Lembar Berita Elektronik FPP Februari 2013 (versi PDF)

FPP E-Newsletter February 2013
By
FPP

Lembar Berita Elektronik FPP Februari 2013 (versi PDF)

Sahabat-sahabat tercinta,

Saat seseorang mengatakan bahwa suatu solusi gagal karena ‘kurangnya kemauan politik’, saya secara otomatis langsung bertanya pada diri sendiri: kemauan politik siapa dan kepentingan-kepentingan apa yang mendorong hal sebaliknya? 

Riset lapangan baru dari Kosta Rika menunjukkan bahwa pemerintah telah berpuluh-puluh tahun mendiamkan dan mengijinkan pengambilalihan tanah-tanah masyarakat adat secara besar-besaran  dan kini tidak mampu melakukan sesuatu ketika para pemimpin adat diancam dan dibunuhi. Apakah hal ini terjadi hanya karena ‘kurangnya kemauan politik’ atau karena pemerintah-pemerintah yang melanjutkan pemerintahan sebelumnya memiliki kaitan-kaitan yang erat dengan elit pemilik tanah dan karenanya menutup mata atas diskriminasi, kekerasan dan kebencian yang terjadi pada masalah sumber-sumber daya ini, daripada melawan perampasan tanah secara ilegal ini? 

Pemerintah Peru kini mengijinkan pembangunan jalan-jalan baru dan infrastruktur lainnya dilaksanakan melintasi tanah-tanah dan hutan-hutan adat agar terhubung dengan Brasil, yang sedemikian mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat Isconahua yang terisolasi. Merekatinggal di atas tanah yang sama yang disediakan pemerintah untuk melindungi mereka. Di saat yang sama pemerintah Peru amat menyadari bahwa keputusan yang diambil akan mengorbankan hak-hak masyarakat adat tersebut namun tetap memutuskan untuk mendukung kepentingan usaha yang terus menekan pembukaan jalur menuju kawasan Amazon untuk hal yang mereka anggap sebagai pembangunan. Sama halnya, adalah prioritas terhadap penambangan dan kurangnya perlindungan hukum bagi hak-hak adat yang telah mendorong diambilnya keputusan pengadilan yang mengerikan di Guyana. 

Dominasi yang sama terjadi pada proses politik oleh prioritas jangka pendek kepentingan sektoral yang sempit  yangmenghalangi negosiasi-negosiasi internasional untuk menghadapi perubahan iklim. Pertemuan terakhir di Doha menunjukkan bahwa ‘kurangnya kemauan politik’ ini (dominasi kepentingan tertentu yang berupaya melakukan hal sebaliknya) telah menghasilkan kelumpuhan virtual. Seluruh masa depan kita, tidak hanya masa depan masyarakat yang bergantung pada hutan, terancam oleh kurangnya aksi . 

Karenanya, ketika Pemerintah Inggris mengumumkan sebuah kebijakan bantuan yang baru untuk memberantas penyebab deforestasi lewat kerja secara langung dengan korporasi, tidaklah mengejutkan jika kita dapatkan gambaran bahwa mereka tengah menaruh serigala di antara unggas. Ya, perubahan dalam tindak tanduk korporasi haruslah menjadi bagian dari setiap solusi, namun untuk mewujudkan ini kita juga membutuhkan masyarakat sipil yang waspada dan penggalangan masyarakat yang bergantung pada hutan untuk meminta pertanggungjawaban kalangan usaha yang telah ‘direformasi’ ini. Bagaimanapun juga, begitulah tujuan dari demokrasi. 

Sebagai sebuah organisasi hak asasi manusia, adalah tugas kita untuk mendukung solusi-solusi yang menghormati hak-hak manusia. Namun sebagai analis dan advokat, adalah juga tugas kita untuk membongkar kepentingan politik dan ekonomi yang berada di balik semua tindakan penyalahgunaan.  Kita melakukan hal ini dengan membantu menciptakan tranparansi dan akuntabilitas. Jadi, di Republik Demokratik Kongo, di mana kepentingan korporasi kini tengah berupaya mencari keuntungan dari pasar-pasar sukarela karbon hutan yang baru, kami membongkar kurangnya kepatuhan mereka pada kewajiban  untuk mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat yang bergantung pada hutan. Dengan semangat yang sama, kami tengah bekerja sama dengan masyarakat adat Baka di Kamerun untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dalam pengambilan keputusan akan masa depan hutan-hutan mereka. Sementara itu di tingkat internasional kami bekerja sama dengan masyarakat-masyarakat adat yang mendesak agar pengetahuan tradisional mereka juga harus dihormati dan diterapkan untuk mempertahankan ekologi planet kita yang amat berharga ini.

Tidak kalah pentingnya, adalah kehormatan dan kebahagiaan saya menyambut Joji Cariño sebagai Direktur Forest Peoples Programme yang baru. Joji, yang telah mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, akan mulai bertugas di bulan April dan saya menantikan saat untuk melayani di bawah kepemimpinannya. 

Marcus Colchester, Direktur