“Manis dan Pahitnya Tebu”: Suara Masyarakat Adat Malind dari Merauke, Papua

“A sweetness like unto death”: Voices of the indigenous Malind of Merauke, Papua
By
Pusaka, Sawit Watch and FPP

“Manis dan Pahitnya Tebu”: Suara Masyarakat Adat Malind dari Merauke, Papua

Publikasi ini diluncurkan pada peringataan Hari Pangan Sedunia, yang ditandai oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tema "Sistem Pangan Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Gizi". Secara khusus, laporan ini berusaha untuk memberi ilham pada salah satu tujuan utama Hari Pangan Sedunia, yaitu untuk mendorong partisipasi masyarakat pedesaan, khususnya kaum perempuan dan mereka yang memiliki kewenangan paling kecil, dalam keputusan dan kegiatan yang mempengaruhi kondisi hidup mereka.

Laporan yang mengejutkan ini berisi hasil studi lapangan rinci yang pertama tentang pengalaman masyarakat dengan proyek perkebunan seluas 2 juta hektar pemerintah Indonesia yang bernama Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Studi ini menunjukkan bahwa MIFEE telah merusak swasembada masyarakat setempat, yang memunculkan keraguan akan kebijakan nasional pemerintah di bidang ketahanan pangan yang didasarkan pada dukungan terhadap perusahaan pertanian skala besar dengan mengorbankan masyarakat setempat. 

Temuan-temuan penting dari laporan ini adalah: 

  • Perusahaan tebu, kelapa sawit dan kayu yang beroperasi di Merauke gagal menghormati hak masyarakat adat Malind untuk tidak memberikan persetujuan mereka terhadap konversi lahan, dan masyarakat memberikan persetujuan mereka terhadap konversi lahan berdasarkan informasi yang menyesatkan dan terbatasnya kebebasan memilih 
  • Peraturan perundangan nasional dan lokal tidak dilaksanakan atau ditafsirkan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan pemerintah, atau secara inheren bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional, dan perlu segera direformasi
  • Ketahanan pangan masyarakat Malind sangat terancam oleh maraknya konversi lahan menjadi perkebunan monokultur tanpa adanya jaminan perlindungan yang memadai terhadap mata pencaharian mereka yang berbasis hutan, baik dari negara atau perusahaan

Laporan ini mengkaji sejauh mana hak atas Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) masyarakat adat Malind dari Merauke di Provinsi Papua, Indonesia, dihormati oleh perusahaan tebu PT Anugrah Rejeki Nusantara (PT ARN) milik Wilmar, dalam konteks proyek MIFEE.

Temuan-temuan yang didapat menunjukkan bahwa apabila masyarakat setempat memberikan persetujuan mereka atas konversi tanah adat mereka, hal ini sebagian besar didasarkan pada informasi yang tidak memadai dan sepihak, janji-janji bantuan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang tidak terjamin, persyaratan kompensasi yang dipaksakan, kontrak yang tidak jelas atau tidak ada, dan nyaris tanpa ada kebebasan untuk memilih dan berekspresi. Peraturan perundangan nasional dan lokal tidak dilaksanakan, atau ditafsirkan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan pemerintah, atau secara inheren bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional, dan amat perlu direformasi.

Keprihatinan khusus ditujukan pada ketahanan pangan masyarakat adat Malind yang terancam mengingat konversi tanah adat mereka yang luas menjadi perkebunan monokultur, serta konsekuensi-konsekuensi dari transformasi yang cepat dan dipaksakan ini terhadap mata pencaharian, budaya, identitas dan kelangsungan hidup mereka sebagai suatu masyarakat.

Temuan-temuan dalam laporan ini digunakan untuk mendukung pengajuan pengaduan ketiga masyarakat sipil di bawah prosedur aksi mendesak dan peringatan dini Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial, yang telah menyebabkan munculnya rekomendasi lebih lanjut dari Komite CERD kepada pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pengakuan dan penghormatan yang lebih baik terhadap hak-hak masyarakat adat Malind.

Rekomendasi:

  • Pemerintah Indonesia agar segera menghentikan setiap bagian dari proyek MIFEE yang dapat mengancam kelangsungan budaya masyarakat yang terkena dampak dan memberikan dukungan segera kepada masyarakat adat – yang dirancang dengan partisipasi dan persetujuan mereka – yang telah terampas sumber penghidupannya
  • Peraturan perundangan nasional dan daerah perlu direvisi dan diselaraskan dengan instrumen HAM yang ada, termasuk dalam kaitannya dengan hak masyarakat adat di Papua untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka terhadap setiap proyek yang mempengaruhi tanah, wilayah dan sumber daya mereka
  • PT ARN dan perusahaan lainnya yang beroperasi di Papua harus memberikan informasi yang komprehensif dan tidak memihak dalam jumlah yang memadai kepada masyarakat sebelum proyek apapun akan dilaksanakan, dalam kondisi di mana masyarakat bebas untuk mengekspresikan diri, dan berkonsultasi dengan mereka dengan cara yang menghormati hak mereka untuk tidak memberikan persetujuan mereka.
Laporan ini tersedia dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia