Indonesia: Perusahaan kelapa sawit raksasa Wilmar kembali mengecewakan komunitas lokal dan membahayakan masa depan mereka

‘Kami telah mencurahkan begitu banyak energi dan waktu untuk proses mediasi' kutipan dari anggota komunitas Sungai Beruang
By
Sophie Chao

Indonesia: Perusahaan kelapa sawit raksasa Wilmar kembali mengecewakan komunitas lokal dan membahayakan masa depan mereka

Perusahaan kelapa sawit raksasa dan anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Wilmar, telah menyetujui penjualan konsesi kelapa sawit PT Asiatic Persada, tanpa konsultasi sebelumnya atau penghormatan terhadap Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dari masyarakat adat Batin Sembilan yang sudah terlibat dalam proses mediasi konflik lahan. Kesepakatan penjualan dengan perusahaan yang bukan merupakan anggota RSPO dan  tidak didanai oleh International Finance Corporation membahayakan proses mediasi yang tengah ditenggarai International Finance Corporation (IFC) Compliance/Advisory Ombudsman (CAO) atas berbagai konflik lahan di konsesi tersebut sejak awal 2012.

Pada bulan April 2013, Forest Peoples Programme (FPP) dan para mitra, Setara Jambi dan Sawit Watch, mengunjungi perkebunan kelapa sawit PT Asiatic Persada milik Wilmar di Provinsi Jambi untuk mengkaji kemajuan proses mediasi CAO IFC yang telah berlangsung di sana sejak awal 2012. Proses mediasi tersebut adalah respon dari CAO IFC atas pengaduan yang diterimanya pada bulan Nopember 2011 tentang penggusuran sistematis 83 keluarga Batin Sembilan dan penghancuran rumah-rumah mereka oleh staf PT Asiatic Persada dan Brigade Mobil (BRIMOB) di bagian selatan perkebunan PT AP.

Selama kunjungan mereka pada bulan April 2013, tim peneliti FPP/Setara Jambi/Sawit Watch mendapati bahwa meskipun prosesnya berjalan lambat dan hasil yang nyata belum tercapai, setidaknya dua komunitas adat Batin Sembilan (Dusun 4 Sungai Beruang dan Kelompok Pinang Tinggi,) melihat nilai besar dalam proses mediasi CAO ini dan mereka berharap proses itu terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Namun, yang menjadi perhatian penting bagi komunitas-komunitas ini adalah kesepakatan penjualan PT Asiatic Persada oleh Wilmar kepada perusahaan yang bukan merupakan anggota RSPO dan yang tidak didanai oleh IFC sementara mediasi CAO dengan Pemerintah Provinsi Jambi (Tim Mediasi Gabungan) masih berlangsung. Serah terima ini telah membawa dampak serius terhadap moral masyarakat dan telah menciptakan kecemasan yang tinggi tentang bagaimana kemajuan yang dicapai melalui mediasi CAO dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Tidak ada informasi yang disediakan kepada masyarakat yang terkena dampak dan tidak ada konsultasi yang diadakan, mencerminkan itikad buruk dan kurangnya transparansi dari anggota RSPO yang diwajibkan, sesuai dengan Kode Etik RSPO, untuk 'berkomitmen terhadap keterlibatan yang terbuka dan transparan dengan pihak terkait, dan secara aktif mencari penyelesaian konflik'.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh LSM penandatangan bersama dan komunitas Batin Sembilan yang terkena dampak (walaupun yang terakhir ini tidak diundang secara formal) dengan Tim Mediasi Gabungan pada tanggal 6 Mei 2013, semua pihak yang hadir sepakat bahwa Tim Mediasi Gabungan akan melanjutkan proses mediasi dan bahwa Wilmar, sebagai mantan pemilik PT Asiatic Persada, masih memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tetap dijunjung tinggi dan diterapkan sebagaimana disyaratkan.

Dalam sebuah pengaduan yang dikirim ke Wilmar pada tanggal 14 Mei 2013, masyarakat yang terkena dampak dan penandatangan bersama FPP, Setara dan Sawit Watch, meminta klarifikasi dari Wilmar akan beberapa hal, antara lain mengapa masyarakat yang terkena dampak tidak secara resmi diberitahu tentang penjualan PT Asiatic Persada dan apa tanggung jawab, jika ada, Wilmar sendiri untuk memastikan bahwa penyelesaian konflik di PT Asiatic Persada dapat dicapai. Tanggapan yang diterima pada tanggal 31 Mei 2013 ternyata tidak dapat menjawab sebagian besar dari pertanyaan-pertanyaan ini secara substansial. Pengaduan kedua, kali ini dikirimkan baik kepada PT Asiatic Persada maupun Departemen Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) Wilmar, dikirim pada tanggal 6 Juni 2013, mengulangi pertanyaan yang belum terjawab dan kemudian menyatakan keprihatinan serius yang muncul dari respon yang diterima.

Ketidakacuhan Wilmar terhadap pengaduan tersebut tidak menunjukkan kesadaran dan kepedulian terhadap mata pencaharian dan hak-hak masyarakat yang terkena dampak, yang telah sangat dirugikan oleh operasi Wilmar. Tanggapan dari Wilmar tidak menyinggung  masyarakat setempat yang terkena dampak sama sekali, menimbulkan keraguan yang serius apakah Wilmar memiliki rasa tanggung jawab atau komitmen untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh operasinya serta pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan PT Asiatic Persada yang terdokumentasi dengan baik dan telah dipublikasikan.

Sejak pertemuan pada tanggal 6 Mei 2013 tersebut, Tim Mediasi Gabungan belum mampu untuk mengatur sebuah pertemuan lanjutan dengan PT Asiatic Persada dan tidak ada penjelasan mengapa pihak perusahaan tidak dapat atau tidak mau hadir, di tengah banyaknya permintaan dari penandatangan bersama dan masyarakat yang terkena dampak sejak pertemuan tersebut agar pihak perusahaan memberikan klarifikasi. Hal ini meningkatkan kekhawatiran yang ada mengenai komitmen PT Asiatic Persada dan Wilmar terhadap penyelesaian konflik, dan kemampuan dan komitmen yang tulus dari Tim Mediasi Gabungan itu sendiri untuk menyelesaikan konflik-konflik ini.

Penjualan PT Asiatic Persada tanpa konsultasi terlebih dahulu menyoroti kelemahan kritis dari RSPO: tidak adanya kriteria atau panduan tentang kewajiban perusahaan anggota RSPO jika konsesi dijual kepada perusahaan bukan anggota RSPO, khususnya jika konflik dan resolusi konflik masih berlangsung. FPP, Setara dan Sawit Watch mengkomunikasikan kepada RSPO bahwa ini perlu segera ditangani sebagai bagian dari reformasi sistemik dari mekanisme RSPO. Kasus ini menyoroti lagi kebutuhan agar IFC menerapkan Standar Kinerja-nya terhadap keseluruhan rantai pasokan dari Wilmar Group, yang sejauh ini upaya untuk mengatasinya belum pernah terlihat, baik dari IFC maupun CAO, apa lagi dari Wilmar sendiri. Sementara itu, masyarakat yang terkena dampak di konsesi PT Asiatic Persada tetap berada dalam posisi ketidakpastian, frustrasi dan terabaikan meskipun situasi ini sangat mendesak dan  berdampak pada masa depan mereka. 

Tautan yang relevan: