LAPORAN TERBARU MENGENAI IMPLEMENTASI KOMITMEN ASIA PULP DAN PAPER (APP) TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN

RAN APP Report

LAPORAN TERBARU MENGENAI IMPLEMENTASI KOMITMEN ASIA PULP DAN PAPER (APP) TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Beradasarkan hasil interview 17 masyarakat terdampak di Indonesia, mengungkap masalah dalam pelaksanaan komitmen, sementara itu ratusan konflik masih belum terselesaikan

San Fransisco, CA – Sebuah study lapangan untuk menginvestigasi Kinerja Asia Pulp dan Paper, menyediakan masukan terhadap evaluasi kemajuan APP dalam memenuhi komitmen tanggungjawab social, dan membuat rekomendasi terhadap perusahaan berdasarkan bukti – bukti lapangan yang ditemukan selama penelitian, bahwa agar APP membuat langkah –langkah yang tepat untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada.

Dengan pengecualian pada tiga komunitas yang merupakan proyek percontohan dalam penyelesaian konflik, dimana telah ada sedikit perubahan di masyarakat. Namun masih ada ratusan konflik lahan belum terselesaikan, dan perusahaan telah gagal melibatkan masyarakat terdampak dan stakeholder kunci dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik – konflik tersebut.

Penelitian ini, diinisiasi oleh koalisi NGO Indonesia dan internasional dan juga masyarakat berbasis komunitas,  menginterview perangkat desa dan masyarakat di 17 masyarakat terdampak oleh APP dan pemasoknya di Indonesia, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat da Kalimantan Timur pada bulan Mei hingga September 2014. Termasuk melakukan kunjungan ke 3 konsesi APP dimana perusahaan telah menginisiasi proyek percontohan penyelesaian konflik.

APP mempunyai warisan 30 tahun dampak social dan lingkungan hidup yang merugikan dari deforestasi dan ekpansi HTI di Indonesia. Setelah mendapatkan kritik publik yang massif, perlawanan masyarakat, tekanan konsumen dan investor, pada bulan Februari 2013, APP membuat komitmen Kebijakan Konservasi Hutan (Forest Conservation Policy) baru yang menjelaskan kemauan perusahaan untuk mereformasi praktek bisnis dan menyelesaikan masalah perampasan lahan dan pelanggaran HAM masa lalu, polusi iklim, deforestasi dan perusakan habitat satwa pada 2,6 juta hektar konsesi mereka.

Studi ini adalah sebuah kontribusi pada monitoring independen dari kinerja perusahaan yang sedang berjalan. Studi disampaikan untuk evaluasi kemajuan APP terkait komitmen FCP yang dilakukan oleh Rainforest Alliance.

Mengomentari dari temuan koliasi ini, Patrick Anderson dari Forest People Program mengatakan ;

“Perusahaan masih sangat banyak yang harus dikerjakan untuk kita dapat mengatakan bahwa APP sukses dalam melaksanakan komitmen mereka.Kami sangat konsen mendapati, baru dua konflik lahan yang tercapai kesepakatan, sementara ratusan masih tersisa, artinya proses ini akan membutuhkan satu dekade dan mungkin lebih. Kami juga mengungkap bahwa APP telah gagal untuk secara efektif melibatkan masyarakat terdampak dan stakeholder kunci dalam membuat rencana aksi dan memperluas upaya-upaya penyelesaian konflik. Kalau situasi ini tidak berubah maka kami khawatir APP akan gagal untuk membuat kesepakatan yang adil dan mengikat, dan mampu memenuhi komitmen yang telah APP buat”.

Hari Oktavian, Direktur Eksekutif Scale Up – Riau mengatakan “ Komitmen APP terhadap penyelesaian konflik dan penerapan FPIC pada proyek percontohan masih jauh dari harapan, dimana proses berjalan dilakukan dengan kesenjangan kemampuan dan kesempatan mendapatkan pandangan ahli bagi masyarakat untuk membuat keputusan”.

Aidil Fitri, Direktur Kampanye Wahana Bumi Hijau mengatakan bahwa “ Riset kami terkait pelaksanaan FPIC (Free Prior Informed Consent) – APP pada masyarakat sekitar PT. OKI Mill Pulp dan Paper menunjukkan bahwa APP belum mendapatkan FPIC dari paling tidak satu masyarakat yang mempunyai hak, namun  APP sudah memulai pembanggunan. Kami melihat bahwa ini adalah pelanggaran yang jelas terhadap FPIC dan komitmen APP sendiri “.

“Jika APP mau mendapatkan kembali kepercayaan dari konsumen dan investor, mereka harus meningkatkan transparansi, bekerja lebih efektif dengan stakeholder dan buktikan bahwa mereka mampu mengimplementasikan komitmen mereka secara baik dan memberikan dampak positif pada masyarakat “, kata Lafcadio. “ Mendapati bahwa pelaksanaan komitmen social dan lingkungan yang masih pada tahap paling awal, ini secara jelas membuktikan bahwa perusahaan membutuhkan pengawasan dan verifikasi independen terkait kinerja mereka.  Agar APP mampu meperluas penyelesaian konflik lahan, dan mencegah deforestasi lebih jauh hutan alam tersisa didalam konsesi mereka, APP akan butuh untuk mengembalikan lebih banyak lahan yang dikelola untuk HTI kepada masyarakat sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Laporan kami, juga menyediakan rekomendasi detil untuk bagaimana APP dapat menyelesaikan masalah yang ada dan bagaimana mereka dapat memastikan bahwa dasar-dasar yang sudah dibangun memberikan dampak positif kepada masayarakat dan perlindungan hutan, dan juga memberikan hasil yang menjanjikan dalam implementasikan FCP 2013. Kami ingin pembeli dan pihak lainnya, saat ini masih terlalu dini  untuk mengatakan apakah APP telah menepati janji-janjinya “.

Laporan lengkap (dapat diunduh disini), termasuk table dan temuan  temuan di setiap lokasi studi. Ringkasan eksekutif dan rekomendasi (dapat diunduh disini), menyediakan temuan lengkap dan rekomendasi detil yang APP dapat lakukan.