‘Hutan Dengan Stok Karbon Tinggi’: tantangan-tantangan dalam implementasinya

‘Hutan Dengan Stok Karbon Tinggi’: tantangan-tantangan dalam implementasinya

Menanggapi tekanan konsumen untuk menghilangkan deforestasi dari produk yang dijual di pasar, perusahaan-perusahaan telah membuat banyak janji 'Nol Deforestasi', yang seringkali disertai dengan komitmen terhadap 'Nol Eksploitasi'. Perusahaan-perusahaan ini berusaha untuk memastikan bahwa produk dalam 'rantai pasok' mereka tidak 'melibatkan deforestasi' dan tidak terkait dengan perampasan tanah dan pelanggaran hak asasi manusia dan hak tenaga kerja. Komitmen-komitmen ini disambut baik namun memunculkan banyak pertanyaan: apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya dan bagaimana kinerja perusahaan dapat diverifikasi?

Salah satu jawaban telah dikembangkan oleh Greenpeace dan the Forest Trust pada tahun 2011-2012 bersama Asia Pulp and Paper dan Golden Agri Resources. Namun, proyek-proyek uji coba yang telah dilakukan lemah dalam menangani masalah hak [1 / 2], namun metode ini telah diluncurkan kembali sejak saat itu sebagai Pendekatan Stok Karbon Tinggi (Pendekatan HCS), dan sekarang memiliki sebuah badan multistakeholder untuk mengawasi pelaksanaannya. FPP bergabung dengan grup ini dan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana sistem ini menghormati hak dan mengamankan mata pencaharian. Pendekatan HCS telah menerbitkan sebuah perangkat (‘Toolkit’) dan berusaha untuk mengintegrasikan HCS dengan identifikasi dan pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi, dan dengan upaya-upaya untuk menghormati hak-hak masyarakat lokal atas tanah mereka dan atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan mereka. Meskipun demikian, berbagai mekanisme independen masih terus berkembang, untuk memastikan bahwa zonasi HCS dilakukan secara konsisten oleh perusahaan dan konsultan ('Quality Assurance') dan untuk memverifikasi bahwa perusahaan benar-benar menghormati hak-hak masyarakat dan melindungi daerah yang disisihkan.

Pendekatan HCS ini juga diadopsi oleh the Palm Oil Innovators Group yang diluncurkan pada tahun 2013 oleh beberapa perusahaan dan LSM, termasuk FPP, yang tidak puas dengan perbaikan yang terbatas dalam standar RSPO hasil revisi yang diadopsi pada tahun 2013. Standar hasil revisi tersebut sama sekali belum memenuhi tuntutan 'merek-merek' dan pembeli utama seperti the Consumer Goods Forum produk-produk yang ramah lingkungan. Perusahaan-perusahaan yang bernaung di bawah POIG diwajibkan untuk disertifikasi dengan standar RSPO dan kemudian diverifikasi apakah telah memenuhi standar POIG yang lebih tinggi. Pada bulan Februari 2016, RSPO berupaya mengejar dan mengadopsi standar yang lebih tinggi yang disebut RSPO Next yang memungkinkan perusahaan-perusahaan yang bernaung di bawah RSPO untuk juga meningkatkan kinerja mereka.

‘High Carbon Stocks Plus’

Pada tahun 2014, kelompok perusahaan kelapa sawit yang dipimpin oleh Sime Darby dan Unilever mengumumkan 'Sustainable Palm Oil Manifesto' atau Manifesto Sawit Berkelanjutan, yang mengikat mereka untuk menghasilkan definisi HCS yang berbasiskan ilmu pengetahuan yang akan memperhitungkan hak dan mata pencaharian masyarakat hutan. Setelah penelitian yang rinci, di mana FPP ikut berkontribusi, sebuah metode baru yang disebut 'HCS+' diumumkan di bulan Desember 2015. HCS+ mengintegrasikan metode-metode untuk mengkaji perubahan simpanan karbon bawah tanah, dengan menggunakan teknik LIDAR untuk memperkirakan jumlah karbon di atas tanah pada vegetasi. Penelitian ilmu sosial dengan latar belakang lengkap ini sampai pada kesimpulan serius bahwa tidak ada korelasi yang konsisten antara tingkat pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dengan manfaat bagi mata pencaharian. Terlalu banyak persyaratan lain harus diadakan untuk memastikan bahwa perkebunan kelapa sawit benar-benar dapat meningkatkan 'pembangunan'. Metode ini dengan demikian sangat menjunjung tinggi pengaman untuk melindungi hak-hak dan mata pencaharian, menyarankan metode-metode untuk memastikan perkembangan sawit di masa mendatang akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan memperingatkan bahwa hak asasi manusia tidak boleh digadaikan untuk pembangunan.

Kedua metode ini berbeda satu sama lain baik dalam hal teknis maupun dalam tujuan mereka. Pendekatan HCS menawarkan cara bagi perusahaan untuk menentukan apa yang merupakan 'hutan' dan apa yang bukan –yang pada dasarnya menjadikan semua area vegetasi, dengan simpanan-simpanan karbon di atas tanah di atas ambang tertentu, terlarang untuk dibuka menjadi perkebunan sebagai cara untuk melindungi keanekaragamanhayati (urusan teknis yang sebenarnya adalah jauh lebih rumit dari ini). HCS+ berusaha untuk memastikan adanya pembangunan netral karbon dan memungkinkan perusahaan untuk dapat menunjukkan adanya penyerapan karbon dari perkebunan di lahan terbuka dan daerah yang rusak untuk menukarkan serapan karbon tersebut dengan hilangnya karbon dalam pembukaan hutan, sehingga mengijinkan pembukaan daerah hutan lain (lagi-lagi rinciannya lebih rumit dari ini). Yang lebih kontroversial lagi, HCS+ membuka jalan bagi perusahaan untuk ‘memperdagangkan’ karbon yang berhasil diserap di salah satu konsesi untuk hilangnya karbon di konsesi lain 'yang terletak dalam geografi yang sama'. Anggota komite SPOM yang mengawasi Science Study ini melakukan hal yang lebih jauh lagi dan mengusulkan bahwa perusahaan bahkan boleh berupaya mendapatkan uang REDD+ untuk serapan karbon manapun yang dapat mereka tunjukkan. Definisi RSPO Next amat dekat dengan HCS+.

Bagaimana dengan masyarakat hutan?

Kedua sistem HCS telah dirancang untuk diterapkan perusahaan-perusahaan besar, yang mengembangkan sawit dalam perkebunan besar atau sebagai 'konsesi', daerah-daerah yang ditetapkan sebagai tanah atau hutan negara yang disewakan kepada investor untuk dijadikan perkebunan. Tidak satupun dari kedua sistem HCS ini cocok untuk digunakan oleh petani kecil/plasma. Sistem konsesi adalah model pembangunan kolonial yang dirancang untuk memfasilitasi pengambilalihan tanah 'pribumi' oleh perusahaan asing. Upaya untuk mendesak perusahaan untuk wajib menghormati hak-hak adat masyarakat dan FPIC, seperti yang dipromosikan oleh FPP dan banyak LSM lainnya, belum menyebabkan perubahan dalam praktik perusahaan sebagaimana diharapkan. Definisi-definisi HCS masih tetap mengalami kebingungan tentang apakah berbagai definisi tersebut berlaku pada tanah yang dimiliki, dikuasai atau digunakan oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal sementara studi-studi lapangan menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan Pendekatan HCS umumnya memilih untuk mengeluarkan hutan yang disisihkan dari konsesi mereka, dan bukan melestarikannya. HCS+ kini membuka sebuah kelemahan lebih lanjut dengan salah mengasumsikan bahwa pemegang konsesilah, bukan masyarakat hutan, yang memiliki karbon hutan, bertentangan dengan keputusan badan-badan hak asasi manusia internasional. Sudah waktunya untuk memikirkan kembali semua ini.