Maraknya konflik di sektor minyak sawit dibahas dalam rapat strategi organisasi masyarakat sipil internasional

Para pengunjuk rasa memrotes Wilmar atas kerusakan lingkungan
By
Sawit Watch

Maraknya konflik di sektor minyak sawit dibahas dalam rapat strategi organisasi masyarakat sipil internasional

Menyusul publikasi secara luas pada tanggal 7 November dari sebuah penelitian penting tentang Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan  (KBDD/FPIC) di 16 operasi kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika yang bertajuk 'Konflik atau Mufakat? Sektor Minyak Sawit di Persimpangan Jalan', lebih dari 40 organisasi masyarakat sipil dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamerun, Inggris, Amerika Serikat dan Afrika Selatan berkumpul di Medan, Sumatera Utara, Indonesia, dalam sebuah lokakarya tiga hari yang diselenggarakan oleh Forest Peoples Programme, Transformasi Untuk Keadilan Indonesia, ELSAKA dan BothENDS pada tanggal 8-10 November. Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk mengambil pelajaran dari berbagai mekanisme penyelesaian konflik yang digunakan oleh masyarakat lokal yang terkena dampak hingga saat ini dalam kaitannya dengan sektor minyak sawit, dan untuk mengembangkan rencana aksi advokasi bersama berdasarkan hal-hal apa saja yang berhasil dan apa yang tidak berhasil untuk mendapatkan keadilan dan ganti rugi bagi masyarakat.Presentasi oleh para penulis berbagai studi kasus yang disajikan dalam ' Konflik atau Mufakat?' dilanjutkan dengan diskusi dan perdebatan yang seru dan kritis tentang kekuatan dan kelemahan dari berbagai jalan penyelesaian konflik yang digunakan oleh NGO untuk mendukung masyarakat setempat di tingkat akar rumput,nasional dan internasional. Mekanisme-mekanisme ini antara lain termasuk Panel Pengaduan dan Fasilitas Penyelesaian Sengketa dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Ombudsman/Penasihat Kepatuhan dari International Finance Corporation (CAO IFC), pengadilan setempat dan pengadilan nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, mekanisme pengaduan dari pihak perusahaan sendiri dan Prosedur Operasional Standar, serta reklamasi lahan, protes dan mobilisasi masyarakat. Keprihatinan khusus disuarakan atas ekspansi perkebunan kelapa sawit yang cepat dan tidak diregulasi dengan baik di Afrika Barat, termasuk di Liberia, Kamerun dan Nigeria, oleh perusahaan anggota RSPO yang sama yang terus mengabaikan hak-hak masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan Keputusan bebas, Didahulukan dan Diinformasikan mereka di Asia Tenggara. Pengakuan yang semakin berkembang adalah kebutuhan Negara-negara selatan untuk melakukan advokasi bersama  dan untuk berjaringan juga diidentifikasi sebagai hal penting untuk berbagi pembelajaran, menyusun strategi dan pengajuan seruan bersama untuk meminta ganti rugi dan keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak.Diskusi kelompok mendalam yang dilakukan menghasilkan uraian poin-poin aksi khusus tentang kebutuhan yang teridentifikasi seperti pemberdayaan masyarakat, mata pencaharian alternatif masyarakat, advokasi nasional dan regional, RSPO, mekanisme hak asasi manusia internasional, reformasi tata kelola dan reformasi hukum, dan penggunaan media untuk meningkatkan kesadaran publik tentang konsekuensi dari ekspansi kelapa sawit apabila dilakukan tanpa menghormati hak, mata pencaharian dan hak untuk menentukan sendiri masa depan dari masyarakat adat dan masyarakat lokal. Sementara itu, pentingnya standar komoditas sukarela diakui bilamana kerangka hukum nasional yang ada gagal untuk melindungi hak-hak dan mengakui klaim tanah masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya. Disepakati juga oleh semua peserta lokakarya bahwa inisiatif-inisiatif itu sama sekali tidak mengurangi kewajiban Negara untuk melindungi dan menghormati hak-hak warganya. Sebaliknya , inisiatif sektor swasta seperti RSPO dapat, bahkan harus memainkan peran kunci untuk mendorong reformasi hukum dan tata kelola lahan yang lebih baik di negara-negara di mana perusahaan anggota mereka beroperasi, sehingga perusahaan lebih mampu melaksanakan operasi mereka secara berkelanjutan.Lokakarya ini juga menghasilkan pengembangan sebuah rencana aksi dan latihan pemetaan para pelaku dalam rangka untuk mendukung advokasi masa depan dalam kaitannya dengan sektor minyak sawit, serta penyusunan surat kepada Satgas Nasional Eropa yang berupaya mewujudkan minyak sawit bersertifikat, yang meminta mereka untuk meninjau laporan baru ini dan merumuskan tindakan yang membantu memastikan bahwa semua minyak sawit yang memasuki pasar sungguh-sungguh "bebas konflik".Lokakarya ini juga menghasilkan surat lain yang ditujukan kepada RSPO, yang mendesak mereka untuk:

  • Bergabung dengan upaya CSO untuk menegakkan standar RSPO dan implementasinya, terutama dengan memanfaatkan instrumen-instrumen penyelesaian masalah yang telah dikembangkannya, seperti Mekanisme Pengaduan dan Fasiltas Penyelesaian Sengketa RSPO;
  • Bertindak segera untuk memperbaiki pelanggaran-pelanggaran yang disorot dalam 'Konflik atau Mufakat? Sektor Minyak Sawit di Persimpangan Jalan';
  • Menugaskan sebuah tinjauan yang benar-benar independen atas kualitas audit untuk menilai kepatuhan terhadap pertimbangan-pertimbangan sosial; dan
  • Menyerukan kepada kalangan pemerintah untuk memperbaiki kerangka hukum-kelembagaan yang memandu sektor minyak sawit.

Kedua surat tersebut meminta dilakukannya verifikasi oleh Satgas Nasional dan RSPO di lapangan dan dengan konsultasi bersama masyarakat terhadap kondisi-kondisi di mana minyak sawit diproduksi, dan membantu untuk bersama-sama merancang dan menerapkan langkah-langkah untuk menerapkan standar-standar RSPO dalam praktiknya.Buku yang baru diluncurkan ini disebarluaskan saat Pertemuan Tahunan RSPO Ke-11 (dikenal sebagai 'RT11') pada tanggal 11-14 November yang juga diselenggarakan di Medan. Selama RT11, Forest Peoples Programme membantu pelaksanaan tiga diskusi (Open Space Discussions) tentang Protokol Pemantauan dan Pengelolaan HCV 5 dan 6, FPIC dan Konflik, dan Pokja HAM RSPO yang baru dibentuk, dalam dialog-dialog multipihak yang melibatkan NGO, auditor, perusahaan, pedagang dan petani plasma kelapa sawit. Pertemuan Tahunan kali ini juga menjadi lokasi unjuk rasa bersama oleh sekitar 2.500 buruh perkebunan kelapa sawit dan masyarakat setempat yang terkena dampak. Mereka khususnya menyerukan pada RSPO untuk memberi sanksi kepada perusahaan anggota RSPO, yaitu Wilmar International, atas pelanggaran sistemiknya terhadap hak-hak masyarakat adat, masyarakat setempat dan buruh dalam seluruh konsesinya di Indonesia. Izin diberikan kepada perwakilan masyarakat untuk mengadakan sebuah pertemuan dengan perwakilan RSPO, di mana dalam pertemuan tersebut diserahkan pernyataan bersama dan petisi, yang mengulangi tuntutan para pengunjuk rasa dan menuntut tindakan segera dan aksi nyata dan ganti rugi atas perampasan dan eksploitasi lahan.

Informasi lebih lanjut

 

Wilmar International menjadi sasaran protes meluas yang dilakukan buruh perkebunan
By
Sophie Chao
Peserta lokakarya Konflik atau Persetujuan, Medan, Sumatera Utara
By
Holly Shrumm
Protes dan menyebar ke lokasi pertemuan RSPO (RT 11) dan kemudian ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara
By
Sawit Watch