Standar-standar sukarela sektor swasta

Salah satu sasaran standar sukarela sektor swasta adalah untuk melindungi dan meningkatkan Kawasan Nilai Konservasi Tinggi
By
Sophie Chao

Standar-standar sukarela sektor swasta

Kemarahan publik mengenai berbagai penghancuran dari bisnis yang buruk telah mengarah pada suatu peningkatan pengakuan atas berbagai tanggung jawab kalangan dunia bisnis utnuk melindungi HAM, dan kebutuhan akan kebijakan yang lebih kuat untuk memperbaiki cara produk-produk dibuat dan memastikan bahwa lingkungan dan hak masyarakat dihormati dan dilindungi. Saat ini muncul kesadaran yang lebih besar  akan perbaikan pengelolaan lingkungan dan governansi lahan, reformasi kepemilikan tanah, dan meningkatnya penegakan hukum yang diperbaiki dan adil. Perubahan semacam ini perlahan mulai bergulir, jadi kosumen dan pembeli ditekan untuk perubahan yang lebih cepat. Hal ini telah menyebabkan meningkatnya penyusunan-standar oleh sektor swasta untuk pengaturan produksi dan pengolahan komoditas untuk mengormati hak, menjamin sumber mata pencarian yang menguntungkan dan berkelanjutan serta mengalihkan tekanan dari kawasan-kawasan penting bagi sumber pengidupan lokal dan nilai konservasi tinggi. Banyak standar yang telah dikembangkan mengakui pentingnya perlindungan hak-hak adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya serta hak atas keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC) antara lain untuk kehutanan, hutan tanaman, minyak sawit, kedelai, tebu, tambak, biofuel/bahan bakar nabati dan penyerapan karbon.

Prinsip transparansi dan pembagian informasi dalam standar-standar sukarela sektor swasta berarti menyediakan data mengenai kegiatan usaha dan proyek saat ini merupakan satu kewajiban perusahaan-perusahaan anggota kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal ini telah membuka celah bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil dan masyarakat untuk bertindak lebih cepat terhadap proyek-proyek serupa, dengan lebih banyak kesempatan merubah mereka sebelum mereka melakukan kejahatan. Mekanisme pengaduan dan panel keluhan, dari perusahaan, lembaga sertifikasi dan meja bundar komoditas saat ini begitu giat digunakan untuk memprakarsai mediasi independen dan menyelesaikan sengketa. Ciri multi pemangku kepentingan/multi-stakeholders dari standar-standar sukarela juga bermakna bahwa LSM dan organisasi berbasis masyarakat (CSO) lingkungan dan sosial punya kesempatan menyatakan pendapat dalam keputusan dan tindakan badan-badan tersebut dan perusahaan-perusahaan anggota mereka. Kekuatiran lembaga sertifikasi dan perusahaan bagi nama baik mereka memberikan pengaruh ketika pengaduan tidak ditangani dengan memuaskan.

Kendati demikian, dengan mencermati beberapa standar komoditas, kita menemukan bahwa saat proses negosiasi naskah antara para pemangku kepentingan berhasil mendorong satu tingkat yang penting atas 'kepemilikan' bersama standar tersebut,satu hasil dari evolusi terpisah adalah bahwa beragam skema telah dikembangkan yang mengecewakan dan bahkan kadang kala pendekatannya bertentangan atas cara mereka menjawab isu penting seperti HAM, kepemilikan tanah, legalitas dan pengeluaran izin, keamanan sumber nafkah, penghidaran resiko dan penyelesaian sengketa.

Berbagai upaya perlu untuk diarahkan tidak hanya untuk menerapkan standar-standar tersebut tetapi juga memperbaiki dan menyelaraskan mereka. Pemantauan dan verifikasi masyarakat sipil yang terus-menerus terbukti sangat diperlukan, kendatipun sampai saat ini masih sangat sedikit cerita sukses. Sepanjang tahun 2012 – 2013, Forest Peoples Programme, berkerja sama erat dengan SawitWatch dan mitra-mitra lainnya, juga telah mendorong bagi perbaikan-perbaikan Prinsip dan Kriteria RSPO. Sejumlah capaian telah diperoleh dalam naskah draft baru, yang akan diputuskan melalui voting oleh anggota untuk diterima atau ditolak bulan April 2013. [Gemma Hum1] 

Di saat bekerja melalui standar-standar swasta sukarela dapat membantu mengangkat plafon (batas atas) untuk menghormati HAM, bekerja untuk hukum dan perubahan tata kelola penting membantu mengangkat lantai dasarnya juga. Tetapi kedua hal tersebut tidak merupakan proses yang terpisah: dalam beberapa tahun terakhir, standar sukarela sektor swasta telah digunakan untuk melibatkan dengan pemerintah dan mendata wilayah-wilayah untuk perbaikan hukum sehingga perusahaan dapat dengan mudah mematuhi persyaratan sukarela, khususnya dimana hukum nasional mempersulit atau bahkan mustahil bagi mereka untuk mematuhinya.

Aktivis HAM menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersulit ketika terlibat dengan standar sukarela yang memerlukan refleksi mendalam: apakah yurisdiksi standar sukarela atas masyarakat lokal yang bukan anggota atau bahkan bagi mereka yang sama sekali tidak sadar akan adanya standar tersebut ada? Masalahnya tidak satupun dari prosedur standar-standar tersebut hingga kini dimainkan oleh masyarakat lokal tanpa bantuan NGO lokal (dan kadang-kadang NGO internasional), bagaimana seseorang menghindari resiko menggantikan suara masyarakat tersebut, dari pada sekedar hanya mempermudah proses menentukan akses mereka sendiri atas prosedur-prosedur standar tersebut? Apakah standar-standar sukarela sungguh-sungguh digunakan untuk menjamin hak-hak dan prinsip fundamental dan tidak dapat dinegosiasikan, seperti Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan [FPIC/KBDD], atau hanya semata-mata mengurangi dampak proyek terhadap kehiduapan masyarakat terkena dampak berdasarkan kompromi?

Di sini mungkin sangat berguna untuk memahami standar-standar sukarela sebagai salah satu alat diantara alat-alat lainnya di dalam kotak peralatan advokasi HAM. Masih terbuka jurang pemisah antara bagaimana standar-standar tersebut seyogyanya bekerja dan apa yang benar-benar dapat mereka capai. Namun bersamaan dengan masalah itu, muncul pertanyaan apakah memiliki akses pada suatu sistem yang tidak sempurna jauh lebih baik dari pada tidak sama sekali?

Sumber terkait:

Forest Peoples Programme 2012 Forest Peoples Programme 2012 Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan RSPO: Apakah perusahaan menepati janji-janji mereka? Moreton-in-Marsh: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/10/rspofpic11dec12bahasa.pdf

Chao S 2012 Free, Prior and Informed Consent and oil palm expansion in Indonesia: Experiences in human rights advocacy with the palm oil sector. Paper presented at the South East Asia Consultation on Land Grabbing and Oil Palm Plantations. Lentera and University of Darma Agung, 5th – 10th November.  Medan, Indonesia. @:http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/fpicoilpalmexpansionmedanconferencepapersophie-chao.pdf

Chao S, M Colchester & N Jiwan 2012 Securing rights through commodity roundtables? A comparative review. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh. @:http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/securing-rights-through-commodity-roundtables-comparative-review.pdf