Pertemuan masyarakat mengenai kepala sawit di Liberia menghasilkan deklarasi yang tegas tentang kelanjutan pembangunan kelapa sawit di Liberia

Para delegasi di pertemuan masyarakat membahas minyak sawit di Liberia
By
Ashoka Mukpo, Sustainable Development Institute (SDI) Liberia

Pertemuan masyarakat mengenai kepala sawit di Liberia menghasilkan deklarasi yang tegas tentang kelanjutan pembangunan kelapa sawit di Liberia

Perwakilan masyarakat dari seluruh Liberia berkumpul di Bopolu City di Gbarpolu County pada tanggal 27 – 29 November. Pertemuan ini diadakan untuk membahas dampak-dampak pembangunan konsesi perkebunan kelapa sawit yang tengah berlangsung di Liberia terhadap tanah yang telah dimanfaatkan dan dimiliki (secara adat atau lainnya) oleh masyarakat. Lebih dari seratus limapuluh delegasi masyarakat dari daerah Grand Cape Mount, Bomi, Gbarpolu dan Sinoe menghadiri pertemuan yang diselenggarakan lewat kerja sama antara Sustainable Development Institute/SDI (Institut Pembangunan Berkelanjutan), Save My Future Foundation/SAMFU (Yayasan Selamatkan Masa Depanku) dan Social Entrepreneurs for Sustainable Development/SESDev (Wirausahawan Sosial untuk Pembangunan Berkelanjutan).

Hasil pertemuan tersebut adalah sebuah deklarasi yang tegas, yang disusun dan disepakati oleh perwakilan masyarakat, yang menuntut adanya penghormatan yang layak atas hak-hak, kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat yang terkena dampak pembangunan kelapa sawit yang tengah berlangsung saat ini dan yang akan dilaksanakan di masa mendatang di Liberia.

Meskipun rencananya ekspansi operasi yang ada akan dilaksanakan di Grand Cape Mount dan Bomi (oleh Sime Darby) dan di Sinoe (oleh Golden Veroleum), pembangunan belum dimulai di Gbaropulu di mana Sime Darby berencana untuk membuka dan menanam hingga seluas 50.000 ha. Daerah konsesi kedua perusahaan tersebut juga menyebar ke lima distrik lainnya di Liberia. Perusahaan telah menandatangani kontrak untuk daerah konsesi masing-masing seluas 220.000 ha, meskipun pengaduan telah diajukan kepada Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) terkait operasi SimeDarby dan Golden Veroleum saat ini.  Dengan menyelenggarakan pertemuan di Bopolu City, masyarakat dari kawasan Gbarpolu dapat mendengarkan secara langsung pengalaman masyarakat yang tanahnya telah dibuka dan ditanami kelapa sawit tanpa Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) (free, prior and informed consent/FPIC) mereka. Delegasi-delegasi internasional dari Nigeria, Indonesia, Sierra Leone dan Gambia juga berbagi pengalaman mereka tentang pembangunan kelapa sawit skala besar dengan masyarakat serta strategi advokasi yang telah mereka gunakan untuk merespons.

Forest Peoples Programme baru-baru ini menyelesaikan dua studi tentang kelapa sawit di Liberia: yang pertama mendokumentasikan sejauh mana pembangunan konsesi awal Sime Darby di Grand Cape Mount menghormati hak atas keputusan yang bebas, didahulukan dan dinformasikan (free, prior and informed consent). Studi yang kedua memberikan sebuah analisis yang mendalam tentang hak asasi manusia di kontrak-kontrak konsesi Sime Darby dan Golden Veroleum. FPP diundang ke pertemuan Bopulu untuk memberikan sebuah presentasi tentang analisis hak asasi manusia di kontrak-kontrak konsesi tersebut dan menguraikan implikasi-implikasi undang-undang internasional.

Isu-isu kunci tentang hak dalam kontrak-kontrak yang berhasil diidentifikasi oleh studi FPP antara lain:

1)      Kontrak-kontrak tersebut adalah tentang penyewaan atas tanah yang luas yang saat ini dimiliki, dihuni dan dimanfaatkan masyarakat, tanpa ada persyaratan untuk berbagi informasi, melakukan konsultasi atau mendapatkan KBDD masyarakat.

2)      Perusahaan memiliki hak kontrak untuk memohon relokasi masyarakat, tanpa adanya hak masyarakat untuk ikut memutuskan atau tanpa adanya perlindungan yang memadai untuk melindungi mereka dari relokasi/penggusuran secara paksa. Kontrak Golden Veroleum menyatakan bahwa relokasi akan dijalankan ‘dengan cara yang menghapuskan atau melemahkan eksistensi enclave di antara Daerah-Daerah Pembangunan.’

3)      Menurut kontrak, perusahaan berhak untuk melakukan berbagai macam aktifitas di atas tanah masyarakat tanpa perlu melakukan pemberitahuan dan konsultasi atau mendapatkan persetujuan masyarakat sebelumnya. Mereka diizinkan membangun infrastruktur; mengontrol akses masyarakat ke jalan; menebangi pohon-pohon kayu; memanfaatkan pasir, batu, karang, tanah liat dan kerikil; dan mengeringkan lahan basah dan rawa yang bernilai penting untuk perladangan musiman masyarakat, menangkap udang karang dan pemanfaatan-pemanfaatan lainnya.

4)      Kontrak-kontrak tersebut memberikan kekuasaan keamanan  yang luas tanpa pengaman kepada pihak perusahaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Kekuasaan ini antara lain adalah kekuasaan untuk melakukan penangkapan dan penahanan, dan untuk menggeledah dan mengusir, atas dasar ‘alasan-alasan ekonomi, operasional atau keamanan’ yang didefinisikan secara tidak jelas.

5)      Kontrak-kontrak ini berisi sedikit sekali atau tidak berisi pembagian manfaat yang layak bagi komunitas lokal, meskipun masyarakatlah yang menanggung seluruh ongkos dan kerugian dari hilangnya lahan dan berbagai sumber daya, serta dampak-dampak sosial ekonomi dan budaya yang menyertainya.

6)      Terakhir adalah sejumlah ketentuan dalam kontrak misalnya harga sewa yang rendah, penghentian pajak dan deduksi pajak, serta langkah-langkah bernilai tambah yang dapat dengan mudah dikesampingkan oleh perusahaan-perusahaan jika mereka  memutuskan demikian. Hal ini menunjukkan bahwa kontrak-kontrak tersebut dapat dianggap sebagai kesepakatan-kesepakatan yang buruk bagi seluruh rakyat Liberia dan juga komunitas lokal.

Dalam deklarasi finalnya, delegasi masyarakat menyatakan: “Kami adalah pemegang hak yang sah dari tanah di mana komunitas kami membuka ladang-ladang kami, membesarkan anak-anak kami, dan mempraktikkan tradisi kami”. Mereka juga menyatakan bahwa “Meskipun tidak diberi kesempatan untuk memberikan persetujuan kami atas kontrak-kontrak tersebut, kamilah yang akan merasakan akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit di Liberia”, dan mereka membuat sejumlah tuntutan-tuntutan yang jelas dan menyeluruh bagi seluruh pembangunan minyak sawit di Liberia di masa depan. Tuntutan-tuntutan ini antara lain mensyaratkan penghormatan terhadap hak atas keputusan bebas, didahulukan dan dinformasikan (free, prior and informed consent) dan kontrol oleh masyarakat mengenai apakah dan bagaimana perkebunan akan berlanjut di tanah-tanah mereka. 

Informasi lebih lanjut

·         Pernyataan dan Deklarasi oleh anggota Masyarakat yang Terkena Dampak Konsesi Sime Darby dan Golden Veroleum – Konferensi Tiga Hari di Bopolu City, Gbarpolu County:  http://tinyurl.com/cn7s7xg

·         Surat pengaduan kepada RSPO dari anggota dan penduduk dari komunitas lokal di dalam kawasan seluas 220.000 ha di Liberia yang direncanakan untuk konsesi kelapa sawit Sime Darby, Oktober 2011: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/sime-darby-complaint-liberia-affected-communities-oct-2011.pdf

·         Surat pengaduan kepada RSPO dari suku asli Butaw Kru dan anggota beberapa komunitas lokal di dalam kawasan seluas 220.000 ha di Liberia yang direncanakan untuk konsesi kelapa sawit Golden Veroleum, Oktober 2012: http://tinyurl.com/c5tqo5o

·         Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan pada sektor Kelapa Sawit -- – Kelapa sawit dan perkebunan karet di Grand Cape Mount county, Liberia oleh Tom Lomax, Justin Kenrick dan Alfred Brownell: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/liberiasimedarbyfpic_0.pdf

·         Analisis berbasis hak asasi manusia terhadap kesepakatan-kesepakatan konsesi Sime Darby dan Golden Veroleum dengan pemerintah Liberia, Tom Lomax, Forest Peoples Programme: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/12/liberiacontractanalysisfinaldec2012_0.pdf

Hutan di sekitar Bopolu City, Gbarpolu County, Liberia
By
Peter Gerhart of Gbarpolu Country
Tanah yang dibuka dan ditanami Sime Darby di Grand Cape Mount County, Liberia
By
Tom Lomax