm Oil, dalam prakteknya perampasan tanah terus berlanjut. Standar-standar sukarela atau retoris merupakan suatu awal, namun harus ditindaklanjuti dengan persyaratan-persyaratan yang mengikat, mengawal dan menegakan aturan.

Marcus Colchester, Direktur