Kebijakan Minyak Sawit Bank Dunia

Investasi IFC dalam perusahaan-perusahaan minyak sawit besar benar-benar berhenti
By
Marcus Colchester

Kebijakan Minyak Sawit Bank Dunia

Tahun 2011, Kelompok Bank Dunia [World Bank Group] mengesahkan satu Kerangka Kerja dan Strategi untuk investasi dalam sektor minyak sawit. Pendekatan baru ini disyahkan atas instruksi mantan Presiden Bank Dunia Robert Zoellick, setelah audit yang memalukan oleh badan semi independen Compliance Advisory Ombudsman (CAO) International Finance Corporation (IFC) yang menunjukan bahwa staf IFC mendanai raksasa minyak sawit, Wilmar, tanpa uji tuntas dan bertentangan Standar Kinerja IFC. Wilmar adalah pedagang minyak sawit terbesar dunia, memasok tidak kurang dari 45% perdagangan minyak sawit global. Laporan audit, dilakukan sebagai tanggapan sejumlah pengaduan dari Forest Peoples Programme dan mitra-mitra, membenarkan sebagian besar keprihatinan kami bahwa Wilmar memperluas kegiatan usahanya di Indonesia melanggar persyaratan-persyaratan hukum, standar Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO), norma dan prosedur IFC. Segera setelah audit dilaksanakan, IFC berhenti terlibat dalam investasi minyak sawit di Asia Tenggara.

Kerangka Kerja dan Strategi tersebut menyoroti kebutuhan untuk satu 'kebijakan yang memungkinkan  dan lingkungan pengaturan' yang harus menyediakan antara lain: hak tanah yang jelas bagi masyarakat setempat dan masyarakat adat; sistem perundingan standar, jelas antara perusahaan dan petani; pengembangan kapasitas sehingga petani dapat merundingkan kesepakatan yang menguntungkan; dan mekanisme resolusi konflik untuk menangani sengketa terutama atas tanah, utang dan pengaturan pemilikan petani. Strategi juga memerintahkan staf Kelompok Bank Dunia untuk menilai kapasitas pemerintah bersangkutan untuk melakukan pencatatan tanah dengan benar dan mewajibkan staf IFC untuk menggunakan alat penapisan khusus untuk memastikan kerangka kerja nasional benar-benar memadai sebelum menanamkan modal kembali dalam sektor minyak sawit. Kebijakan ini juga mendorong perusahaan-perusahaan nasabah mematuhi standar RSPO. Ketika strategi baru diluncurkan, IFC juga mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan pendekatan serupa untuk seluruh sektor agribisnis.

Sejak 2011, investasi IFC dalam perusahaan minyak sawit raksasa telah berhenti (walaupun IFC sedang mempertimbangkan tiga permohonan), dan upaya-upaya IFC lebih terpusat soal bagaimana menyalurkan dana ke dalam sektor sawit melalui lembaga keuangan perantara sementara memastikan ketentuan yang adil bagi petani kecil. Hal ini telah memicu berbagai pertanyaan yang hingga kini belum terjawab soal bagaimana Kerangka Kerja dan Strategi baru tersebut akan diterapkan kepada lembaga keuangan perantara dan bagaimana staf Kelompok Bank Dunia akan menilai kepatuhan pelanggan dan kinerja pinjaman semacam ini. Diganjal oleh teka-teki semacam itu dan menghasilkan berbagai pembatasan dalam pinjaman, Kelompok Bank Dunia telah mundur dari upaya menerapkan pendekatan yang dipakai untuk sektor sawit terhadap tanaman lainnya, meskipun pasti berbagai ancaman kepada masyarakat setempat dan masyarakat adat dari perampasan lahan oleh agribisnis lainnya tidak banyak berbeda.

Hasil penting dari kasus Wilmar kemudian memperjelas bahwa Standar Kinerja IFC berlaku bagi seluruh 'rantai pasok' dari produsen sampai eceran (semua komoditas tidak hanya sawit). Jadi, Strategi baru mewajibkan para pelanggan dalam sektor sawit untuk melakukan satu penilaian lengkap atas para pemasok, menyusun kebijakan pembelian dan memakai sistem pengelolaan dan pemantauan untuk memastikan kepatuhan standar tersebut dan terus mempengaruhi perubahan menuju pembelian minyak yang dihasilkan sesuai dengan standar RSPO atau setara. Selama 6 tahun terakhir, FPP dengan gigih terus menuntut agar pendekatan ini harus diterapkan terhadap seluruh rantai pasok Wilmar Group, tetapi sampai sekarang baik IFC atau CAO, paling tidak Wilmar sendiri, belum bisa menangani masalah ini.

Sementara itu, di lapangan, sebagian besar sengketa antara anak-anak perusahaan Wilmar dan masyarakat masih belum terselesaikan dan justru masih terus meningkat, baik di Indonesia dan sekarang di Nigeria.[1]