Penggusuran paksa oleh pemerintah Kenya mengancam kelangsungan budaya masyarakat Sengwer

‘Seluruh seragam sekolah anak-anak, panci-panci masak kami, tempat air, cangkir, semuanya dibakar.'
By
Justin Kenrick

Penggusuran paksa oleh pemerintah Kenya mengancam kelangsungan budaya masyarakat Sengwer

Artikel utama dalam Lembar Berita Elektronik FPP yang lalu berfokus pada kemajuan luar biasa yang dicapai masyarakat Ogiek dari Chepkitale, Gunung Elgon, Kenya, dalam upaya mereka untuk mengamankan hutan dan mata pencaharian mereka dengan menuliskan aturan-aturan keberlanjutan mereka dan memulai proses untuk memberlakukannya. Proses ini telah menghasilkan penangkapan para pembakar arang, dan Dinas Kehutanan Kenya (KFS) kini telah mulai membatasi aktivitas sebagian pembakar arang, serta aktivitas perambahan yang dilakukan para petani yang menimbulkan pengrusakan hutan adat.Sebaliknya, artikel ini berfokus pada penderitaan masyarakat Sengwer di Cherangany Hills di dekat lokasi tersebut. Dalam beberapa minggu terakhir mereka telah mengalami pembakaran rumah jerami mereka dan penggusuran paksa dari hutan mereka – ribuan rumah dibakar, dan ribuan orang digusur secara paksa. Hal ini terjadi walaupun ada keputusan interim dari Pengadilan Tinggi yang melarang tindakan seperti itu. Keputusan ini pertama kali diperoleh pada tanggal 26 Maret 2013 dan diperbaharui pada tanggal 21 November 2013. Pembakaran juga terjadi meskipun ada permohonan dari kalangan nasional, upaya banding dari Afrika dan internasional, dan tidak memedulikan Pelapor Khusus PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang membuat pernyataan publik pada tanggal 13 Januari 2014 yang mendesak pemerintah Kenya untuk menghentikan penggusuran paksa masyarakat adat Sengwer ini.

Apa yang mungkin akan kita lihat di Kenya adalah sebuah tahap akhir di mana proses masyarakat sipil untuk mendorong pengukuhan hak asasi manusia dalam Konstitusi Kenya tahun 2010, dan pengakuan atas hak-hak masyarakat dalam RUU Tanah Masyarakat, tengah berkembang menentang para elit yang tampaknya bertekad untuk merampas tanah masyarakat tanpa mengindahkan konstitusi sama sekali, dan sebelum RUU Tanah Masyarakat disahkan menjadi UU.

Masyarakat hutan seperti masyarakat Sengwer dan masyarakat Ogiek tengah berupaya untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka atas tanah mereka, dan untuk mengembangkan cara untuk mengkomunikasikan dan menjalankan aturan-aturan keberlanjutan mereka. Hal ini sejalan dengan konstitusi yang baru dan bukti ilmiah terbaik bahwa masyarakat hutan yang mendapatkan jaminan hak mereka atas tanah mereka merupakan cara yang paling pasti untuk menjamin kelestarian hutan. Pada saat yang sama, KFS dan orang-orang di kalangan pemerintahan melihat adanya potensi uang dari REDD. Mereka percaya bahwa mereka dapat memperoleh uang REDD itu jika mereka menghapus masyarakat adat dari tanah mereka, meskipun hukum internasional dan nasional melarang perbuatan seperti itu, dan meskipun adanya fakta bahwa di dekat Gunung Elgon kami telah melihat bahwa, jika terus dibiarkan, KFS dapat membahayakan kelangsungan hutan adat.

Masyarakat Sengwer dari Embobut serta masyarakat di tempat lain sama sekali tidak pernah dilibatkan sebelumnya dalam konsultasi yang bermakna terkait pemukiman kembali; mereka juga sama sekali tidak pernah dimintai keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC) mereka. Belum ada manfaat yang masuk akal yang pernah ditawarkan, juga tidak ada tawaran yang memadai akan lahan alternatif dan kompensasi jika mereka menyetujui pemukiman kembali. Sebaliknya, masyarakat Sengwer dari Embobut ingin tetap berdiam di tanah mereka, memperoleh hak atas tanah dan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami sampai saat ini akibat penggusuran paksa dan pelecehan. Masyarakat Sengwer juga ingin mencapai sebuah penyelesaian yang abadi dan damai dengan Pemerintah Kenya tentang bagaimana ini bisa dicapai sambil tetap dapat melestarikan lingkungan hutan dan memastikan jasa-jasa lingkungan bagi kepentingan semua warga Kenya.

Tanggal 15 November 2013, Presiden Kenya, Wakil Presiden dan Senator Kipchumba Murkomen memimpin sebuah delegasi pemerintah ke Embobut, dimana Presiden menjanjikan uang sebesar 400.000 Shilling Kenya per keluarga di Embobut untuk apa yang disebutnya sebagai 'korban penggusuran' hutan.[1] Masyarakat Sengwer sama sekali belum pernah diajak konsultasi secara serius sehubungan dengan usulan pemukiman kembali yang baru ini, juga belum pernah dimintai keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka. Lebih jauh lagi, seorang perwakilan pemerintah juga menginformasikan kepada masyarakat Sengwer bahwa mereka bisa menerima uang yang ditawarkan, dan dapat terus tinggal dimana mereka tinggal, karena uang itu adalah ganti rugi untuk penderitaan mereka di masa lalu.[2] Sebagian masyarakat Sengwer sangsi dan menolak mencantumkan nama mereka pada daftar penerima uang, sementara mereka yang mencantumkan nama mereka tidak pernah menerima uang tersebut. Bagaimanapun, tidak satu pun dari mereka yang mencantumkan nama mereka pernah menandatangani dokumen yang menyatakan kesepakatan mereka untuk meninggalkan hutan. Diperkirakan bahwa mereka yang mencantumkan nama mereka dan yang belum pernah mendengar bahwa mereka dapat mengambil uang dan tetap tinggal, mungkin melakukannya dengan keyakinan bahwa mereka hampir pasti akan tetap diusir pula pada akhirnya. Singkat kata, masyarakat Sengwer tidak diajak konsultasi secara memadai, dan tidak pernah pula diberikan pilihan yang berarti tentang pemukiman kembali mereka.

Tanggal 18 Januari 2014, Pengadilan Tinggi di Eldoret memberi perintah kepada Komandan Kepolisian Daerah dan Komandan Kepolisian Administrasi Daerah untuk menegakkan keputusan pengadilan tersebut dan mencegah KFS bertindak bertentangan dengan itu (termasuk melakukan penangkapan). Namun sayangnya, Kepolisian Administrasi kemudian ketahuan mendukung penggusuran oleh KFS. Karena kepolisian terlibat dalam penggusuran, jelas tidak mungkin kepolisian akan menegakkan keputusan pengadilan untuk menghentikan penggusuran. Seorang perwakilan masyarakat Sengwer menyatakan: "Ini adalah bencana. Pemerintah Kenya tengah memaksa masyarakat Sengwer menuju kepunahan."[3] Masyarakat Sengwer telah memohon Pemerintah Finlandia untuk menarik dukungan dana mereka yang besar kepada KFS sampai KFS menghormati hak asasi manusia. Mereka juga mengimbau Bank Dunia untuk menghentikan penyediaan dana REDD ke Kenya, terutama karena proyek Manajemen Sumber Daya Alam (NRMP) Bank Dunia di Cherangany Hills telah menjadi pelopor REDD dan meningkatkan kapasitas KFS untuk melaksanakan penggusuran tersebut, penggusuran yang terjadi di setiap tahun proyek (2007-13) kecuali di tahun 2012. Yang penting, permohonan dari masyarakat Sengwer ke Panel Inspeksi Bank Dunia, yang meminta mereka untuk menyelidiki dugaan pelanggaran pengaman (safeguards) Bank Dunia oleh NRMP dan pelanggaran HAM yang terkait dengannya, telah diterima oleh Panel Inspeksi yang merekomendasikan sebuah penyelidikan penuh.[4] Sebuah misi investigasi berlangsung di Cherangany Hills dari tanggal 13-17 September 2014, dan temuan-temuan penyelidikan ini diharapkan tersedia pada bulan April 2014.[5]

Sementara itu, pada tanggal 27 Januari 2014, setelah awalnya menyangkal bahwa para penjaga hutan KFS membakari rumah-rumah, dan kemudian setelah menuduh pemilik rumah membakar rumah mereka sendiri, Komisaris Daerah, Arthur Osiya, mengakui bahwa KFS telah melakukan pembakaran rumah dan bahwa KFS sekarang akan menghancurkan rumah-rumah, atau apapun yang tersisa.[6] Komisaris Daerah (yang tampaknya telah mengambil peran sentral dalam mengkoordinasikan penggusuran tersebut dengan KFS, Kementerian induknya, dan kepolisian) telah membenarkan bahwa mereka terus melakukan pembakaran rumah-rumah dan bahwa pemerintah akan terus membersihkan daerah tersebut dari para penghuni liar, bahkan menyatakan: "Mungkin tampaknya salah dan primitif untuk membakar rumah, namun lihatlah, kita harus menghadapi kenyataan dalam hal ini dan memberitahu masyarakat kita bahwa mulai saat ini hutan adalah wilayah terlarang".[7]

Telah jelas bahwa penggusuran masyarakat Sengwer dan kelompok-kelompok lainnya tengah meluas ke luar Embobut. Dengan demikian, penggusuran tersebut menunjukkan upaya yang telah direncanakan Pemerintah Kenya untuk menghapus masyarakat Sengwer dari seluruh hutan di Cherangany Hills. Jika hal ini tidak dicegah dan keadaan tidak cepat dibalikkan, masyarakat Sengwer akan sepenuhnya menjadi pengembara yang tercerai berai, dan hampir pasti akan menghadapi kepunahan budaya setelah itu, setelah kehilangan hubungan vital dengan tanah, sumber daya dan tempat, yang menjadi tempat bergantung budaya mereka sepenuhnya .

Informasi lebih lanjut:

  • Dukungan dana amat dibutuhkan untuk melanjutkan upaya hukum untuk menghentikan penggusuran-penggusuran yang mengerikan ini sekarang juga, dan untuk memastikan bahwa para keluarga Sengwer dapat kembali ke hutan dengan selamat. Untuk memberikan donasi, silakan kunjungi laman JustGiving ini: https://www.justgiving.com/SupportSengwerLegalBattle

 

[1]     Harian Sunday Nation, ‘How Embobut Evictees agreed to leave the Forest’ hal. 40, 17 November 2013.

[2]     David Yator Kiptum/SIPP, pers comm.

[3]     David Yator Kiptum (SIPP), Pers comm.

[4]     Permohonan kepada Panel Inspeksi dan dokumen-dokumen lainnya dapat dilihat di: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTINSPECTIONPANEL/0,,contentMDK:23350855~pagePK:64129751~piPK:64128378~theSitePK:380794,00.html

[5]     Untuk informasi tentang proyek Bank Dunia dan permohonan Panel Inspeksi terkait, lihat: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTINSPECTIONPANEL/0,,contentMDK:23350855~pagePK:64129751~piPK:64128378~theSitePK:380794,00.html

[6]   Lihat contoh laporan berita berikut untuk rujukan:
  • Tanggal 7 Januar 2014, harian Daily Nation merujuk kepada Komisaris sub-daerah Marakwet East Husein Alaso Husein yang mengkonfirmasi bahwa kepolisian tidak membakar rumah atau merusak harta benda di Embobut. Namun, kabar pembakaran rumah-rumah masyarakat Sengwer oleh KFS dengan dukungan kepolisian mulai bergulir pada tanggal atau sekitar tanggal 10 Januari 2014 dan terus bergulir sampai sekarang. (Lihat: Harian Suter/Daily Nation. Police sent to evict Embobut squatters’ Daily Nation, di: http://mobile.nation.co.ke/news/-/1950946/2138252/-/format/xhtml/-/nh1oo2/-/index.html)

Juga lihat: Ndanyi/The Star, Sengwer Cry Foul As Police Evict Embobut Forest Squatters’ di http://www.the-star.co.ke/news/article-150749/sengwer-cry-foul-police-evict-embobut-forest-squatters#sthash.h5Zyb6jm.dpuf)

  • Namun, tanggal 25 Januari 2014, ketika seorang anak muda yang digusur dalam sebuah acara televisi menjelaskan bagaimana "polisi datang, menendang mereka keluar rumah dan langsung membakar rumah-rumah mereka", Komisaris Daerah Arthur Osiya menjelaskan ‘alasan di balik pembakaran rumah‘ dalam acara televisi yang sama sebagai berikut: “[Karena ada] beberapa orang keluar di siang hari dan kembali bersama hewan-hewan di malam hari.” Jadi, kami memutuskan untuk meruntuhkan seluruh bangunan di sana sehingga kami dapat menguasai hutan secara penuh”. (transkrip kami – lihat Citizens News, 25 Januari 2014, di http://www.citizennews.co.ke/news/2012/local/item/16648-embobut-forest-evictions)
  • Tanggal 26 Januari 2014, dilaporkan bahwa ‘Komisaris Daerah [Arthur Osiya] membenarkan pembakaran rumah dan pemerintah akan terus membersihkan daerah tersebut dari penghuni liar. “Mungkin tampaknya salah dan primitif membakar rumah, namun lihatlah, kita harus menghadapi realitas dalam hal ini dan memberitahu masyarakat kita bahwa mulai saat ini hutan adalah wilayah terlarang,” katanya.  (Lihat Harian Suter/Daily Nation, 26 Januari 2013, Politicians ‘see’ pain of evictees as squatters’ houses go up in flames’ di: http://www.nation.co.ke/news/politics/houses-go-up-in-flames/-/1064/2160528/-/okmsvi/-/index.html)

[7]     Id.

 

Anak-anak melarikan diri dari penjaga bersenjata - Embobut, Kenya 2014
By
FPP
Para penjaga mendekati sebuah rumah, Embobut, Kenya 2014
By
FPP
Dinas Kehutanan Kenya membakari rumah-rumah masyarakat Sengwer, memaksa mereka melarikan diri dari tanah leluhur mereka
By
Justin Kenrick