Konferensi Global tentang Hak Atas Tanah dan Sumberdaya Masyarakat: “Tanah yang dimiliki atau dikelola oleh masyarakat adat dan komunitas lokal harus meningkat dua kali lipat menjelang 2018”

Ruang pertemuan selama acara pembukaan konferensi
By
IISD Reporting Services

Konferensi Global tentang Hak Atas Tanah dan Sumberdaya Masyarakat: “Tanah yang dimiliki atau dikelola oleh masyarakat adat dan komunitas lokal harus meningkat dua kali lipat menjelang 2018”

Dari tanggal 19 - 20 September 2013, perwakilan dari Forest Peoples Programme (FPP) dan dari organisasi mitra FPP menghadiri sebuah konferensi internasional di Interlaken, Swiss, tentang hak atas tanah dan sumberdaya masyarakat, yang diselenggarakan oleh Rights and Resources Initiative, International Land Coalition (Koalisi Tanah Internasional), Oxfam, IUCN dan Helvetas Swiss Intercooperation.

Konferensi ini difokuskan pada lima strategi penting yang dibahas dalam berbagai kelompok kerja, yaitu:

  1. Mengkoordinasikan upaya global untuk memetakan dan mendokumentasikan lahan masyarakat;
  2. Mengakui dan memajukan hak-hak atas tanah secara hukum;
  3. Memanfaatkan kepentingan sektor swasta untuk mengamankan hak-hak ini;
  4. Memprioritaskan irisan dari konservasi dan lahan masyarakat;
  5. Menetapkan hak-hak ini sebagai prioritas global.

Strategi-strategi yang muncul dari sesi ini antara lain:

  • Menghasilkan sebuah peta penguasaan tanah masyarakat global yang mengidentifikasi penduduk di setiap daerah tertentu dan batas-batasnya. Berbagi data dan menjaga agar semua pihak dapat mengaksesnya merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin pengakuan hak-hak lokal di masa depan.
  • Mengembangkan dan mempertahankan komunikasi tingkat nasional antara semua stakeholder kunci tentang hak atas tanah yang terjamin, termasuk masyarakat konservasi yang tujuan-tujuannya bergantung sepenuhnya pada jaminan hak atas tanah masyarakat, governansi tanah, dan pengakuan penguasaan tanah. Selain itu, perlu ditingkatkan juga dialog antara hak atas tanah masyarakat dan organisasi konservasi di tingkat global, di forum-forum seperti Konferensi Dunia Masyarakat Adat, Konvensi Keanekaragaman Hayati, dan Kongres Taman Nasional Dunia.
  • Mengidentifikasi dan memanfaatkan aktor-aktor sektor swasta yang telah mulai mengakui pentingnya hak atas tanah yang terjamin, dan kemudian mempromosikan praktek terbaik dari aktor-aktor ini. Pada saat yang sama, mengidentifikasi dan mencegah aktor-aktor yang tidak menghormati hak-hak atas tanah masyarakat, dan berupaya menutup ruang di mana mereka harus beroperasi. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan meningkatkan transparansi dalam rantai pasokan dan kajian resiko, dan dengan demikian menyebarkan informasi tentang proses-proses ini sehingga masyarakat yang terkena dampak mengerti apa yang tengah terjadi.
  • Memahami bahwa pemberdayaan hukum memiliki nilai yang terbatas jika sistem hukumnya tidak berfungsi. Melanjutkan upaya-upaya mengikuti metode yang telah teruji untuk memperkuat sistem hukum dan governansi lokal – yang sama pentingnya dengan pemberdayaan itu sendiri.
  • Dalam mengembangkan sistem dan prosedur pengakuan hak atas tanah, memahami bahwa budaya dan sistem governansi yang berbeda mungkin tidak dapat menerima satu macam pendekatan saja. Menyesuaikan pendekatan untuk mengamankan hak penguasaan tanah merupakan kunci keberhasilan.
  • Mengembangkan indikator-indikator besar untuk mengukur kemajuan dalam penguatan hak atas tanah masyarakat, dalam konteks diskusi saat ini tentang kerangka pembangunan baru yang akan diluncurkan pada tahun 2015.

Informasi lebih lanjut tentang konferensi ini dapat ditemukan di situs Konferensi:http://www.communitylandrights.org/