Organisasi-organisasi adat menentang ekspansi Camisea sementara Peru menangguhkan keputusan untuk menetapkan konsesi baru

Sebuah perkemahan Mashco Piro yang sudah tidak digunakan lagi di salah satu pantai dalam Cagar Alam kawasan Kugapakori-Nahua-Nan
By
Forest Peoples Programme

Organisasi-organisasi adat menentang ekspansi Camisea sementara Peru menangguhkan keputusan untuk menetapkan konsesi baru

Tanggal 2 November 2012 empat organisasi adat Peru mengeluarkan sebuah pernyataan yang menentang rencana-rencana yang baru-baru ini disetujui tentang ekspansi operasi di lapangan-lapangan gas bumi Camisea[1] di bagian tenggara negara tersebut. Ekspansi ini dapat mengancam ‘kelangsungan hidup fisik dan budaya’ masyarakat adat yang berada dalam ‘isolasi sukarela’ (voluntary isolation) dan dalam kontak awal (initial contact).[2] Ekspansi ini direncanakan akan dilakukan dalam Cagar Alam Kugapakori-Nahua-Nanti yang diperuntukkan bagi masyarakat-masyarakat terisolasi yang dianggap terlarang untuk industri ekstraktif. Namun, sebelumnya di tahun ini sebuah Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk fase pertama ekspansi tersebut telah disetujui oleh Kementerian Energi dan Mineral Peru, meskipun ditentang departemen urusan adat pemerintah, INDEPA, dan dipertanyakan oleh organisasi-organisasi adat.

Pernyataan yang ditulis oleh organisasi masyarakat adat AIDESEP, FENAMAD, ORAU dan COMARU mengatakan bahwa:

'Mempromosikan investasi dalam proyek-proyek energi tidak harus melanggar hak-hak fundamental -masyarakat adat yang dalam isolasi atau dalam kontak awal, sebagaimana menjadi jelas lewat kontak yang dipaksakan atas mereka di tahun-tahun belakangan ini, yang teramat rentan…Meskipun perlu untuk memenuhi permintaan nasional akan energi dalam dekade-dekade mendatang, hal ini harus dilaksanakan sesuai dengan kewajiban sosial dan lingkungan dan menghormati hak-hak dari masyarakat adat yang paling rentan, sebagaimana ditetapkan dalam Konstitusi kami, Konvensi ILO 169, dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Kami mendesak pemerintah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang melindungi masyarakat-masyarakat terisolasi yang didasarkan atas penghormatan pada pandangan komunitas adat Amazonian akan dunia daripada ekstraksi sumber-sumber daya alam.’

Tiga hari kemudian, dalam sebuah dengar pendapat di Inter-American Commission on Human Rights di Washington D.C., ekspansi operasi di Camisea dikutuk oleh presiden FENAMAD Jaime Corisepa.  Dengar pendapat tersebut adalah tentang masyarakat-masyarakat ‘terisolasi’ di seluruh benua tersebut, namun Corisepa memberi tekanan khusus pada negara tumpah darahnya:

‘Saya ingin bicara hal-hal yang paling detil tentang Peru,’ katanya kepada Komisi. ‘Misalnya, ada Cagar Alam Wilayah Kugapakori-Nahua-Nanti yang telah diberikan pengakuan hukum oleh negara, namun telah digunakan juga oleh operasi minyak dan gas bumi selama lebih dari dua puluh tahun.’

Pernyataan tanggal 2 November tersebut dikeluarkan menyusul sebuah pernyataan lainnya di bulan Agustus[3] yang dikeluarkan oleh empat organisasi yang sama.Pernyataan tersebut menyuarakan penentangan mereka terhadap pembentukan sebuah konsesi yang benar-benar baru, yaitu Lot Fitzcarrald, di sebelah timur Lot 88,Pernyataan ini juga merupakan susulan dari sebuah surat tentang kedua Lot ini kepada Pelapor Khusus PBB[4] sebelumnya di bulan yang sama. Lot Fitzcarrald mengancam untuk membuka bahkan lebih banyak kawasan dalam Cagar Alam tersebut untuk eksploitasi gas bumi serta kawasan dalam Taman Nasional Manu, yang merupakan salah satu situs Warisan Dunia UNESCO, yang telah mendorong UNESCO untuk melobi pemerintah Peru, dan menekankan bahwa eksploitasi minyak dan gas bumi tidak sesuai untuk kawasan-kawasan tersebut.[5] Di bulan April, Menteri Energi Peru mengatakan bahwa Lot Fitzcarrald akan ditetapkan sebelum akhir tahun ini, namun Perupetro baru-baru ini mengumumkan penangguhan ‘bidding round’ atau ronde pelelangan minyak dan gas bumi mereka yang berikutnya, ketika lot-lot baru diumumkan, sampai tahun 2013.[6] Mungkinkah keprihatinan organisasi-organisasi adat dan organisasi-organisasi HAM internasional telah mempengaruhi keputusan ini? Waktu yang akan menjawabnya.

[2] Menurut Definisi PBB, masyarakat adat dalam ‘voluntary isolation’ adalah masyarakat adat yang memilih untuk hidup terisolasi dan hanya mengadakan kontak sporadis dengan masyarakat luar, yang merupakan salah satu strategi mereka untuk bertahan hidup. Sedangkan masyarakat adat dalam ‘intial contact’ adalah masyarakat adat yang baru-baru saja mengadakan kontak dengan dunia luar atau telah mengadakan kontak namun tidak terlalu mengenal pola-pola dan aturan-aturan hubungan milik masyarakat luar. Mereka adalah masyarakat yang rentan (terhadap penyakit, kehilangan tanah, dsb.) akibat kontak atau pengaruh dengan mayoritas dunia luar. Singkat kata, masyarakat dalam kedua kategori ini adalah masyarakat yang tidak melakukan kontak yang signifikan dengan dunia luar.