CAO IFC menarik diri dari proses mediasi di konsesi perkebunan kelapa sawit PT Asiatic Persada

Masyarakat Batin Sembilan belum mendapatkan keadilan dan ganti rugi
By
Sophie Chao

CAO IFC menarik diri dari proses mediasi di konsesi perkebunan kelapa sawit PT Asiatic Persada

Ombudsman/Penasihat Kepatuhan Korporasi Keuangan Internasional [Compliance Advisor/Ombudsman of International Finance Corporation ( IFC CAO )] secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari kasus PT Asiatic Persada, menyusul penjualan konsesi tersebut oleh Wilmar pada bulan April 2013, dan keputusan manajemen baru untuk sebaliknya melanjutkan mediasi melalui tim pemerintah. Hal ini terlepas dari fakta bahwa masyarakat Batin Sembilan yang terkena dampak dan NGO penandatangan pengaduan telah berulang kali menyerukan kepada CAO IFC untuk melanjutkan perannya sebagai mediator dan mendorong perusahaan untuk mengambil jalan ini untuk menyelesaikan konflik. Serangkaian pertemuan penutupan pertama berlangsung di Jambi pada tanggal 26 Oktober 2013 dan ditandai dengan aksi walk-out bersama dari NGO penandatangan pengaduan, yaitu FPP, Sawit Watch, CAPPA dan SETARA Jambi, setelah penyerahan Pernyataan Bersama untuk CAO IFC yang merangkum berbagai keluhan dan menyoroti kelemahan-kelemahan sistemik dan prosedural yang serius dalam keterlibatan CAO IFC itu sendiri, yang sedikit banyak telah berkontribusi pada kegagalan proses mediasi di PT Asiatic Persada.

Dalam Pernyataan tersebut, NGO penandatangan mempertanyakan ketidakhadiran pihak kunci dalam pertemuan itu, termasuk masyarakat yang terkena dampak, NGO lain yang menandatangani dan PT Asiatic Persada, serta Wilmar, yang secara tertulis dan dalam dua kesempatan telah menegaskan komitmennya untuk mendorong manajemen baru untuk melanjutkan mediasi CAO IFC. Mereka juga menyebutkan ketidakmampuan para mediator CAO IFC di Indonesia saat ini untuk berkomunikasi secara memadai, transparan dan tepat waktu dengan semua pihak dalam proses mediasi CAO IFC, yang merupakan salah satu faktor signifikan dalam kegagalan proses tersebut.

Manajemen baru PT Asiatic Persada mengatakan telah memilih untuk melanjutkan mediasi melalui Tim Terpadu Kabupaten Batanghari, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan terhadap Keamanan Nasional. Tim ini akan mencakup perwakilan pemerintah, militer dan polisi. Tak satu pun dari masyarakat yang terlibat dalam mediasi CAO IFC diajak konsultasi mengenai keputusan ini. Opsi mediasi yang diusulkan ini secara teknis juga cacat, mengingat bahwa PT Asiatic Persada terletak di dua kabupaten, dan oleh karena itu menurut hukum, pemerintah provinsilah yang seharusnya bertanggung jawab untuk melanjutkan proses penyelesaian konflik, bukan pemerintah Kabupaten Batang Hari. Selain itu, proses mediasi yang telah berlangsung sejak tahun 2011 oleh CAO IFC tidak akan diperhitungkan sebagai bukti-bukti menuju aksi tindak lanjut oleh struktur mediasi yang baru, dan mediasi kali ini harus diinisiasi dari awal kembali.

Berakhirnya keterlibatan CAO menimbulkan kekecewaan yang amat besar bagi masyarakat Batin Sembilan yang terkena dampak, yang telah menghabiskan begitu besar energi dan sumber daya dalam proses mediasi ini, dan yang terus menerus tidak mendapatkan keadilan dan ganti rugi atas perampasan tanah adat mereka untuk pengembangan kelapa sawit. Masyarakat Batin Sembilan kini menyerukan pemerintah Jambi untuk mencabut izin usaha perusahaan (HGU), dan telah mengajukan petisi kepada RSPO yang menuntut pengeluaran Wilmar dari RSPO . Mereka juga menuntutpenangguhan semua operasi Wilmar sambil menunggu penyelesaian konflik dan revisi standar-standar RSPO untuk menentukan persyaratan terhadap perusahaan yang kemungkinan akan menjual konsesinya, terutama dimana konflik dan resolusi konflik sedang berlangsung. Protes berlangsung terus sepanjang bulan Oktober di Kantor Gubernur Jambi, dan perwakilan masyarakat Batin Sembilan juga berpartisipasi dalam aksi protes di hari pertama Pertemuan Tahunan RSPO di Medan, Sumatera Utara. Mereka mengajukan protes di lokasi pertemuan, di mana mereka bertemu dengan perwakilan RSPO dan menyerahkan pernyataan bersama dan petisi mereka. Pada saat penulisan artikel ini, masyarakat telah menulis kepada CAO IFC sebanyak dua kali untuk menanyakan kapan pertemuan lanjutan akan diadakan setelah pertemuan tanggal 26 Oktober, tetapi belum ada tanggapan untuk ini.

Informasi lebih lanjut: