Acara Dialog Forest Peoples Programme tentang Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) Berbasis Masyarakat

MRV Meeting participants

Acara Dialog Forest Peoples Programme tentang Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) Berbasis Masyarakat

Dari tanggal 16 sampai 19 November 2015, FPP bekerjasama dengan mitra-mitra lokalnya yang bekerja di seluruh wilayah Afrika menyelenggarakan sebuah pertemuan di Yaoundé, Kamerun, tentang Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (Monitoring, Reporting and Verification/MRV). Tujuan dari pertemuan MRV ini adalah untuk mengembangkan pendekatan umum untuk pemantauan berbasis masyarakat dan menjabarkan indikator-indikator dan alat yang tepat untuk MRV yang dapat diarusutamakan oleh FPP dan mitra di berbagai inisiatif di lapangan untuk mengamankan hak-hak masyarakat hutan.

Mitra-mitra lokal dan perwakilan masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan dari Republik Demokratik Kongo (RDK), Liberia, Kenya, Republik Kongo, Republik Afrika Tengah, Kamerun, Kenya, dan Liberia menghadiri pertemuan tersebut.

Dalam dekade terakhir FPP dan mitra-mitra lokal terus mendukung masyarakat hutan di RDK, Liberia, Kenya, Republik Kongo, Uganda, Republik Afrika Tengah, dan Kamerun untuk melindungi hak-hak asasi mereka atas tanah adat mereka. Selain itu, masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan di wilayah tersebut didampingi untuk membangun sistem MRV untuk memantau perubahan di lapangan dan memetakan tanah adat untuk menghasilkan dokumen yang dapat digunakan masyarakat untuk mendukung hak penguasaan tanah yang lebih baik, seraya menghasilkan informasi tentang pemicu-pemicu deforestasi dan manfaat-manfaat non karbon dari hutan.

Bagi FPP, kebutuhan untuk meningkatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas mengenai MRV muncul ketika masyarakat di seluruh wilayah tersebut dihadapkan dengan rencana proyek-proyek REDD+, pembangunan infrastruktur, perkembangan agro-industri seperti perkebunan kelapa sawit, penebangan, pertambangan dan konsesi konservasi yang membawa dampak merusak pada kesejahteraan dan kelangsungan hidup budaya mereka.

Presentasi dan diskusi dalam kelompok pleno dan kelompok kerja di sesi terpisah dan sesi paralel disusun sedemikian rupa agar dapat mendorong perwakilan masyarakat adat dan mitra-mitra lokal untuk memunculkan gagasan tentang instrumen-instrumen dan indikator-indikator yang dikembangkan masyarakat sendiri yang digunakan untuk memantau perubahan dan berkontribusi pada diskusi-diskusi tentang inisiatif-inisiatif  yang mempengaruhi masyarakat hutan.

Para peserta mengembangkan seperangkat tema dan indikator yang jelas untuk memastikan bahwa MRV menjawab kebutuhan informasi lokal dan nasional. Indikator-indikator utama yang diidentifikasi oleh para peserta mencakup berbagai tema mulai dari hak atas tanah, sampai hak asasi manusia, dan hak-hak partisipatif, serta hak atas kesejahteraan, manfaat dan penghidupan.

  1. Hak atas tanah: dokumentasi yang diakui negara, misalnya hak atas tanah, hutan kemasyarakatan, adanya pelaksanaan yang efektif dari hukum yang mengakui hak masyarakat adat serta indikator-indikator lain yang dihasilkan masyarakat untuk pemantauan masalah-masalah hak masyarakat atas tanah di lapangan.
  2. HAM: mengukur pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM, menilai mekanisme penanganan pelanggaran hak asasi manusia, adanya komisi HAM yang mandiri dan efektif, dan apakah masyarakat mengetahui hak-hak mereka dan memiliki akses terhadap keadilan.
  3. Hak partisipatif: pengakuan dan pelaksanaan hak masyarakat yang efektif atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC), akses ke informasi yang berkualitas secara tepat waktu, dan kemampuan masyarakat (termasuk perempuan, pemuda, orang tua) untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan, dan memberikan persetujuan mereka.

Pertemuan tersebut juga memeriksa secara rinci perangkat keras dan perangkat lunak MRV yang digunakan oleh FPP dan mitra, termasuk perkembangan perangkat seperti Sapelli, dan memberikan kesempatan untuk berbagi dan membandingkan berbagai kombinasi alat dengan dukungan dari Unit Pemetaan FPP.

Pertemuan ini dimungkinkan atas pendanaan dari DFID, Komisi Uni Eropa, dan Kedutaan Besar Swedia di Kinshasa/RDK. Partisipasi dan kepemilikan juga merupakan masalah-masalah utama yang dibahas dalam pertemuan itu. Disepakati bahwa pendekatan dan strategi untuk teknologi dan proses pengumpulan data, serta pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan berbagi data dan pengelolaan data harus dikembangkan bersama masyarakat. Peserta mendesak agar FPP dan mitra-mitra lokal memastikan bahwa data yang dikumpulkan di lapangan dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat.

Selain menetapkan indikator-indikator, diskusi tentang kebijakan dan perubahan difokuskan pada mekanisme untuk perubahan. Ini adalah tentang menjelajahi mekanisme-mekanisme apa yang tersedia untuk memengaruhi perubahan politik dengan menggunakan data yang dikumpulkan di lapangan, dan bagaimana data masyarakat dapat dimasukkan ke dalam sistem-sistem pemantauan nasional.

Pertemuan tersebut menawarkan sebuah kesempatan penting untuk pengembangan dan untuk pendekatan MRV yang lebih strategis yang kini akan dilaksanakan di lapangan di seluruh wilayah tersebut oleh FPP dan mitra-mitra lokal.