Dari konsesi penebangan ke konsesi karbon: Apa bedanya bagi masyarakat di Republik Demokratik Kongo?

Pertemuan masyarakat untuk mengkaji dampak yang mungkin timbul dari proyek-proyek REDD di Desa Yabongengo
By
Patrick Kipalu

Dari konsesi penebangan ke konsesi karbon: Apa bedanya bagi masyarakat di Republik Demokratik Kongo?

Tahun 2011, perusahaan swasta Kanada Ecosystem Restorations Associates (ERA) menandatangani sebuah kontrak dengan pemerintah Republik Demokratik Kongo untuk pengelolaan bekas konsesi penebangan seluas hampir 300.000 hektar yang berbatasan dengan kawasan Lac Mai Ndombe bagian barat di Provinsi Bandundu[1]. Tujuan kesepakatan ini adalah mempersiapkan konsesi tersebut untuk penjualan karbon di pasar internasional. Hingga 50% dari wilayah konsesi ini tumpang tindih dengan kawasan adat masyarakat adat dan komunitas lokal. Kini ERA bermitra dengan Wildlife Works, sebuah perusahaan besar untuk pengelolaan dan pengembangan proyek REDD+.

Satu tahun sebelumnya sebuah perusahaan swasta lainnya, yaitu Jadora International LLC, menandatangani sebuah kontrak kemitraan dengan perusahaan penebangan SAFBOIS untuk mengimplementasikan sebuah proyek REDD di Isangi Territory di Provinsi Oriental. Proyek ini mencakup 239.728 hektar hutan primer yang terletak di atas 348.000 hektar konsesi penebangan SAFBOIS yang terletak di sebelah selatan Sungai Kongo. Wilayah konsesi ini tumpang tindih dengan kawasan adat 33 desa dan ribuan masyarakat adat; konsesi ini ditujukan untuk menghasilkan kredit karbon melalui pelestarian dan peningkatan hutan.

Setahun terakhir di kedua tempat ini, Forest Peoples Programme (FPP) dan mitra lokal kami CEDEN[2] telah mengadakan konsultasi dengan masyarakat untuk mengkaji dampak yang mungkin terjadi pada mereka akibat proyek-proyek ini, juga menyediakan informasi tentang program REDD milik Republik Demokratik Kongo dan pengaturan kelembagaan dan perjanjian dari proyek-proyek REDD di atas lahan mereka, serta mendukung keterlibatan masyarakat dalam proyek-proyek REDD tersebut. Temuan-temuan  kami dari berbagai kunjungan terakhir ke kedua konsesi tersebut mengungkap bahwa banyak masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang tujuan dari kedua proyek itu, serta waktu pelaksanaan dan rencana-rencana kerjanya.

Melalui keterlibatan langsung di lapangan, kami telah memastikan bahwa mayoritas masyarakat adat dan komunitas lokal telah terpinggirkan dari pembicaraan-pembicaraan tentang rancangan dan implementasi kedua proyek karbon tersebut. Sebagian besar masyarakat tidak mendapat informasi tentang manfaat-manfaat dari kontrak pengelolaan Jadora dan ERA yang menjadi hak mereka karena mereka tidak mengetahui isi kontrak pengelolaan yang pasti.  Di saat Dokumen Rancangan Proyek dari kedua proyek tersebut menyarankan pemberian manfaat-manfaat bagi masyarakat sebagai imbalan atas pembatasan pemanfaatan mereka atas lahan adat mereka, ide-ide tentang bagaimana hal ini akan dilakukan justru dibawa dari luar, bukan berdasarkan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) (free, prior, informed consent/FPIC) masyarakat. 

Oleh karena itu, ada gap informasi untuk komunitas yang perlu dipulihkan sesuai dengan kebijakan yang jelas dari negara tersebut untuk menghormati hak atas KBDD sebagaimana dinyatakan[3] oleh Sekretaris Jenderal Lingkungan Hidup yang merupakan perwakilan pribadi Menteri Lingkungan Hidup, dalam pertemuan akbar Tropical Forest Dialogue[4] yang diselenggarakan FPP bersama pemerintah di bulan Mei 2012.

Dalam kunjungan baru-baru ini ke kawasan tersebut, FPP dan CEDEN menyatakan keprihatinan ini kepada pengelola kedua proyek karbon tersebut. Walaupun pengelola proyek Jadora telah mengakui bahwa masih banyak kerja yang harus dilakukan untuk memperbaiki rancangan dan implementasi proyek mereka, dan telah menyatakan permintaannya untuk berkolaborasi dengan FPP dan mitra-mitranya untuk mencapai tujuan ini.  Dalam pertemuan terbaru yang diselenggarakan oleh FPP dengan para manajer proyek ERA, kesepakatan untuk kerjasama di lapangan telah tercapai untuk memastikan masyarakat memiliki akses kepada seluruh informasi dimana keterlibatan mereka dibutuhkan secara efektif dan untuk memaksimalkan manfaat yang akan mereka terima. 

Temuan-temuan tentang gap informasi ini menimbulkan beberapa pertanyaan  tentang proses sertifikasi Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) yang telah selesai di kedua konsesi. Untuk memenuhi standarinternasional, kedua proyek perlu melibatkan masyarakat berlandaskan KBDD mereka. Kami yakin bahwa kedua proyek akan terus mengalami perbaikan.

Kami menyambut baik keterbukaan proyek-proyek Jadora dan ERA untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, dan menantikan keterlibatan yang membangun dengan para manajer proyek berdasarkan prinsip saling menghormati untuk meningkatkan kolaborasi di antara para stakeholder/pemangku kepentingan. Kami akan mendukung kedua proyek untuk melibatkan masyarakat berdasarkan azas yang adil. FPP dan CEDEN akan terus bekerja sama dengan pengelola kedua proyek dan masyarakat yang terkena dampak untuk membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah ini, dan sementara ini kami akan terus berbagi informasi tentang kedua proyek kepada publik untuk memastikan bahwa program REDD milik Republik Demokratik Kongo tetap pada jalurnya.

 

Kiri-kanan: Jacques Bolamba (CEDEN), Noah Herland (Direktur Jadora di DRC), Patrick Kipalu (FPP), Jose Mokaria (CEDEN)
By
Patrick Kipalu
Masyarakat desa di Kawasan Isangi
By
Patrick Kipalu