Wilmar gagal menyelesaikan konflik dengan masyarakat di Kalimantan Barat dan Sumatra Barat

Wilmar gagal menyelesaikan konflik dengan masyarakat di Kalimantan Barat dan Sumatra Barat

Pada bulan Desember 2013, setelah mendapat tekanan dari para pelanggan dan investor, raksasa kelapa sawit Wilmar berkomitmen untuk memutus seluruh rantai pasokan, termasuk usaha patungan dan pemasok pihak ketiga, dari deforestasi, pengembangan lahan gambut, dan pelanggaran hak asasi manusia. Komitmen ini, yang akan diberlakukan secara penuh pada bulan Desember 2015, disambut baik oleh kelompok-kelompok yang sebelumnya telah melacak dan mengkritik Wilmar atas kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dua tahun telah berlalu, namun meski pun telah mengutarakan janji-janji, Wilmar telah gagal menyelesaikan banyak konflik yang telah lama berlangsung antara perusahaan-perusahaan miliknya dan masyarakat yang terkena dampak. Materi berikut mengamati beberapa kasus di mana Wilmar telah gagal untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat.

Pada tahun 2007, FPP mendampingi dua komunitas di Kalimantan Barat untuk membuat pengaduan resmi kepada RSPO dan International Finance Corporation tentang operasi Wilmar yang berdampak pada tanah adat mereka. Wilmar telah menjadi anggota RSPO sejak tahun 2005 dan telah menerima dukungan keuangan dari IFC, lembaga keuangan swasta milik Bank Dunia, sejak tahun 2004. RSPO mendukung pengaduan tersebut yang menyatakan bahwa Wilmar telah mengambil alih tanah masyarakat Senju dan Sajingan Kecil tanpa persetujuan mereka.IFC membenarkan pengaduan ini dan memberikan dukungan mediasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pada tahun 2008, masyarakat mencapai kesepakatan dengan Wilmar mengenai dampak operasinya, dan Bank Dunia menahan investasi lebih lanjut di sektor kelapa sawit menunggu diselesaikannya tinjauan dan pengembangan kebijakan untuk menghindari pembiayaan yang dapat membawa dampak sosial dan lingkungan yang negatif. FPP menyambut baik kesepakatan antara Wilmar dan masyarakat Kalimantan Barat, namun pada tahun 2014 FPP mendapati bahwa Wilmar tidak menghormati komitmennya dan masyarakat ditinggalkan dengan hutang yang tidak dapat dibayar oleh perusahaan.

Pada tahun 2006, FPP mendokumentasikan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh anak perusahaan Wilmar, PT PHP1 pada masyarakat Kapa di Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat (lihat http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2010/prom…). Sepuluh tahun kemudian, masalah masyarakat Kapa yang  ditimbulkan oleh Wilmar semakin meninggi, di mana perusahaan tersebut memperoleh izin perkebunan (HGU) tanpa persetujuan mereka, sementara para tokoh masyarakat yang telahmengadu ke RSPO dan pejabat pemerintah mengalami kriminalisasi.

Pada bulan Januari 2016, staf FPP bersama beberapa LSM mitra mengunjungi kmunitas Kapa dan bertemu langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengetahui lbih banyak tentang perjuangan yang terus mereka lakukan untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari Wilmar atas hak tanah mereka. Setelah kunjungan tersebut, FPP menerbitkan resolusi Maninjau, yang menyoroti kegagalan Wilmar untuk menghormati hak-hak masyarakat Kapadan menyelesaikan konflik dengan masyarakat dengan itikad baik. Resolusi tersebut menyerukan adanya "pembangunan berkelanjutan sejati–pembangunan dengan keadilan– dan penghentian model-model pengembangan lahan kolonial, yang mewajibkan penduduk asli untuk menyerahkan tanah mereka kepada investor asing." (Lihat Resolusi Maninjau)

FPP akan terus menyoroti pelanggaran HAM Wilmar, dan khususnya, kegagalan Wilmar untuk menghormati hak-hak tanah masyarakat adat, sampai kita melihat perubahan di lapangan. Salah satu peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang tahun 2015, menciptakan sebuah kategori untuk hak atas tanah komunal, sehingga memungkinkan adanya pengakuan atas dan pendaftaran hak tanah mereka oleh pemerintah dan kemudian memungkinkan mereka untuk menyewakan lahan kepada perusahaan kelapa sawit. Peraturan ini belum memiliki peraturan pelaksanaannya, namun menawarkan jalan keluar dari dilema saat ini yang dihadapi perusahaan yang ingin menghormati hak-hak masyarakat atas tanah tetapi hanya dapat memperoleh izin pemerintah atas tanah yang seluruh hak lainnya telah dihapus.